Ajak Negara ASEAN Transisi ke Ekonomi Hijau, Sri Mulyani Bongkar Tantangannya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerukan pentingnya kerja sama antar negara ASEAN pada transisi ke ekonomi hijau. Dengan kooperasi yang erat, bisa memungkinkan investasi baru yang dapat membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Jadi agar tekad itu kredibel, kita perlu menyiapkan peta jalan, kebijakan, undang-undang infrastruktur, misalnya di Indonesia kita hanya memasukkan pasar karbon dalam undang-undang kita, kita juga memasukkan pajak karbon, dan pada saat yang sama karena ini terkait untuk investasi yang sangat signifikan, mereka pasti akan memiliki dampak sosial, rencana mitigasi," kata Sri Mulyani dalam Seminar on Financing Transition in ASEAN yang disiarkan secara daring pada Kamis (30/3/2023).

Dalam hal ini, ekosistem dalam transformasi ke ekonomi hijau terutama dengan kehadiran industri baterai kendaraan listrik, industri kendaraan listrik, industri panel surya. Hal itu terutama bagi negara dengan padat penduduk, bisa menciptakan peluang baru, serta masa depan.

"Kita semua juga perlu mengetahui perbedaan antara implikasi jangka pendek menengah langsung dan keuntungan jangka panjang" beber Menkeu, mengakui bahwa transisi tersebut tidak mudah, dengan pentingnya memastikan keterjangkauan.

Ketika membahas keterjangkauan, Sri Mulyani mengungkapkan, yang ada di benaknya adalah "keterjangkauan sektor energi, harga energi yang terjangkau oleh masyarakat, harga energi yang terjangkau untuk bisnis, serta harga energi yang terjangkau bagi keuangan publik atau negara".

Menkeu mengatakan, harga energi terbarukan akan terjangkau karena biasanya ada implikasi subsidi.

"Ini sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi membutuhkan banyak pekerjaan teknis. Perlu juga diuji dengan kasus nyata," pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan risiko yang perlu diperhatikan dalam mengelola perlindungan data bagi UMKM, di tengah meningkatnya digitalisasi.

Sri Mulyani mengakui, teknologi digital memang memberikan banyak peluang dan manfaat, tetapi juga menciptakan risiko.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam acara High-Level Dalogue on Promoting Digital Financial Iinclusion and Literacy For MSMEs yang digelar Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3/2023).

"Seperti yang kita semua tahu, pengumpul data besar adalah pemenangnya. Dia yang memegang data mengontrol permainan. Artinya, selain jalur yang jelas bagi UMKM, sangat penting untuk memiliki prinsip prasyarat, sehingga kerangka kerja dapat mengelola ekosistem digital yang bermanfaat, mudah diakses, terjangkau, tetapi pada saat yang sama juga mengamankan dan memberikan manfaat optimal, khususnya pada perlindungan data bagi UMKM di ASEAN," kata Sri Mulyani dalam pidatonya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali pada Rabu (29/3/2023).

Menkeu memaparkan bahwa, kerangka pertama adalah bagaimana operator melibatkan sektor publik dan swasta untuk memungkinkan ekosistem ekonomi digital di negara-negara ASEAN, dan memungkinkan UMKM go digital serta akses keuangan.

"Memungkinkan UMKM untuk terhubung dengan pedagang di ASEAN, mengakses pasar baru dan modalitas bisnis baru, pasti akan meningkatkan jangkauan dan juga memungkinkan mereka untuk mempromosikan dan menjual produk di luar cara tradisional mereka," sambungnya.

Untuk mengembangkan kerangka komprehensif ini, prinsip prasyarat adalah, pertama, menyediakan infrastruktur publik digital.

Menurut Sri Mulyani, hal ini sangat penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital. Mereka juga harus mempromosikan dan menerapkan infrastruktur publik digital dan mengurangi kesenjangan,

"Kedua, pusat data yang melayani penyampaian kebijakan penting dengan beragam data yang dihasilkan dari ekosistem. Harus ada pusat data atau platform khusus spesialis yang mampu menyediakan struktur serta mengelola data," beber Sri Mulyani.

Data tersebut dapat dimanfaatkan, distruktur, dan dikonstruksi untuk menginformasikan para pembuat kebijakan ASEAN dalam menangani dan lintas isu atau kebijakan terkait lainnya.

UMKM dapat berpartisipasi dalam hal lingkungan, sosial, atau penguatan partisipasi peran gender, juga memberikan dan mendapatkan skor kredit, menjalin kemitraan internasional, serta banyak manfaat lainnya.

Terakhir, memastikan perlindungan keamanan partisipasi UMKM dalam ekosistem digital.

Dijelaskan Sri Mulyani, hal ni akan mencakup penerapan prinsip perlindungan konsumen, memberikan standar akuntabilitas terkait pelatihan uji tuntas dan pemantauan UMKM, bergabung dengan rantai pasokan melalui platform.

"Juga yang terakhir, memastikan klausul keamanan untuk UMKM pada tingkat kesepakatan antara pelanggan dan platform dan tentunya standar keamanan perlindungan data sangat penting," jelas Menkeu.