4,7 Juta Ton Pupuk Subsidi Siap Disebar pada Musim Tanam Pertama 2024

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, stok pupuk subsidi akan disebar menjelang musim tanam pertama 2024. Totalnya, ada 4,7 juta ton pupuk subsidi yang akan dikucurkan pemerintah.

Ini merupakan jumlah dari alokasi anggaran sebesar Rp 26 triliun yang digelontorkan pemerintah di tahap awal. Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyalurannya dilakukan dalam waktu dekat.

"Dari 4,7 juta ton yang sudah disetujui itu tadi arahannya adalah supaya diambil pada musim tanam pertama," kata Rahmad di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Dia menuturkan, nantinya akan disiapkan kembali anggaran untuk penyediaan pupuk subsidi untuk musim tanam kedua. Itu merujuk pada restu Jokowi atas penambahan Rp 14 triliun untuk tambahan sekitar 2,5 juta ton pupuk subsidi.

"Sehingga nanti kalau itu habis akan disiapkan lagi anggaran untuk musim tanam kedua. Dengan demikian InsyaAllah kalau pupuk lancar produksi akan lancar produksi beras juga akan naik," ungkapnya.

Rahmad menyebut, selain dari alokasi pupuk subsidi, pihaknya juga sudah menyebar pupuk non subsidi. Jumlahnya mencapai 2 juta ton, di mana 1,1 juta ton di antaranya sudah didistribusikan ke kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia.

"Jadi untuk pupuk sesuai arahan dari Pak Presiden, untuk mengatasi kesulitan beras ini adalah meningkatkan produksi dan salah satu faktor utama adalah pupuk. Oleh karenanya kita sudah siapkan stok pupuk sebesar 2 juta ton dari 2 juta ton itu 1,1 juta ton sudah berada di kabupaten-kabupaten, jadi siap untuk disalurkan," paparnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menambah anggaran bantuan sosial (bansos) Rp14 triliun untuk program pupuk bersubsidi. Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

"Kita (akan) menambahkan 2,5 (juta) petani. Ini subsidi pupuk ga boleh terlambat, sehingga presiden (Jokowi)sudah sepakat untuk sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun," kata Airlangga kepada awak media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Menko Airlangga menyatakan, anggaran awal program subsidi yang mencapai Rp26 triliun belum sanggup untuk mencakup tambahan jumlah petani penerima manfaat. Menurutnya, anggaran Rp26 triliun tersebut baru cukup menjangkau sebanyak 5,7 petani.

Pertama subsidi pupuk itu penting karena kita masuk dalam musim tanam dan kemarin dengan dana yg ada 26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani," bebernya.

Terkait teknis penyaluran tambahan anggaran Rp14 triliun untuk program pupuk subsidi. Presiden Jokowi akan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati antara lain melalui Automatic adjustment.

"Nanti itu tekniknya ada macam-macam cara, Bu Menteri Keuangan akan menyelesaikan. salah satunya automatic adjustmen," ucap Menko Airlangga.

Diketahui, automatic adjustment adalah kebijakan pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan Sri Mulyani pada tahun 2022 dan diatur di dalam Undang-Undang APBN 2022. 

Pada tahun anggaran 2023, kebijakan automatic adjustment dilakukan dengan memblokir sementara 5 persen dari Pagu Belanja K/L. Automatic adjustment bertujuan untuk merespons dinamika global dan menjaga ketahanan APBN. 

Sebelumnya diberitakan, sebagai langkah strategis untuk mendorong kesuksesan musim tanam tahun ini, Kementerian Pertanian bersama dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) menyelenggarakan kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Nasional Melalui Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Provinsi Jawa Tengah di Blora, Kamis (18/1/2024). Acara ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.

Bersama dengan kegiatan ini, Pupuk Indonesia juga menggelar Bazar Pupuk yang melibatkan lebih dari 35.000 petani LMDH dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, Pupuk Indonesia tidak hanya mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi petani LMDH pada musim tanam awal tahun 2024, tetapi juga memberikan kemudahan akses pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau bagi petani LMDH di Jawa Tengah.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan Pupuk Indonesia terus melanjutkan peran aktifnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan mendorong tingkat produktivitas pertanian melalui ketersediaan pupuk, baik pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi.

"Selain menjalankan mandat pemerintah untuk memenuhi alokasi pupuk bersubsidi, pada kesempatan ini Pupuk Indonesia juga menggelar Bazar Pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau, yaitu dengan diskon 50%. Rangkaian kegiatan ini menjadi perwujudan komitmen kami dalam menjamin ketersediaan pupuk dan keterjangkauan harga pupuk nonsubsidi bagi para petani di wilayah Blora dan sekitarnya, sehingga masa tanam awal tahun ini dapat semakin dioptimalkan,” ujar Rahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Selain melalui Bazar, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk nonsubsidi melalui kios-kios resminya. Hingga Januari 2024, sebanyak 8.734 kios atau 60% dari 14.532 kios resmi pupuk bersubsidi di Pulau Jawa juga telah menyediakan stok pupuk nonsubsidi.

Untuk di Jawa Tengah, sebanyak 3.641 atau 74% dari 4.904 kios pupuk bersubsidi juga telah menyediakan stok pupuk nonsubsidi. Jumlah ketersediaan pupuk nonsubsidi di kios-kios resmi Pupuk Indonesia akan terus ditingkatkan pada awal musim tanam 2024.

Sementara itu, hingga 14 Januari 2024 ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi tercatat sebesar 1.907.888 ton. Angka ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.315.286 ton dan pupuk nonsubsidi sebesar 592.602 ton. Adapun rinciannya, urea subsidi sebesar 831.172 ton dan NPK subsidi sebesar 484.115 ton. Sementara urea nonsubsidi sebesar 592.692 ton dan NPK nonsubsidi 93.474 ton. Untuk ketersediaan stok pupuk bersubsidi sendiri sudah mencapai

200 persen atau dua kali lipat lebih banyak dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan ketersediaan pupuk juga dilakukan dengan menghadirkan program MAKMUR. Ekosistem pertanian mandiri yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani melalui penggunaan pupuk nonsubsidi. Lingkup program ini mencakup pada pemberdayaan petani melalui pendampingan intensif, fasilitas akses permodalan, perlindungan risiko, dan jaminan akses pasar dengan harga bersaing.