Simulasi Program Makan Siang Bakal Bakal Digelar di Merauke

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan akan ada simulasi program makan siang gratis di sekolah di Merauke, Papua.

"Kemarin yang dilakukan simulasi (makan siang gratis). Tadi saya menerima bupati Merauke mengirimkan undangan kalau disana namanya gerakan makan ikan," kata Airlangga dalam Media Briefing di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jumat (8/3/2024).

Airlangga menjelaskan, bahwa simulasi program makan siang gratis yang akan dilaksanakan di Merauke akan berbeda. Lantaran, menu utamanya adalah ikan.

Hal tersebut merupakan usulan langsung dari Bupati Kabupaten Merauke. Airlangga menegaskan, tugasnya hanya merealisasikan usulan-usulan dari masing-masing pemimpin daerah, salah satunya simulasi yang dilakukan di Tangerang.

Diketahui, sebelumnya pada 19 Februari 2024, Menko Airlangga telah melakukan kegiatan simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang.

"Jadi semua inisiatifnya dari daerah kami disini hanya belanja masalah saja. Jadi, bagaimana membuat kebijakan yang bisa dilakukan tepat sasaran, tepat jumlah dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar sekali lagi," ujarnya.

Adapun terkait anggarannya, Airlangga menegaskan terkait anggaran masih dibahas dalam APBN setelah ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi, kan kita selalu sebut pemerintah yang akan datang karena pengguna APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang," pungkasnya.

Penggunaan Dana Badan Operasional Sekolah (BOS) sebagai sumber pembiayaan makan siang gratis dapat mengancam kualitas pendidikan nasional. Penggunaan Dana BOS untuk program ini tentu akan  mengubah pengalokasian dana untuk program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan.

"Dampak paling utama dalam mengalokasikan Dana BOS untuk program makan siang gratis adalah pada pembagian alokasi dana komponen lainnya yang dapat dibiayai oleh BOS," jelas Peneliti Muda Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Sharfina Indrayadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Penggunaan Dana BOS untuk makan siang gratis dikhawatirkan memunculkan pergeseran atau pengalihan dana yang tujuan awalnya difokuskan untuk mendukung ketersediaan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. 

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan evaluasi menyeluruh untuk menghitung dampaknya terhadap alokasi dana untuk program lainnya.

Evaluasi juga dibutuhkan untuk menentukan seberapa besar pengurangan dana yang akan terjadi pada anggaran program-program lain, serta sejauh mana prioritas diberikan pada program makan siang gratis ini dibandingkan dengan program lain.

"Apabila mengacu pada pernyataan dari Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran yang menyarankan penggunaan Dana BOS Afirmasi untuk program makan siang gratis ini, perlu dipertimbangkan dengan lebih mendalam karena Dana BOS Afirmasi dirancang untuk memperhatikan unit sekolah, tenaga pendidik, dan pelajar yang berada dalam kondisi rentan, terutama dari segi geografis wilayahnya," tambah Sharfina.

Agak sulit jika menggunakan Dana BOS Afirmasi untuk program makan siang gratis karena target Dana BOS Afirmasi tidak untuk seluruh sekolah, melainkan sekolah yang khususnya berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Sementara implementasi Dana BOS selama ini juga belum optimal. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), di tahun 2020, alokasi Dana BOS Reguler sebesar Rp50 triliun, BOS Afirmasi sebesar Rp2 triliun, dan BOS Kinerja sebesar Rp1,2 triliun. 

Dalam penggunaan BOS Reguler saat ini, mayoritas dialokasikan untuk pembayaran gaji guru dan tenaga pendidik yang bekerja secara honorer. Namun anggaran pendidikan ini dinilai belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan pendidikan di Indonesia.

Dari segi infrastruktur pun, masih banyak sekolah yang membutuhkan bantuan Dana BOS untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak.

Sebagai gambaran, di tahun 2020/2021, lebih dari 50% unit sekolah di jenjang SD dan SMP masih mengalami kerusakan.

Menurut Statistik Pendidikan 2022, sekitar 1,2 juta bangunan SD masih mengalami kerusakan. Meskipun jumlah ruang kelas yang rusak berat telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2020/2021, namun jumlah ruang kelas yang dalam keadaan baik juga mengalami penurunan dan terjadi di semua tingkat pendidikan.

Oleh karena itu, penggunaan Dana BOS masih sangat diperlukan khususnya untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Dana BOS seharusnya diarahkan terutama pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, terutama dalam konteks ketimpangan yang masih signifikan di Indonesia.

Jika sasaran program makan siang gratis adalah pada penanganan stunting, hal ini juga penting. Tapi sebaiknya dana untuk hal tersebut dialokasikan melalui anggaran lain, misalnya dana desa yang memang sudah memiliki fokus pada program stunting.