SBSN Punya Peran Strategis dalam Pembangunan Infrastruktur, Ini Buktinya!

Liputan6.com, Jakarta Salah satu kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pembangunan infrastruktur. Selain itu, pembangunan infrastruktur jika dijalankan secara terarah dan menekankan pada aspek pemerataan dapat menjadi kunci dalam mengurangi angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 pun menetapkan kebutuhan belanja untuk infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun atau naik sebesar 5,8% dari outlook APBN 2023 sebesar Rp399,6 triliun.

Anggaran infrastruktur tahun 2024 tersebut itu diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi yang meliputi konektivitas dan transportasi, energi, ketenagalistrikan, dan pangan.

Selain itu, alokasi anggaran tersebut juga diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertunda akibat pandemi, mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan, serta melakukan pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi.

Akan tetapi, anggaran yang sudah ditetapkan pada APBN 20244 masih memiliki keterbatasan guna membiayai berbagai pembangunan infrastruktur yang tengah dan akan dijalankan oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah pun harus mencari alternatif pembiayaan lain yang aman, kredibel, dan independen, salah satunya dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).

Pasalnya, SBN mampu membuat defisit APBN tetap terjaga dan rasio utang tetap prudent sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pembiayaan utang saat ini juga didominasi oleh SBN, yang per akhir Agustus 2023, outstanding utang 89% dari SBN dan 11% berasal dari pinjaman.

Dengan kata lain, SBN merupakan salah satu sumber pembiayaan APBN yang sangat penting. Pasalnya penerbitan SBN merupakan upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan dan pengalaman pasar keuangan domestik, menyediakan instrumen pengelolaan likuiditas dan risiko bagi lembaga keuangan, dan menyediakan instrumen pengelolaan moneter bagi Bank Indonesia.

Sebagaimana diketahui, SBN terdiri atas dua instrumen, yakni Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dan salah satu sumber pendanaan yang tengah digencarkan penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur atau kegiatan kementerian/lembaga adalah melalui SBSN.

Tercatat, pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi nominal atau jenis proyek yang semakin bervariasi dan menyebar di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa SBSN merupakan salah satu bentuk surat berharga yang harus ada proyek dan asetnya. Ia pun menegaskan, pengelolaan utang melalui SBN dan SBSN harus dilakukan dengan hati-hati.

"Jatuh tempo utang serta kemampuan membayar menjadi pertimbangan utama sebelum utang direalisasikan. Dalam konteks negara, hal ini diperlukan agar kredibilitas anggaran tetap terjaga," ungkapnya.

Dalam rentang waktu 10 tahun, yakni dari 203 hingga 2023, SBSN telah berhasil mendukung pembangunan 5.163 proyek dengan total alokasi Rp209,82 triliun di 38 provinsi. Proyek yang digarap melalui instrumen pembiayaan berbasis syariah tersebut pun telah memberikan banyak manfaat ke masyarakat.

Proyek-proyek yang dibiayai melalui SBSN antara lain 699 proyek infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp73,37 triliun, 749 proyek infrastruktur sumber daya air sebesar Rp36,62 triliun, 217 proyek infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara serta diklat sebesar Rp61,01 triliun.

Selain itu, terdapat puls 286 proyek untuk infrastruktur dan layanan sosial yang dibiayai melalui SBSN, seperti embarkasi haji dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) dengan nilai Rp3,71 triliun, 1.487 proyek gedung balai nikah dan manasik haji senilai Rp2,06 triliun, satu proyek penyelenggaraan jaminan produk halal senilai Rp148 miliar.

Di bidang pendidikan dan riset teknologi, terdapat banyak proyek strategis yang dibiayai melalui SBSN, antara lain 23 proyek laboratorium dan fasilitas riset teknologi sebesar Rp3,37 triliun, 1.139 proyek gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) senilai Rp14,75 triliun, 90 proyek gedung PTN, satu sekolah tinggi, empat SMK, satu balai diklat, dan tiga LLDikti senilai Rp8,75 triliun.

Hingga tahun 2023, SBSN juga telah digunakan untuk membiayai 332 proyek perumahan di Kementerian Pertahanan senilai Rp4,04 triliun, 100 proyek perumahan Polri senilai Rp843 miliar, 21 proyek taman nasional senilai Rp453 miliar, sembilan proyek pelestarian senilai Rp489 miliar, dan satu proyek fasilitas pangkalan dengan nilai Rp283 miliar.

Hingga kini, kinerja pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN telah berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari penyerapan anggaran yang cukup tinggi dan menandakan bahwa proyek dapat terselesaikan.

Tak hanya itu, kualitas output juga cukup baik dengan adanya monitoring dan evaluasi oleh K/L, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan. Selain itu, SBSN juga terus mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri, mulai dari bahan baku hingga tenaga ahli.

Dengan kata lain, peran SBSN sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin signifikan dan besar manfaatnya untuk masyarakat melalui proyek-proyek yang sudah dibangun sejauh ini. Selain sumber pendanaan, SBSN juga berperan penting dalam mendukung kemandirian pembiayaan berbagai macam proyek yang akan dijalankan.

(*)