AHY Temui Luhut Pandjaitan, Cari Cara Turunkan Harga Tiket Pesawat Domestik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal melanjutkan upaya menurunkan harga tiket pesawat domestik. Bahkan, dia mengaku sudah menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

Upaya menurunkan harga tiket pesawat itu sebelumnya dikepalai oleh Luhut saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Caranya melalui Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

"Saya sendiri sudah bertemu langsung dengan Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves terdahulu yang kini sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya tentu meminta pengalaman-pengalaman beliau dan juga wisdom dan wejangan yang bisa saya gunakan," ujar AHY di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan, Satgas Harga Tiket Pesawat akan terus dijalankan. Harapannya, berbagai pihak dalam tim khusus tersebut bisa membuahkan hasil.

"Tadi ada pertanyaan, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih rinci oleh deputi kami, yang tentunya semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola," ucapnya.

Dia akan mengutamakan kenyamanan masyarakat dalam melakukan mobilitas, termasuk dalam menggunakan pesawat.

"Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," AHY menambahkan.

Berpengaruh ke Ekonomi

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang tersebut mengatakan, penurunan harga tiket pesawat jadi kunci pertumbuhan ekonomi. Ketika biaya mobilitas terpaut tinggi, maka produktivitasnya pun dikhawatirkan ikut terhambat.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang, itu harus semakin efisien," kata dia.

"Kalau masih terlampau tinggi, ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," imbuh AHY.

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Perekonomian resmi membentuk Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

 Sebelumnya, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro meminta pemerintah dan pemangku kepentingan menelusuri penyebab tiket pesawat mahal secara komprehensif. Menurutnya, harga tiket pesawat tak semata-mata dipengaruhi oleh harga avtur.

Dia menyodorkan data harga avtur hanya berkisar 20-40 persen dari total komponen penentu harga tiket pesawat. Pada saat yang sama, pasar avtur juga dinilai tidak diatur oleh satu perusahaan saja atau monopoli.

"Mencermati permasalahan, data, dan fakta yang ada tersebut para stakeholder pengambil kebijakan sebaiknya sinergi dan duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada," kata Komaidi dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Dia bilang, penyebab tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik akibat biaya avtur atau justru akibat 15 komponen biaya yang lainnya. Itu mencakup biaya jasa kebandarudaraan, biaya jasa navigasi penerbangan, biaya jasa ground handling penerbangan, dan tarif pajak.

Komponen biaya tersebut dinilai masih diberlakukan sama untuk penerbangan jarak jauh maupun jarak dekat. Selain itu, kata Komaidi, perlu diidentifikasi dengan pasti penyebab lesunya industri pariwisata di dalam negeri.

Apakah semata-mata akibat harga tiket pesawat yang tinggi atau justru karena masih terbatasnya infrastruktur di daerah wisata.

"Serta adanya sejumlah pungutan tidak resmi di lokasi wisata yang menyebabkan industri pariwisata di dalam negeri secara relatif menjadi lebih mahal," ucapnya.

Dia meminta para pemangku kepentingan tidak saling menyalahkan dalam menghadapi mahalnya harga tiket pesawat ini. Menurut dia, kajian secara komprehensif perlu diambil mencari jalan tengah.

"Semoga para stakeholder pengambil kebijakan lebih bijaksana, tidak saling menyalahkan di publik tetapi lebih mengutamakan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," ujar dia.

"Dalam implementasi kebijakan publik, semua tahapan mulai dari perencanaan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan perlu dilakukan dengan cermat untuk menghindari suatu kondisi di mana sedang sakit perut tetapi yang diberikan obat adalah kepalanya," pungkas Komaidi Notonegoro.