Menko Luhut Mau Batasi Kendaraan BBM, Ini Bocoran Aturannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, akan membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil atau BBM. Tujuannya, agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Pemerintah disebutnya tengah menyusun aturan terkait implementasi pembatasan kendaraan BBM.

Namun, Pakar Otomotif asal ITB Yannes Martinus Pasaribu tak ingin apa yang dilontarkan Menko Luhut ditelan begitu saja. Pasalnya, informasi itu belum didukung rencana yang jelas.

"Mengenai wacana yang disampaikan Menko Luhut tentunya belum disertai oleh informasi yang lebih spesifik tentang seperti apa pentahapan implementasi rencana tersebut," ujar Yannes kepada Liputan6.com, Sabtu (17/6/2023).

Oleh karenanya, Yannes menilai perlu mendengarkan juga beberapa faktor yang jadi pertimbangan pemerintah dalam pengadaan kendaraan listrik ini.

"Termasuk dukungan politik, ketersediaan infrastruktur EV, kesiapan teknologi baterai dan EV dalam negeri yang tersedia, dampak ekonomi proses peralihan ke EV, serta penerimaan dan partisipasi masyarakat ke arah itu," ungkapnya.

Yannes pun memaparkan beberapa gagasan rencana pembatasan kendaraan BBM yang sudah dibuat kajian akademisnya. Salah satunya, pengetatan standar emisi kendaraan yang berbasis BBM yang diizinkan untuk beroperasi di jalan-jalan pusat kota.

Lalu, membatasi akses kendaraan berbasis BBM ke area tertentu, menerapkan pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan berbasis BBM, menerapkan kebijakan larangan kendaraan berbasis BBM di kawasan-kawasan tertentu atau pada waktu-waktu tertentu.

"Kemudian rencana bertahap untuk pemberlakuan pajak BBM non bio yang menghasilkan polusi dan dengan tarif yang tinggi," pungkas Yannes.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana untuk membatasi jumlah mobil bertenaga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini disebut untuk mendorong tingkat penggunaan mobil listrik ke depannya.

Menko Luhut mengatakan, pembatasan kendaraan BBM akan membuat kualitas udara di Jakarta nantinya semakin baik. Alhasil, akan berdampak baik juga bagi kesehatan.

"Kita juga secara bertahap akan mulai mempersulit ya, (dalam) tanda kutip, mobil-mobil combustion sehingga dengan demikian, air quality Jakarta bisa lebih baik. Sehingga keluarga kita akan mendapat air quality seperti mungkin di negara tetangga kita," ujarnya dalam Peluncuran Battery Assets Management Services Indonesia Battery Corporation (IBC), di Kemenko Marves, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Menurut dia, ini sejalan dengan implementasi dari penggunaan mobil listrik ke depannya yang sedang didorong pemerintah. Dia juga menargetkan 10 persen populasi mobil di Indonesia pada 2030 nantinya merupakan mobil listrik.

"Kendaraan listrik tidak hanya berbicara kendaraannya saja, tapi seluruh ekosistem pendukungnya. Kita mau 10 persen nanti populasi dari EV ini sudah terjadi di 2030," kata dia.

Kendati begitu, Menko Luhut mengaku penggunaan mobil listrik kali ini sedang tersendat. Utamanya dari sisi ketersediaan dari produsen.

Menurut data yang didapatnya dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo atau karib disapa Darmo, Menko Luhut bilang produksi salah satu merek mobil listrik tak begitu cepat. Bahkan, harus menunggu selama 1 tahun dari pembelian hingga unitnya didatangkan.

"Tapi pak Darmo bilang sama saya, 'sekarang kita masih kewalahan'. Karena seperti (Hyundai) Ioniq5 ya, itu masih antrenya setahun. Jadi itu waktu ke Tiongkok sudah kita dorong, saya (minta) supaya produksinya lebih banyak lagi," tegasnya.

Sementara itu, untuk mendorong penggunaan motor listrik, Menko Luhut mengingatkan PLN dan Indonesia Battery Corporation (IBC) soal proyek yang sedang digarapnya. Salah satunya adalah penyediaan stasiun pengisian dan penggantian (swap) baterai motor listrik.

Nantinya, baterai-baterai ini diproduksi oleh IBC untuk digunakan oleh berbagai merek motor listrik. Artinya, ada standardisasi khusus yang bakal diterapkan. Upaya ini disebut akan menjamin ketersediaan dari baterai motor listrik di titik-titik yang dibutuhkan.

"Saat ini keliatan masyarakat khawatir terkait jarak tempuh, makanya jadi swap baterai ini tadi yang kira-kira bisa dilakukan di banyak tempat di sini. Dan semua sama, sepeda motor apa semua bisa sama itu saya kira akan mengurangi itu," ujarnya.

"Jadi ada swap station dan charging station, dua-dua ini nanti yang akan didirikan oleh IBC dan juga kerja sama dengan PLN," imbuh Menko Luhut.