Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap perkembangan terkait implementasi layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Menkes Budi menyebut, sistem BPJS tanpa kelas itu dapat mulai diimplentasikan secara bertahap tahun ini.
Advertisement
Baca Juga
Informasi mengenai penerapan BPJS tanpa kelas ini menjadi berita yang paling banyak dibaca. Berikut daftar berita yang paling banyak dibaca, Sabtu (12/10/2024):
Advertisement
1. BPJS Kesehatan Tanpa Kelas Bakal Berlaku 2024, Bagaimana Tarif Terbarunya?
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap perkembangan terkait implementasi layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Menkes Budi menyebut, sistem BPJS tanpa kelas itu dapat mulai diimplentasikan secara bertahap tahun ini.
"BPJS KRIS harusnya diimplementasi mulai tahun ini ya, tapi bertahap 2 tahun," kata Budi saat ditemui wartawan usai acara peluncurkan buku biografi Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas Anti Mainstream Bureaucracy, di Jakarta Selatan, dikutip Jumat (11/10/2024).
2. Tukin PNS Kemenhub Naik 100%, Menhub: Mereka Kerja Tak Kenal Jam
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyambut baik kenaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenhub hingga 100 persen.
Kenaikan tersebut bahkan sudah disetujui oleh MenPANRB Azwar Anas. Menhub menilai, PNS di Kemenhub yang tersebar di seluruh negeri sudah melakukan kinerja luar biasa. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang bekerja tidak mengenal jam.
“Saya bersyukur, saya juga melihat kawan-kawan kami di perhubungan. Effort mereka sebagai ASN luar biasa, mereka tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Budi Karya kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).
Advertisement
3. Prabowo Bakal Bangun 15 Juta Rumah dalam 5 Tahun
Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.
"Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, lanjutnya, nantinya akan terdapat 15 juta rumah dalam periode lima tahun pemerintahan.