Bangun Industri Perikanan Nasional, Agrinas Jaladri Kumpulkan Mitra Global

Liputan6.com, Jakarta - PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) atau Agrinas Jaladri teah mendapat tugas dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk perluasan kegiatan usaha di bidang perikanan dan jasa konsultansi. Langsung tancap gas, Agrinas Jaladri menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan dari berbagai negara agar dapat mendukung program swasembada pangan di bidang perikanan.

Untuk itu Agrinas Jaladri menyelenggarakan Business Partnership Meeting belum lama ini dengan menghadirkan sejumlah perwakilan perusahaan dari negara-negara mitra strategis, antara lain Vietnam, Jepang, Malaysia, Saudi Arabia, Iraq, dan Thailand.

Direktur Utama Agrinas Jaladri Kharisma Febriansyah menjelaskan, pertemuan ini membahas mengenai berbagai peluang skema kerjasama Business to Business (B2B), mulai dari transfer teknologi dan keahlian, investasi dalam pengembangan infrastruktur perikanan, hingga kerjasama riset serta pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan di bidang perikanan.

"Agrinas Jaladri akan menjadi penggerak utama dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional melalui penguatan sektor perikanan secara holistik, mulai dari hulu hingga hilir, serta melibatkan teknologi modern terkini dan kolaborasi global yang adaptif," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Kharisma memastikan bahwa kolaborasi lintas negara merupakan bagian penting agar bisa mencapai target swasembada perikanan.

“Kolaborasi lintas negara merupakan bagian penting dari perencanaan kami ke depan yang akan menjadi kunci swasembada perikanan di Indonesia. Agrinas Jaladri membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan dalam teknologi budidaya ikan, manajemen cold storage, serta pengembangan kawasan industri perikanan terpadu,” ujar Kharisma.

Sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas dan mendukung Asta Cita 2024–2029, Agrinas Jaladri siap menjadi BUMN yang akan membawa Indonesia menuju kemandirian pangan berbasis kekayaan laut domestik maupun internasional.

"Melalui Business Partnership Meeting Agrinas Jaladri berupaya untuk menyampaikan bahwa kami terbuka dengan berbagai bentuk kerjasama atau investasi dan kami siap menyambut kehadiran investor dari dalam dan luar negeri,” tutup Kharisma.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan kegiatan strategis bedah unit pengolah ikan (UPI) skala mikro kecil guna mendukung program prioritas swasembada pangan, hilirisasi dan makan bergizi gratis. Kegiatan tersebut sekaligus optimalisasi dana alokasi khusus (DAK) 2025 dan akan menjangkau 29 propinsi di seluruh Indonesia. 

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo menegaskan UMKM berperan penting sebagai penggerak perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

"Kami sangat concern ke UMKM, mengingat lebih dari 90% dari total 4,77 juta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan adalah UMKM," jelas Budi di Jakarta, Jumat (17/1).

Dikatakannya, berdasarkan data Pusdatin KKP tahun 2024, pelaku usaha skala mikro dan kecil di bidang pengolahan hasil perikanan berjumlah 76.318 unit. Dari jumlah tersebut, 35,5% di antaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa. 

Budi menjabarkan usaha pengeringan ikan menjadi salah satu usaha yang banyak digeluti oleh pelaku UMKM dengan jumlah UPI sebanyak 17.033 unit atau 22,3%, disusul dengan usaha pengolahan berbasis lumatan ikan (surimi) sebanyak 18,1%, serta usaha pemindangan ikan sebanyak 9,9%.

Dalam kesempatan ini, Budi mengatakan  mutu dan kualitas produk menjadi salah satu tantangan yang dihadapi UPI mikro dan kecil. Alhasil, mereka kerap kesulitan mengembangkan usahanya, mengingat cara penanganan dan pengolahan yang masih tradisional atau sederhana. "Ruang produksi yang masih menyatu dengan dapur rumah tangga menjadi tantangan tersendiri dalam menghasilkan produk perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan kemanan pangan," urai Budi. 

Karenanya, sebagai bentuk dukungan sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di bidang pengolahan hasil perikanan, Ditjen PDSPKP melakukan pendampingan pelaksanaan DAK yang disalurkan melalui Bappenas untuk kegiatan bedah UPI skala mikro dan kecil serta rehabilitasi bangunan dan pengadaan/perbaikan peralatan di sentra pengolahan.

"KKP hadir untuk memberikan penguatan  melalui perbaikan ruang produksi, sehingga produk yang dihasilkan UMKM terjamin mutu dan keamanannya," tuturnya.