Bantuan Pangan Beras Disebar ke 22 Juta Keluarga pada Januari-Maret 2024, Siap-Siap!

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan beras mengalami penambahan. Hal ini seiring dengan ditambahnya masa penyaluran bantuan pangan beras.

Mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arief menyebut kalau bansos beras 10 kg akan disebar ke 21,3 juta KPM pada Desember 2023. Namun, jumlah itu bertambah pada periode Januari-Maret 2024.

"Kemudian tadi beliau menyampaikan akan dilanjutkan pada bulan Januari Februari Maret tahun depan. Itu nanti jumlahnya ada kenaikan sekitar 8 persen menjadi 22 juta KPM,” terang Arief, usai mendapingi Jokowi, mengutip keterangan resmi, Kamis (14/12/2023).

Dia menegaskan, penyaluran bantuan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik meski implementasinya di tahun politik. Menurutnya, tujuan utamanya adalah membantu keluarga yang membutuhkan.

“Ini tidak ada kaitannya dengan politik. Sekali lagi ini demi membantu masyarakat desil satu. Yang jelas Saudara-Saudara kita tersebut sangat memerlukan beras. Daftar penerimanya dari Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan daftarnya selalu di update,” tegas dia.

Harga Beras

Arief menjelaskan, saat ini harga beras secara nasional menjadi yang termahal sepanjang sejarah. Hal serupa juga ternyata terjadi pada lingkup global.

“Jadi kenapa ini dibantu oleh bantuan pangan beras, karena memang harga beras saat ini, menjadi harga beras tertinggi sepanjang tahun ini. Angkanya sekitar Rp 14.000-15.000. Sebelumnya kan sekitar Rp 12.000-12.500. Tapi ini tidak hanya di Indonesia. Memang di seluruh dunia kondisinya juga seperti ini,” tuturnya.

Informasi, The Food and Agriculture Organization (FAO) dalam laporannya menyebutkan indeks harga beras dunia pada Agustus tahun ini berada di angka tertinggi selama 4 tahun terakhir, yaitu 142,4. Dalam perkembangannya, indeks harga beras dunia mulai sedikit menurun dan terakhir di November berada di indeks 138,9. Indeks tersebut sama persis dengan indeks Oktober tahun yang sama.

Sementara itu, pergerakan harga beras di tingkat konsumen yang ada di dalam negeri, sebagaimana data dari Panel Harga Pangan NFA, pada 1 Oktober tercatat harga rata-rata beras medium di semua provinsi berada di Rp 13.220 per kg. Dari rentang waktu itu, fluktuasi harga mulai menunjukan adanya kestabilan dan mengalami depresiasi 40 poin pada 12 Desember menjadi Rp 13.180 per kg.

“Eskalasi harga beras terjadi karena ada kenaikan harga pupuk, jadi faktor-faktor variable cost seperti pupuk, kemudian BBM (Bahan Bakar Minyak), transportasi, biaya logistik, ini semua menjadi faktor pendukung harga beras," katanya.

"Kita juga sedang ingin meningkatkan harga di tingkat petani. Jadi harga di tingkat petani hari ini, kalau tadi mengikuti Bapak Presiden, angkanya di atas Rp 7.000. Itu untuk harga gabah kering panen,” pungkas mantan bos ID Food ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak petani yang mengeluhkan masalah pupuk. Jokowi pun berjanji akan menambah subsidi pupuk untuk petani.

"Tadi disampaikan oleh Pak Mentan (Menteri Pertanian) urusan pupuk, Pak Mentan tadi udah nyanggupi pupuk 2024, 2023 akhir dan 2024 awal beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan," kata Jokowi saat pada Penyuluh Pertanian dan Babinsa se-Jawa Tengah sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (13/12/2023).

"Subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah. Karena supply pupuknya juga ada," sambungnya.

Kendati begitu, dia belum mau mengumumkan besaran subsidi pupuk yang akan diberikan. Sebab, Jokowi mengatakan dirinya harus mengkalkulasi dan meminta persetujuan DPR RI terlebih dahulu.

"Pak Mentan hitung dulu. Memang prosedurnya seperti itu. Minta persetujuan dari DPR RI, baru Menteri Keuangan bisa menambah. Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya, udah," tuturnya.

"Problemnya memang di tahun-tahun terakhir ini memang semuanya mengeluhkan para petani urusan pupuk. Benar ya?," sambung Jokowi.

Jokowi memastikan urusan pupuk akan diselesaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Di sisi lain, Jokowi menyampaikan pengecer pupuk yang ingin membeli pupuk, bisa menunjukkan Kartu Tani atau KTP.

"Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asal di KTP-nya, ada tulisan petani silakan itu dipakai. Jadi bisa pakai Kartu Tani bisa memakai juga KTP," ucap Jokowi.