Teten Masduki Minta Anggaran Rp 3 Triliun di 2024, untuk Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta kenaikan pagu anggaran bagi kementerian yang dipimpinnya di 2024. Teten meminta anggaran menjadi Rp 3 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp 1,49 triliun.

Ada sejumlah prioritas yang dibawa oleh Kemenkop UKM menjadi satu alasan Menkop Teten minta anggaran dinaikkan. Dia juga menegaskan kalau hal itu juga berkaitan dengan perlu adanya perhatian lebih besar pada sektor ini.

"Ini harus ada pengarusutamaan UMKM, ekonomi rakyat didalam perekonomian nasional, kalau ini tak dirubah, saya kira anggaran kementerian tetap akan kecil," kata Teten dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, ditulis Jumat (9/6/2023).

Terkait usulan ini, dia mengaku sudah mengantongi lampu hijau dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hanya saja, realisasi belum dilakukan imbas dari adanya pandemi Covid-19 dan pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran.

"Jadi saya sudah bicara dengan Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menko Ekonomi, dan sudah disetujui dilakukan perubahan, keburu covid-19," katanya.

Dukungan DPR

Menanggapi usulan itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, mengaku sepakat dengan Menkop Teten. Menurutnya, penambahan anggaran bisa jadi satu cara untuk meningkatkan penetrasi program kepada UMKM.

"UMKM itu memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional dengan menyumbang PDB sebesar 61,9 persen. KemenKopUKM perlu mendapat dukungan penuh untuk mengembangkan sektor UMKM nasional," unfkapnya.

Pada kesempatan itu, Komisi VI DPR RI mengapresiasi pencapaian kinerja KemenKopUKM yang pada tahun anggaran 2022 mampu merealisasikan anggaran hingga 94,17 persen. Komisi VI DPR RI juga mendorong Kemenkop UKM untuk bisa meningkatkan performa kinerja dan penyerapan anggaran pada 2023.

Sementara anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budi Setiawan, mengatakan anggaran KemenKopUKM selama ini masih terbilang kecil karena harus mengurus dan memberdayakan lebih dari 64,2 juta pelaku UMKM.

“Urusannya banyak, tapi anggaran kecil, banyak UMKM yang belum merasakan kemudahan, pembinaan, dan fasilitasi dari KemenKopUKM," kata Budi.

Dengan karakteristik UMKM yang heterogen dan mewakili kearifan lokal masing-masing daerah, Budi mengusulkan agar KemenKopUKM perlu memperkuat dan mempertajam program kolaborasi dengan kementerian lain.

"Agar masyarakat merasakan kehadiran KemenKopUKM, perlu program-program yang bisa menjaring partisipasi dan kolaborasi dari pihak lain," kata Budi.

Budi mencontohkan program Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama, dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang bisa dikolaborasikan dengan kementerian/lembaga lainnya seperti KemenBUMN, Kemendag, dan sebagainya.

Selain itu, juga bisa menimbulkan efek partisipatif dari pihak swasta. Misalnya, untuk memperbanyak Rumah Produksi Bersama, Rumah Kemasan, dan lainnya.

"Programnya bagus, tinggal memperluas jangkauannya saja," kata Budi.

Tanggapan lainnya berangkat dari anggota Komisi VI DPR RI Haris Turino dari Fraksi PDIP yang mendukung penambahan pagu anggaran bagi KemenKopUKM menjadi Rp3 triliunan.

"Kami mendukung program Rumah Kemasan, dimana UMKM akan tertolong. Selama ini, kemasan produk UMKM belum berdaya saing, maka sulit memasarkannya di pasar-pasar modern," kata Haris.

Menurut Haris, rencana pendirian 7 Rumah Kemasan sangat baik sebagai langkah awal. Namun, masih kurang untuk bisa menjangkau seluruh UMKM di Indonesia. "Selain Rumah Kemasan, KemenKopUKM juga bisa mendorong usaha menengah menjadi offtaker. Sehingga, bisa membantu para UMKM masuk ke kanal-kanal modern," kata Haris.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP lainnya, Evita Nursanty, mengusulkan agar Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama, dan sejenis lainnya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Melainkan, diintegrasikan ke dalam satu atap berupa Rumah Koperasi dan UMKM.

"Jadi, di satu rumah itu ada semuanya. Agar kelihatan hasilnya dan bisa lebih efisien," ucap Evita.

Bahkan, Evita menyebutkan betapa pentingnya kemasan bagi produk UMKM. Setelah kemasan berkualitas, baru kemudian masuk ke branding produk. Berikutnya adalah positioning produk. "Jangan lupakan juga faktor higienitas," kata Evita.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyebut masih ada 6 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang masih mengakses pinjaman ke rentenir.

Dengan begitu, Bursa Efek Indonesia (BEI) meneken nota kesepahaman bersama Kemenkop UKM mendukung UMKM naik kelas melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan bisa mempercepat UMKM untuk go public, memanfaatkan pembiayaan di luar perbankan.

"Sebenarnya sebagian besar UMKM juga masih belum memanfaatkan pinjaman perbankan, sekitar 30 juta UMKM masih menggunakan pembiayaan pribadi atau keluarga, dan ada 6 juta UMKM yang masih mengakses pinjaman ke rentenir," kata Teten di BEI, Rabu (7/6/2023).

Dia bilang, kontribusi UMKM ke perekonomian nasional itu memang cukup besar, ke lapangan kerja bahkan mencapai 97 persen.

"Justru ini yg menjadi PR kita, karena yg 97 persen itu disediakan oleh mikro, bisa dibayangkan bagaimana kualitas lapangan kerja kita," kata dia.

Menurut ia, jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Seoul sama juga struktur ekonominya ditopang oleh UMKM. Hanya saja UMKM di sana sangat maju karena didukung oleh inovasi teknologi sehingga pertumbuhan ekonominya terus membaik. Bahkan, dari sisi skala, UMKM di sana cukup besar.

"Oleh karena itu kita harus memperkuat struktur ekonomi kita agar usaha yang skalanya kecil bisa naik jadi menengah. Pasar modal dengan papan akselerasi ini sangat bagus, tapi yang perlu kita bangun juga yaitu ekosistem bisnisnya," kata dia.