Percepat Digitalisasi Birokrasi, Menpan RB Berguru ke Tony Blair

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima kedatangan Tony Blair, Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI) sekaligus mantan Perdana Menteri (PM) Inggris.

Keduanya berdiskusi soal upaya percepatan digitalisasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Menteri Anas menyambut hangat partisipasi pria berusia 69 tahun itu.

"Iami dapat kunjungan kehormatan dari Pak Tony Blair. Beliau memberikan dukungan yang luar biasa terkait dengan digitalisasi pelayanan publik di Indonesia," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (7/3/2023).

Anas menyampaikan saat ini pemerintah sedang memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi). Iyu untuk membuat pelayanan publik semakin mudah dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Kehadiran beliau di Kementerian PANRB menjadi bentuk apresiasi publik global terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan reformasi birokrasi termasuk dengan sarana digitalisasi. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kita semua terus bergerak memacu digitalisasi. Salah satu yang sedang dipacu adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital," tuturnya.

Di sisi lain, Tony Blair menyatakan gembira bisa berdiskusi tentang upaya digitalisasi di Indonesia. PM Inggris yang menjabat pada 1997 hingga 2007 itu menyatakan, digitalisasi akan bisa memudahkan masyarakat.

"Saya senang bertemu Pak Anas dan kolega. Saya berbicara tentang digitalisasi di Indonesia dan kemampuan untuk mentransformasikan layanan pemerintah menjadi lebih efektif untuk kehidupan masyarakat. Terima kasih banyak telah menerima saya di sini, ini suatu kehormatan besar," ujar Tony.

Apresiasi

Tony juga mengapresiasi langkah transformasi digital yang telah dijalankan oleh Pemerintah RI. Ia berulang kali menyebut, digitalisasi birokrasi merupakan dasar untuk memberikan pelayanan publik yang efektif.

"Digitalisasi langkah yang tepat. Yang saya lihat di seluruh dunia adalah digitalisasi pemerintahan. Ini akan mengubah negara. Ini sepenuhnya transformasi bagi masyarakat dan negara," ungkapnya.

Sebagai informasi, Tony Blair semasa kepemimpinannya juga berperan dalam transformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan di Inggris. Tony bersama TBI juga turut dalam membantu pemerintahan beberapa negara untuk transformasi digital, serta berpengalaman mendukung perpindahan ibu kota beberapa negara.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong kerja-kerja birokrasi secara kolaboratif agar semakin memiliki dampak ke masyarakat.

Kementerian PANRB mempertajam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi RB Tematik yang fokus pada penanganan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri.

"Maka penilaian reformasi birokrasi kita ubah. Pertama, sebelumnya fokus di hulu atau tata kelola internal birokrasi, sekarang fokus pada penyelesaian problem hilir rakyat seperti kemiskinan, inflasi, dan sebagainya," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat peluncuran Reformasi Birokrasi Tematik di kampus UI, Depok, Kamis (2/3/2023).

Dia melanjutkan, perubahan kedua dalam penilaian reformasi birokrasi adalah, bila dulu instansi pemerintah harus mengisi 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen, sekarang fokus pada 26 indikator hasil seperti angka kemiskinan, laju inflasi, besarnya belanja APBD untuk produk dalam negeri dan sebagainya.

"Ketika kita ingin memperoleh dampak, maka Kemenpan RB harus membuat kebijakan baru, bagaimana tools yang dipakai juga mendorong birokrasi ini berdampak. Kita tidak boleh lagi dalam tumpukan kertas, mengubah regulasi yang selama ini fokus pada laporan, tapi kini harus lebih ke dampak. Ini yang hari ini kita luncurkan," kata Anas.

Anas menambahkan, perubahan roadmap reformasi birokrasi yang dicanangkan. Diantaranya, penajaman goal setting, pemilihan kegiatan utama yang lebih fokus dan memberi dampak, berfokus pada reformasi birokrasi tematik, serta penajaman indikator penilaian RB.

"Ini lah RB tematik yang saat ini kita dorong, yang ke depan kita ingin membumikan RB tematik. Kinerja penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, belanja produk dalam negeri, manajemen inflasi, harus makin detail dan jelas," paparnya.

"Hulu ke hilir harus jelas siapa mengerjakan apa. Inilah yang sering kami paparkan di daerah. Harus berani mengambil terobosan. Untuk mengukur kinerja bukan dari aspek yg selama ini ada, tapi juga soal investasi dan kemiskinan," pungkas Anas.