India Setop Ekspor Beras, Mendag Zulhas Bilang Begini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau yang biasa disapa Zulhas menanggapi kebijakan India setop ekspor beras ke negara lain.

Justru dia mengaku memang berharap agar Indonesia tidak lagi impor beras. “Makanya kita harus mandiri pangan, walaupun dari Menteri Perdagangan saya tidak suka adanya impor terus benar,” kata Zulhas usai acara peresmian bursa berjangka kripto Commodity Future Exchange (CFX) di  Hotel Four Seasons, Jakarta pada Jumat (28/7/2023).

Sebelumnya, menanggapi India yang menghentikan ekspor beras pada 20 Juli 2023, Wakil Menteri Perdagangan  (Wamendag) Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap mengutamakan pemenuhan stok beras lokal.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan, bahwa ini ke depan yang penting bagaimana stok itu cukup, ya tentunya kita mengutamakan kemandirian lokal dan tentunya kita perhatikan secara serius yang terkait dengan stok, dan untuk kedepannya nanti kita coba lihat perkembangannya seperti apa,” kata Jerry dalam Conference on National Strategic Projects hari ke-2 di Jakarta, Kamis.

Selanjutnya, dia juga menyampaikan saat ini pihaknya akan terus memastikan stok beras di Indonesia mencukupi, serta terus memantau dan membahas perihal perkembangan dari kebijakan tersebut.

“Kita jaga terus pokoknya, nanti dilihat dulu, yang penting kita seperti hari ini kan dalam kondisi kondusif. Pokoknya intinya yang paling penting adalah pemenuhan kebutuhan dan tentunya pengutamaan beras-beras lokal,” ujarnya.

Sementara itu, India telah resmi menghentikan ekspor beras sejak 20 Juli 2023 lalu untuk mengamankan cadangan stok dalam negerianya.

Hal itu dikarenakan hujan lebat yang telah merusak panen di India sehingga menyebabkan harga beras naik lebih dari 11 persen selama 12 bulan terakhir.

Kebijakan pelarangan ekspor beras rencananya juga akan diterapkan oleh Vietnam pada 2030 mendatang, yang mana memangkas ekspor beras sebesar 44 persen.

Untuk informasi, posisi India merupakan pengekspor beras terbesar di dunia dengan kontribusi lebih dari 40 persen pengiriman global.

Keputusan India dan Vietnam tersebut tentu akan berdampak pada Indonesia mengingat dua negara itu masuk dalam lima sumber impor terbesar Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi buka suara menanggapi kebijakan larangan eskpor beras dari India. Menurutnya, Indonesia tak bergantung pada pemenuhan stok beras dari India.

Informasi, India resmi melarang kegiatan ekspor beras non-basmati dari negaranya per 20 Juli 2023 lalu. Menurut Arief, kebijakan ini tak lantas berpengaruh kepada penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Dia menerangkan, dalam pemenuhan CBP, diprioritaskan bersumber dari dalam negeri. Meski ada penugasan untuk impor sebanyak 2 juta ton beras, tapi itu tak diambil dari India. Bahkan menurutnya, justru pemerintah India yang menawarkan dilakukannya trade balancing dengan Indonesia.

"Trade balance India itu dengan Indonesia kalahnya besar, sehingga teman-teman dari India ini mengharapkan kita itu Importasinya salah satunya dari India, jadi memang mereka sendiri yang meminta pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan atau trade balance karena ekspor CPO kita jauh lebih besar," kata dia dalam keterangannya, Minggu (22/7/2023).Arief mengatakan pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Utamanya dalam memastikan stok CBP bisa dipenuhi lebih dulu dari produksi dalam negeri.

"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman," ungkapnya.

Selain itu, sebagai respons menghadapi el nino, dia mengungkap Presiden Joko Widodo telah meminta jajaran kabinetnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mulai dari upaya deteksi dini, teknologi modifikasi cuaca, hingga penyiapan waduk dan sumur bor.

"Salah satu arahan Presiden, Menteri Pertanian diminta untuk mempercepat tanam dan mempersiapkan produksi pangan, serta penyaluran pupuk, sedangkan NFA diminta mengkalkulasi berapa kebutuhan dan dipenuhinya dari mana," terang Arief.