Malaysia Bakal Cabut Subsidi Ayam Mulai 1 November 2023, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Malaysia akan mencabut subsidi dan pengendalian harga ayam mulai Rabu, 1 November 2023. Pemerintah Malaysia pun siapkan langkah sebagai antisipasi dampak pencabutan subsidi dan harga ayam.

Dikutip dari Straits Times, Selasa (31/10/2023), Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Mohamad Sabu menuturkan, keputusan mencabut subsidi mempertimbangkan tren pasokan saat ini dan harga yang sudah mulai stabil.

“Sejalan dengan pendekatan penargetkan ulang subsisi secara bertahap, pemerintah telah sepakat subsidi dan pengendalian harga hanya untuk ayam akan dihentikan sepenuhnya mulai 1 November,” ujar Datuk Seri Mohamad.

Ia menambahkan, alasan penghentian subsidi ayam dalam jumlah besar adalah untuk kurangi kebocoran subsidi yang saat ini juga dinikmati oleh asing dan kelompok berpenghasilan tinggi.

Harga tertinggi saat ini untuk standar ayam olahan RM9,40 per kilogram (kg) (sekitar Rp 31,34 ribu, asumsi Ringgit Malaysia terhadap rupiah 3.334,68).

Mohamad menuturkan, kementerian akan memantau harga ayam untuk memastikan unggas akan dijual dengan harga yang wajar. Pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.

Ia menuturkan, langkah-langkah intervensi dilakukan jika terjadi lonjakan harga ayam setelah batas harga dicabut.

“Oleh karena itu kementerian memperluas Jualan Rahmah dan Madani Agro Sales di seluruh negeri untuk memasok ayam dengan harga terjangkau,” ujar Mohamad.

Ia merujuk pada dua program pemerintah yang dicanangkan untuk meringankan dampak tingginya biaya hidup masyarakat.

Jualan Rahmah menawarkan lusinan bahan makanan antara lain telur dan minyak goreng dengan harga lebih rendah dari harga pasar.

Sedangkan Madani Agro Sales memungkinkan petani dan nelayan untuk menjual produknya langsung ke konsumen untuk membantu mengatur harga sekaligus menambah pendapatan produsen.

“Kami telah bertemu dengan pelaku industri melalui sesi pertemuan pada 22 Oktober 2023, dan memberikan komitmen harga ayam tidak akan naik signifikan,” kata Mohamad.

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak panic buying karena peningkatan permintaan dapat berdampak pada kenaikan harga. “Kami akan standby, jika diperlukan, segera impor ayam,” tutur dia.

Mohamad mengumumkan subsidi dan pengendalian harga telur dengan grade A, B, dan C akan tetap sesuai dengan mekanisme yang ada. Ia menuturkan, jika subsidi dicabut, harga sebutir telur akan naik sekitar 10 sen. Harga tertinggi eceran telur grade A adalah 45 sen, grade B 43 sen, dan grade C 41 sen.

"Konsumen akan sering membeli biasanya berisi 30 butir terlu, dan itu kenaikan tiga Ringgit Malaysia saat ini,” kata dia.

"Kami akan memantau situasi dan mengumumkannya dari waktu ke waktu,” ia menambahkan.

Pemerintah telah menanggung biaya subsidi telur dan ayam sebesar 3,8 miliar Ringgit Malaysia sejak Februari 2022.

Pada 13 Oktober, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan rencana untuk mencabut subsidi telur dan ayam karena pasokan telah stabil dan harga eceran turun di bawha harga tertinggi.

Lembaga riset Malaysia, MIDF Research prediksi harga pasar ayam tidak akan meningkat secara substansial, menurut laporan kantor berita Bernama.

Penghapusan kontrol harga dan subsidi akan menjadi perkembangan positif bagi produsen ayam. Hal ini akan memberi produsen ayam fleksibilitas untuk menyesuaikan harga berdasarkan dinamika pasokan dan permintaan pasar, serta kemampuan untuk membebankan peningkatan biaya produksi kepada konsumen, demikian dikutip dari Bernama.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Kerjasama Brunei-Malaysia-Indonesia-Phillippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-26. Hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Rizal Edwin.

Pertemuan ini melaporkan perkembangan kerjasama dan menerima arahan para menteri untuk langkah ke depan menuju visi BIMP EAGA 2025, melalui peningkatan kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata dan budaya, perluasan dan peningkatan konektivitas darat, laut dan udara, keamanan pangan dan energi melalui proyek peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, pembangunan infrastruktur energi dan interkoneksi listrik, tranformasi ke ekonomi digital, hijau, dan biru, serta peningkatan kerjasama dengan mitra pembangunan BIMP-EAGA.

Rizal Edwin pun menyoroti pentingnya memanfaatkan keunggulan geo-strategis dan geo-ekonomi sebagai modalitas dalam pencapaian visi, serta peningkatan kolaborasi di sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan padat karya, seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Sahli Edwin juga menekankan pentingnya konektivitas sebagai pembuluh darah yang memberikan energi bagi sub-kawasan.

“Kami menyambut baik dan menantikan diluncurkannya konektivitas Tanjung Silopo di Indonesia dan Lahad Datu di Malaysia. Seluruh elemen kerjasama perlu untuk terus melakukan evaluasi potensi rantai pasok dan mengidentifikasi jalur konektivitas baru untuk meningkatkan perdagangan intra-regional,” ungkap Sahli Edwin dalam keterangan tertulis, Jumat (28/10/2023).

Para Menteri BIMP-EAGA menyambut baik Pertemuan kedua forum Gubernur, Menteri Besar, dan Kepala Daerah (CMGLF) yang sempat vakum. Indonesia menginisiasi reaktivasi forum ini dengan penyelenggaraan Pertemuan CMGLF pertama di Pontianak pada tahun 2022 lalu, setelah terakhir dilaksanakan pada 2008.

Mengingat pentingnya CMGLF menjadi platform utama dalam kerjasama sub-regional, Sahli Edwin menghimbau seluruh elemen untuk memberikan dukungan dalam menetapkan target, dan mengidentifikasi proyek dengan referensi forum di kerjasama sub-regional lainnya, seperti IMT-GT. Sahli Edwin juga menyampaikan visi CMGLF yang dapat menjadi pendorong perubahan pola pikir kedaerahan ke perspektif berbasis kewilayahan dalam perencanaan pembangunan.

“Fokus pada peningkatan sinergi untuk memperkuat konektivitas, saling melengkapi, dan tumbuhkan semangat kebersamaan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di sub-kawasan,” ujar Sahli Edwin.

Pertemuan tersebut juga menyambut baik pembentukan Forum Parlemen BIMP-EAGA (BIMP EAGA Parliamentary Forum/BEPF) yang akan menyelenggarakan pertemuan pertama di Davao City, Filipina, Mei 2024.

Kami berpandangan lahirnya BEPF relevan dengan dinamika regional saat ini. BEPF memberikan dukungan politik dan legislatif dalam upaya BIMP-EAGA menuju visi kawasan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. BEPF juga akan memainkan peran penting dalam mendiskusikan beragam aspek struktural dan politik yang mendasari kerja BIMP-EAGA,” pungkas Sahli Edwin.

Pada akhir pertemuan disepakati BIMP-EAGA Leaders’ Joint Statement yang memuat capaian kerjasama dan arahan para Menteri BIMP EAGA. Para Menteri juga menyaksikan penandatanganan BIMP EAGA Letter of Intent of One Borneo Quarantine Initiatives oleh para Pejabat Senior, untuk fasilitasi dan peningkatan perdagangan di sub-kawasan.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Perwakilan Asian Development Bank dan Sekretariat ASEAN. Turut mendampingi delegasi Indonesia yakni Pejabat Gubernur Sulawesi Barat, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian, dan Perwakilian dari Kedutaan Besar RI di Bandar Seri Begawan, serta perwakilan K/L pengampu klaster dan pokja serta pemerintah daerah.