Bukan Cuma Keluarga Miskin, Anak Orang Kaya Ternyata juga Stunting

Persoalan anak stunting tidak hanya dialami oleh keluarga dengan ekonomi miskin. Dia menyebut bahwa persoalan anak stunting juga terjadi di keluarga kaya.

oleh Septian Deny diperbarui 09 Agu 2024, 18:45 WIB
Diterbitkan 09 Agu 2024, 18:45 WIB
Tangerang
Anak-anak tengah menjalani skrining stunting dan TBC di Kota Tangerang. (Liputan6.com/Pramita Tristiawati).

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa persoalan anak stunting tidak hanya dialami oleh keluarga dengan ekonomi miskin. Dia menyebut bahwa persoalan anak stunting juga terjadi di keluarga kaya.

Hasto mengungkapkan, stunting bisa terjadi pada anak-anak keluarga kaya umumnya bukan disebabkan oleh kurangnya persediaan makanan sehat. Namun, persoalan ini muncul juga karena keterbatasan waktu akibat kesibukan dalam pekerjaan.

"Meskipun tersedia semua makanan tapi (anak)  tidak berkembang kalau orang tuanya sibuk sekali," ujar dia dalam acara Ngopi Bersama Rekan Media di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Jumat (9/8).

Sebagai akibatnya, asupan gizi yang diterima oleh anak menjadi kurang optimal karena minimnya perhatian orang tua. Hal ini dapat terganggu pertumbuhan fisik hingga perkembangan otak anak-anak keluarga kaya.

"Selain makanan, faktor stimulasi juga penting untuk perkembangan anak, apakah dia (anak) sering diajak komunikasi, berbicara tidak untuk melatih perkembangan otak anak," ucap dia.

Atas permasalahan tersebut, pihaknya mendukung  arahan Presiden Jokowi agar ibu melahirkan bisa memperoleh cuti hingga 6 bulan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA).

Dia berharap, pemberian masa cuti tersebut dapat dimanfaatkan orang tua untuk lebih memperhatikan tumbuh kembang anak. Sehingga, persoalan stunting di Indonesia dapat segera diatasi.

"Orang tua yang menengah ke atas ini sibuk sekali, maka mudah-mudahan undang-undang tentang kesehatan itu KIA bisa dilaksanakan," tegasnya.

 

 

Gizi Kronis

Pemeriksaan balita di Posyandu di Kota Palu
Pemeriksaan balita di Puskesmas di Kota Palu. Puskesmas menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang berperan dalam upaya penurunan angka stunting di Sulteng. (Foto: Heri Susanto/ Liputan6.com).

Mengutip situs Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama.

Umumnya, hal ini terkait asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dan, perlu digarisbawahi stunting tidak sama dengan pendek. Meski stunting sudah pasti pendek, tapi pendek tidak berarti stunting.

Hal senada juga dikatakan dokter obgyn dari Kehamilan Sehat, Prof Johanes C Mose bahwa pengertian stunting adalah sebuah kondisi panjang atau tinggi badan seseorang yang kurang dari normal berdasarkan usia dan juga jenis kelamin.

Terjadinya stunting juga menunjukkan status gizi yang kurang (malnutrisi) dalam jangka waktu yang lama (kronis) mulai dari masa kehamilan hingga anak berumur 24 bulan (2 tahun) atau 60 bulan (5 tahun).

Jurus BKKBN Lawan Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem

Acara Ngopi Bersama Rekan Media di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Jumat (9/8/2024). (Foto: Tim bisnis)
Acara Ngopi Bersama Rekan Media di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Jumat (9/8/2024). (Foto: Tim bisnis)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  melakukan pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) pada 1 Agustus-31 Agustus 2024. Pemutakhiran data ini juga dilakukan untuk menekan stunting dan angka kemiskinan ekstrem.

Adapun pemutakhiran data ini menyasar 15.738.235 Keluarga di 14.337 desa/kelurahan. Hal itu disampaikan Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, dalam acara Ngopi Bersama Rekan Media di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Jumat (9/8/2024). "BKKBN berupaya mengenali Keluarga Indonesia dengan pendekatan melalui data," tutur dia.

Pada pelaksanaan pemutakhiran data 2024 terdapat penambahan variabel baru yaitu variabel disabilitas. Variabel ini untuk mendapatkan informasi secara lebih inklusif  bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas.

"Mulai tahun ini, semua anggota keluarga akan didata dengan lebih detail terkait informasi disabilitas," kata dia.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mempercayakan Pengumpulan Data Early Child Development Index (ECDI) agar diukur melalui pemutahiran Pendataan Keluarga 2024 oleh BKKBN. 

Melalui ECDI, akan diketahui potret dari tumbuh kembang seorang anak yang menekankan pada pengukuran pertumbuhan anak secara fisik diukur melalui tinggi badan hingga  perkembangan kecerdasan anak.

"ECDI ini memiliki keterkaitan yang erat dengan stunting dari perkembangan fisik anak," ujar dia.

 

Pemutakhiran Pendataan Keluarga

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo soal aborsi, Jakarta (9/8/2024). Foto:Liputan6.com/Ade Nasihudin.

Atas penambahan sejumlah variabel tersebut, BKKBN meyakini pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) akan membantu pemerintah dalam mengatasi jumlah stunting. Mengingat, tersedianya informasi data mengenai tumbuh kembang anak terbaru.

"Nantinya, semakin lengkap dalam informasi mengenai tumbuh kembang anak, untuk ketepatan perencanaan suatu intervensi yang dilaksanakan pemerintah," tutur Hasto.

 Secara luas, hasil pemutakhiran data oleh BKKBN ini juga dapat digunakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Saat ini, Kemenko PMK telah memanfaatkan data PK sebagai basis data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan EKtrem (P3KE).

"Saat ini, pendataan keluarga menjadi backbone atau tulang punggung untuk mengetahui kelompok masyarakat yang miskin sekali dan kaya sekali. Kita mendorong masyarakat atau lembaga nantinya menggunakan data yang benar untuk melahirkan kebijakan," ujar Hasto.

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya