Menko Luhut hingga Mahfud MD Sudah Bisa Berkantor di IKN Agustus 2024

Liputan6.com, Jakarta - Para Menteri Koordinator dipastikan sudah bisa berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara pada Agustus 2024. Hal ini karena Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengebut pembangunan gedung perkantoran sejumlah kementerian koordinator di IKN.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, empat gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) di IKN Nusantara dapat digunakan secara bertahap pada Agustus 2024.

"Pada Agustus 2024, gedung-gedung Kemenko di IKN dapat digunakan secara bertahap," ujar Diana dikutip dari Antara Senin (11/9/2023). 

Pembangunan empat gedung Kemenko tersebut sepenuhnya selesai pada 2024. Pembangunan empat gedung Kemenko tersebut menerapkan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas.

Prinsip Bangunan

Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau seperti efisiensi energi dan air, penggunaan material ramah lingkungan sampai dengan pengelolaan air limbah dan sampah secara efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Cerdas seperti sistem bangunan pintar yang terkoneksi internet dan standardisasi sistem penguncian cerdas.

Pembangunan gedung Kemenko merupakan sarana utama yang merupakan infrastruktur dasar yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

Sebagai sarana utama, empat gedung Kemenko tersebut harus selesai pada tahun depan dalam rangka mendukung pemindahan awal ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pada 2022 - 2024 merupakan periode pemindahan tahap awal ibu kota negara, termasuk ASN ke IKN Nusantara.

HUT Kemerdekaan Indonesia

Perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.

IKN Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan, luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare.

IKN Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan resmi Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (8/9/2023). Kedua negara itu menyampaikan minat untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kedua negara juga membahas IKN, baik Korea maupun PM China. Mereka akan menurunkan tim lebih detail lagi. Jadi baik Korea maupun China mereka sangat berminat sekali," jelas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Menurut dia, Korea Selatan dan China berminat berinvestasi di sejumlah bidang pembangunan IKN. Bahlil menuturkan bahwa Korea Selatan dan China yang membuka pembahasan terkait investasi di IKN saat bertemu Jokowi.

"Mereka senang sekali, mereka yang malah berminat, itu justru dalam diskusi dengan Bapak Presiden dengan mereka itu idenya bukan dari Bapak Presiden, justru dari PM China maupun Presiden Korea," katanya.

"Lalu Presiden Jokowi menanggapi jadi respons global dalam beberapa negara terkait investasi di IKN positif dan saya optimistis banget," sambung Bahlil.

Kembali Groundbreaking September

Bahlil menyampaikan dirinya dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono akan kembali mengunjungi IKN pada bulan September ini. Kunjungan ini dalam rangka groundbreaking pembangunan sejumlah fasilitas di IKN.

"Mudah-mudahan Bapak Presiden ikut melakukan pekerjaan groundbreaking pada pekerjaan hotel, RS, fasilitas umum sehingga target kita di 2024 Agustus itu bisa melakukan upacara 17 Agustus," tuturnya.

Selain investasi, Bahlil menyebut Jokowi juga membahas percepatan pembangunan EV baterai saat bertemu Presiden Korea Selatan. Menurut dia, Jokowi meminta agar masalah impor bahan baku EV baterai diselesaikan.

"Tadi Bapak Presiden sampaikan juga percepatan pembangunan EV baterai kedua bagaimana proses investasi yang sudah ada di sini. Mereka meminta ada perhatian tentang impor bahan baku dan beberapa impor yang menjadi kendala. Tadi arahan presiden jelas untuk kita melakukan percepatan dan menyelesaikan," ujar Bahlil.

Sementara dengan PM China Li Qiang, Jokowi membahas soal sejumlah kerja sama kedua negara. Salah satunya, pengiriman komoditas dalam negeri ke China seperti sarang burung walet, perikanan, dan buah-buahan.

"Dan selain itu juga membicarakan realisasi investasi di Kalimantan Utara dan beberapa investasi yang ekspansi maupun yang baru di Indonesia. Dan bapak presiden dengan PM bersepakat ditindak lanjuti di level teknis," pungkas Bahlil..