SAP Pecat Karyawan yang Terlibat Dugaan Kasus Suap di Afrika dan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Perusahaan teknologi asal Jerman SAP akhirnya buka suara terkait kasus suap yang terjadi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Manajemen perusahaan mengakui telah mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terlibat dalam dugaan kasus tersebut.

"Kami menyambut baik kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh SAP dengan Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat (AS), Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Otoritas Penuntut Nasional (NPA) Afrika Selatan terkait isu-isu seputar compliance yang sudah lama terjadi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia yang sesuai dengan U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) karena jangkauannya di luar negeri," tulis perusahaan melalui laman resmi SAP, dikutip Kamis (18/1/2024).

SAP mengatakan sepenuhnya akan bekerja sama dengan pihak berwenang, dan mendukung penyelesaian terhadap isu-isu yang diselidiki di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Perusahaan juga menyebut telah melakukan pemecatan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

"Perusahaan telah berpisah dari semua pihak yang bertanggung jawab atas isu ini lebih dari lima tahun yang lalu. Perilaku masa lalu dari mantan pegawai dan mantan mitra tertentu tidak mencerminkan nilai-nilai SAP atau komitmen kami terhadap perilaku etis," tegas pernyataan tersebut.

SAP juga menegaskan telah melakukan peningkatan yang signifikan terhadap program compliance dan kontrol internal selama beberapa tahun terakhir. Pernyataan itu juga mengklaim, otoritas AS dan Afrika Selatan secara khusus menggarisbawahi remediasi SAP yang kuat, proses kontrol yang kokoh, dan peningkatan proses compliance.

"Seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Kode Global Etik dan Perilaku Bisnis untuk Karyawan (www.sap.com/globalcode), SAP tidak mentolerir pelanggaran compliance dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pelanggan dan mitra untuk fokus terhadap inovasi, keahlian, dan sumber daya kami dalam membantu transformasi bisnis dan mendorong inovasi dan kemakmuran di Indonesia dan seluruh wilayah di mana SAP beroperasi," pungkas pernyataan itu.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait dugaan keterlibatan perusahaan pelat merah dalam kasus suap perusahaan asal Jerman, SAP. Diketahui, ada beberapa BUMN yang diduga terlibat, seperti Pertamina, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II.

Arya mengaku belum mendapat informasi detail mengenai hal tersebut. Hanya saja, informasi yang dikantonginya saat ini, dugaan suap itu terjadi pada tahun sekitar 2012, 2015 dan 2017.

"Setelah kita baca di informasi yang ada, ada Pertamina tahun 2017, Angkasa Pura I 2012, Angkasa Pura II 2015. Tapi kami kan belum dapat detailnya," ujar dia kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).

Arya mengatakan, para pemangku kepentingan di BUMN yang disebut dalam laporan departemen kehakiman Amerika Serikat (AS) itu bisa kooperatif kedepannya. Utamanya dalam menyelesaikan polemik dugaan suap tersebut.

"Semoga nanti dengan data-data yang detail, teman-teman BUMN kami percaya bisa bekerja sama dengan siapa pun untuk hal ini," kata Arya.

Dia menegaskan akan mendukung proses yang dijalankan selama itu berkaitan dengan upaya 'bersih-bersih' BUMN yang digaungkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi kita support hal-hal yang memang merupakan bagian dari bersih-bersih di BUMN juga lah. Itu kan programnya Pak Erick selalu ke sana arahnya," tegas Arya.

Mengutip laporan yang dirilis Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) memuat sejumlah BUMN, lembaga, dan Kementerian yang diduga terlibat dalam kasus suap SAP. Di sisi perusahaan pelat merah, ada Pertamina, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Keterangan itu tertuang dalam halaman 8 laporan tersebut.

Laporan itu memuat, dugaan suap yang melibatkan Pertamina terjadi pada tahun 2017. Modusnya dengan membiayai tamasya golf bagi pejabat di Pertamina. Ini diduga untuk memuluskan kontrak terkait lisensi dengan nilai kontrak USD 13,3 juta.

Masih dalam dokumen yang sama, dugaan suap juga terjadi untuk perpanjangan kontrak pada 2012 dengan PT Angkasa Pura I dengan nilai kontrak USD 1 juta. Serta, suap terkait 2 kontrak dengan PT Angkasa Pura II pada 2018 dengan nilai masing-masing sekitar USD 2,5 juta.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono, buka suara tekait perusahaan perangkat lunak atau software asal Jerman, yakni SAP SE (SAP) yang dikabarkan menyuap pejabat KKP pada periode 2014-2018.

Sakti Wahyu Trenggono mengaku, tidak mengetahui soal kasus dugaan suap oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, SAP yang menyeret Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

"Saya juga baru tahu, tetapi saya lagi identifikasi di dalam aplikasi apa gitu, aplikasinya, kan, belum tahu, itu kan di masa lalu, di periode yang lalu ya periode berapa 2015-2018," kata Trenggono saat ditemui di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Selasa, (16/1/2024).

Menurutnya, jika benar adanya dugaan suap, seharusnya ada jejak proyek atau setidaknya jejak perencanaan yang telah dilakukan.

"Ya saya justru belum dapat saya (informasinya). Kita lagi cari proyeknya apa, karena paling tidak, kan, harusnya ada aplikasi atau at least perencanannya," ujarnya.

"Jadi harusnya ada jejaknya, artinya aplikasinya ada. Itu kan perusahaan aplikasi ya SAP itu tetapi kita kok belum ada, jadi salah satunya itu yang kita cari," tambah Trenggono.