Jurus Andalan Sri Mulyani Hadang Barang Ilegal Masuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strategi mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia. Ia menyebutkan langkah pertama dalam mengatasi barang ilegal adalah memperkuat sinergi antar lembaga.

"Kita bisa melihat modus yang digunakan dehingga kita perlu merapikan untuk menekankan koordinasi sangat penting sekali," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (14/11).

Dalam pencegahan, dia bilang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.

"Untuk pencegahan tentu kita perlu melihat modus operandinya , pelakunya, jenis barangnya, bagaimana modus bekerja dan bagaimana aliran uangnya. Ini akan lebih banyak dan lebih lengkap apa yang kita sebut tadi pola dari berbagai tindakan ilegal. Maupun ilegal aktivitas," tambah Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu juga menyoroti pentingnya memahami modus operandi pelaku, jenis barang yang diselundupkan, hingga pola aliran uang. Menurutnya, langkah ini akan memperkaya pemahaman tentang pola kejahatan yang digunakan dan membantu memperkuat pengawasan.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan masing-masing kementerian dan lembaga memiliki otoritas sesuai undang-undang. Namun, tanpa koordinasi yang baik, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah dari perbedaan otoritas tersebut.

"Kalau ngga dikoordinasikan malah menimbukan kesempatan karena masing-masing bisa bergerak di dalam otoritasnya sendiri-sendiru, namun kemudian para pelaku bisa memanfaatkan berbagai otorita," ucap dia.

Untuk mengatasi hal ini, Sri Mulyani berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamana (Menkopolkam) pembentukan desk penindakan khusus ini, ia berharap bisa memonitor dan membandingkan data secara bersama-sama.

"Maka kami mengharapkan bapak Polhukam (Budi Gunawan)membuat desk penindakan karena kita bsia sekarang bisa membandingkan memonitor bersama. Kalau ad akombinasi diperbaiki itu langsung bisa didteksi pak menko dan kita bisa perbaiki.," tegasnya.

Strategi ini diharapkan mampu memperkuat langkah penegakan hukum dan menutup ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga barang ilegal dapat dicegah masuk ke Indonesia secara efektif.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) sebesar minimal 50 persen, termasuk juga di kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dia pimpin. Langkah ini menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, dengan adanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini maka realisasi belanja Kemenkeu 2024 diproyeksi sebesar 93,17 persen, atau hemat hampir 7 persen.

“Kami memperkirakan belanja 93,17 persen pada akhir Desember nanti, ini telah memperhitungkan berbagai macam penghematan yang bisa kami ambil, termasuk penghematan perjalanan dinas yang memang menjadi arahan kemarin,” kata Suahasil Nazara dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, dikutip dari Antara, Rabu (13/11/2024).

Berdasarkan kesepakatan dengan DPR RI tahun lalu, pagu anggaran Kemenkeu ditetapkan sebesar Rp 48,7 triliun, dengan pagu tanpa badan layanan umum (BLU) adalah Rp39,28 triliun dan dengan BLU tetap Rp9,42 triliun.

Adapun realisasi belanja Kemenkeu, termasuk BLU, per 31 Oktober 2024 mencapai 76,06 persen. Realisasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu yang tercatat 54,49 persen. Artinya, terjadi pertumbuhan 39,58 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kinerja belanja Kemenkeu.

Berdasarkan lima program kegiatan, kebanyakan realisasi program masih di bawah 70 persen.

Rinciannya, program pengelolaan belanja negara terealisasi 68,39 persen; pengelolaan penerimaan negara 76,44 persen; perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko 66,21 persen; kebijakan fiskal 65,47 persen; dan dukungan manajemen 76,10 persen.

Hingga 12 November 2024, belanja Kemenkeu yang sudah berkontrak namun belum terserap sebesar Rp624,73 miliar untuk belanja barang dan Rp1,37 triliun untuk belanja modal.

Wamenkeu Suahasil memastikan Kemenkeu akan terus melanjutkan disiplin dan efisiensi pengelolaan anggaran sebagai wujud implementasi spending better yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.