Pemerintah Gelontorkan Rp 70,5 Triliun untuk Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Rp 70,6 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Anggaran tersebut merupakan anggaran yang telah disiapkan dari tahun 2022 sampai 2024.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, melaporkan realisasi belanja pemilu 2022 telah terealisasi Rp 3,1 triliun. Sementara, untuk tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 30 triliun dan akan berlanjut hingga tahun 2024 sebesar Rp 37,4 triliun.

"Anggaran Pemilu diberikan secara multiyear. Sejak 2022 Rp 3,1 triliun, tahun ini anggaran Pemilu adalah Rp 30 triliun dan tahun depan masih ada Rp 37,4 triliun. Jadi, total keseluruhan anggaran (Rp 70,5 triliun)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September, Rabu (20/9/2023).

Lebih lanjut, hingga Agustus 2023 realisasi belanja pemilu telah mencapai Rp 14 triliun. Realisasi pemilu digelontorkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebesar Rp 12,6 triliun, dan melalui 14 K/L sebesar Rp 1,4 triliun.

"(KPU dan Bawaslu untuk pembentukan Badan Adhoc), menetapkan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta pengelolaan, pengadaan laporan dan dokumentasi logistik," ujar Menkeu.

Bendahara negara ini membeberkan, dari 14 K/L lain yang mendukung pelaksanaan Pemilu, mengalokasikan anggaran tersebut untuk Pengamanan pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, hingga penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. 

Tak hanya itu saja, anggaran juga digunakan untuk diseminasi informasi, sosialisasi, bimbingan teknologi hukum acara peradilan konstitusi, pembuatan pos Pemilu dan diklat terpadu pidana Pemilu.

"Jadi, ini terlihat bahwa pesta demokrasi kita tidak hanya KPU dan Bawaslu, tapi juga ada 14 K/L yang memiliki peran," pungkasnya.

Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan siap, jika Pemilu Presiden atau Pilpres tahun 2024 berjalan dua putaran. Menurut dia, KPUtidak bisa memprediksi namun wajib melakukan antisipasi jika memang harus berjalan dua putaran. 

"Indikator pemilu demokratis itu  predictable procedure but unpredictable result. Hasil tidak bisa diprediksi, sampai sekarang saja soal calon siapa juga belum, karena belum sampai ke waktu pendaftaran presiden. Kalau sudah ada pendaftaran capres, kita juga belum tahu jadinya berapa calon kan?," kata Hasyim di Kantor KPU RI Jakarta, Rabu (20/9/2023). 

Hasyim menjelaskan, berdasarkan pengalaman yang sudah di Pemilu 2004 ada 5 pasangan calon (paslon) kemudian diakhiri dengan Pilpres 2 putaran, kemudian 2009 ada 3 paslon tapi cukup 1 putaran, selanjutnya 2014-2019 hanya 2 paslon saja. Artinya mau berapa pun paslonnya, Hasyim memastikan KPU sudah siap.  

"KPU harus harus merencanakan situasi yang tidak bisa diprediksi, kita tidak bisa tahu paslon berapa, kita tidak bisa tahu jadinya nanti ada berapa. Tapi saat situasi memenuhi syarat untuk putaran kedua maka KPU harus merencanakan supaya segala sesuatunya sudah siap, baik anggaran logistik dan lainnya," yakin Hasyim. 

Hasyim menegaskan, anggaran logistik untuk Pilpres putaran kedua di Pemilu 2024 sudah sangat siap. Sebab pada dasarnya anggaran untuk hal itu sudah ada dan sudah disetujui Komisi II DPR RI dengan pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.  

"Jadi sudah siap ya, hanya saja untuk pencairannya itu membutuhkan syarat terjadinya Pilpres putaran kedua," ungkap Hasyim.

Soal syarat dimaksud, lanjut Hasyim, yaitu terkait pemutakhiran data pemilih yang tentu akan ada dinamika jumlah pemilih yang bisa berpengaruh terhadap jumlah surat suara yang akan dicetak. 

"Pilpres putaran kedua juga harus memperhatikan pemilih di luar negeri, mereka harus dilayani, segala sesuatu sudah kita rencanakan. Hanya saja saat ini kita persiapkan untuk yang ada di depan mata kita dahulu," Hasyim menandasi.