Regulator Sebut Kapal Induk China Melewati Selat Taiwan

Liputan6.com, Jakarta - Tiga kapal China, termasuk kapal induk Shandong berlayar melalui Selat Taiwan pada Sabtu, 27 Mei 2023. Hal itu menurut pengamat merupakan tampilan kekuatan militer Beijing yang “tidak biasa” selama periode ketegangan yang berkepanjangan.

Dikutip dari Channel News Asia, ditulis Minggu (28/5/2023), China mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri yang demokratis sebagian wilayahnya, dan telah berjanji untuk mengambilnya suatu hari dengan paksa jika perlu.

Sejak Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang menolak pulau itu bagian dari China terpilih pada 2016, Beijing telah meningkatkan serangan udara dan laut di sekitar pulau itu.

Kehadiran Kapal Perang China terus dipantau dan diumumkan hampir setiap hari oleh Taipei, tetapi sebuah kapal induk yang melewati Selat Taiwan selebar 180 KM (112 mil) belum terlihat sejak Maret 2022.

“Sebuah armada (Angkutan Laut China) yang terdiri dari tiga kapal dipimpin oleh kapal induk Shandong, melewati Selat Taiwan sekitar tengah hari ini (Sabtu-red),” ujar Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan dalam sebuah pernyataan.

Regulator Taiwan juga menyebutkan armada tersebut pergi “ke barat garis median, menuju utara,”. Hal ini mengacu pada perbatasan tidak resmi di tengah selat yang memisahkan pulau itu dari Benua Asia.

Adapun unjuk kekuatan terbaru pada Sabtu dari Beijing terjadi lebih dari sebulan setelah China meluncurkan latihan udara dan angkatan laut di sekitar pulau itu.

Selama latihan perang April, Beijing mensimulasikan serangan yang ditargetkan ke Taiwan dan pengepungan pulau itu, termasuk “menyegelnya”. Media pemerintah melaporkan lusinan pesawat telah melakukan blockade udara.

Shandong juga berpartisipasi dalam latihan tersebut, dengan Jet Tempur J15 dikerahkan dari sana, meskipun kapal tersebut tidak berada di selat, tetapi di tenggara Taiwan.

Latihan perang tersebut merupakan tanggapan atas pertemuan Tsai dengan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Kevin McCarthy pada awal April. Pertemuan itu diperingatkan Beijing akan memicu tindakan balasan yang kuat.

Angkatan bersenjata Taiwan mengatakan pada Sabtu, 27 Mei kalau mereka telah mengerahkan pesawat patroli udara, kapal angkutan laut dan sistem rudal berbasis darat sebagai tanggapan atas pelayaran tersebut.

“Kami memantau dengan cermat pergerakan mereka dan akan sesuai merespons,” kata Kementerian Pertahanan.

Sebelumnya, Media pemerintah China, Global Times, pada Senin (22/5/2023) menyebut KTT G7 sebagai "pertemuan anti-China". Beijing sendiri telah memanggil duta besar Jepang dan memperingatkan Inggris terkait komunike atau pernyataan bersama KTT G7 Hiroshima.

Komunike KTT G7 2023 menargetkan China lewat berbagai isu, yaitu Taiwan, senjata nuklir, koersi ekonomi, hingga pelanggaran hak asasi manusia, menggarisbawahi ketegangan yang meluas antara Beijing dengan kelompok negara-negara kaya, terutama Amerika Serikat (AS).

"AS sedang berusaha keras untuk menjalin jaring anti-China di dunia Barat," tulis Global Time dalam tajuk rencana-nya seperti dikutip dari The Guardian, Senin.

"Ini bukan hanya soal campur tangan brutal dalam urusan domestik China dan merusak reputasi China, tetapi juga dorongan tak terselubung untuk konfrontasi antar kubu."

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China tegas menentang komunike KTT G7 dan pada Minggu (21/5) malam memanggil duta besar Jepang untuk China, menyoroti perannya sebagai tuan rumah KTT.

Secara terpisah, Kedutaan Besar China di London pada Minggu juga mendesak Inggris untuk berhenti memfitnah China setelah Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan bahwa Beijing merupakan tantangan terbesar dunia dalam mencapai keamanan dan kemakmuran.

Komunike KTT G7 2023 menyebut nama China sebanyak 20 kali, terbanyak dalam beberapa tahun terakhir dan naik 14 kali dari tahun 2022.

Selain marah atas komentar G7 terkait isu Taiwan, yang diklaimnya sebagai wilayahnya dan merupakan isu domestik, China menuduh AS cs menjalankan standar ganda terkait pembangunan nuklir dan koersi ekonomi.

Menariknya, sekalipun menargetkan China, Presiden AS Joe Biden mengungkapkan harapan agar hubungan kedua negara mencair segera. Sesuatu yang oleh analis dipandang tidak akan terwujud dalam waktu dekat mengingat respons marah China atas komunike KTT G7.

"Reaksi Beijing (terutama cepatnya respons mereka) menggarisbawahi bahwa ketegangan di kawasan ini sudah cukup tinggi dan kemungkinan akan meningkat lebih lanjut," ungkap peneliti dari Paul Tsai China Center di Universitas Yale Moritz Rudolf.

Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong menilai Jepang berkolaborasi dengan negara-negara lain di KTT G7 "untuk memfitnah dan menyerang China, mencampuri urusan dalam negeri China, melanggar prinsip dasar hukum internasional dan semangat empat dokumen politik antara China dan Jepang" -mengacu pada Pernyataan Bersama China-Jepang tahun 1972.

Adapun Duta Besar Jepang untuk China Hideo Tarumi dalam pernyataannya menegaskan, wajar jika G7 mengacu pada isu-isu yang menjadi perhatian bersama seperti yang telah dilakukan di masa lalu dan akan terus melakukannya di masa depan selama China tidak mengubah perilakunya.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno dalam pengarahan pada Senin pagi menyatakan bahwa kebijakan Jepang terhadap China konsisten, yaitu akan menuntut hal-hal yang diperlukan dan mendesak perilaku yang bertanggung jawab, sambil mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah dan bekerja sama dalam isu-isu bersama.