Indonesia Bakal Tambahan Saham di Freeport hingga 61%

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, berencana meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%.

Penambahan ini akan membawa porsi saham pemerintah dari 51% menjadi 61%, memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya tambang strategis.

Bahlil mengungkapkan bahwa proses divestasi masih menunggu finalisasi dari pihak Freeport. "Kami masih menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Baru-baru ini terjadi kebakaran di pabrik asam sulfat mereka, jadi setelah hal ini ditangani, kami akan melanjutkan pembicaraan terkait tambahan saham," ujarnya usai rapat di Istana Negara, Kamis (31/10).

Keuntungan Indonesia

Dengan peningkatan kepemilikan ini, Bahlil Lahadalia yakin keuntungan signifikan akan diperoleh Indonesia.

"Perpanjangan ini sangat menguntungkan bagi Indonesia, terlebih saat ini 51% saham sudah dimiliki pemerintah," tambahnya.

Terkait biaya akuisisi saham tambahan ini, Bahlil optimis harga tidak akan membebani anggaran negara. Bahkan, opsi tanpa biaya tetap terbuka, tergantung pada hasil negosiasi. "Kami berupaya mendapatkan harga terbaik, bahkan kemungkinan tanpa biaya. Proses ini diupayakan selesai paling lambat awal tahun depan," ungkapnya.

Tambahan kepemilikan ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola tambang Papua, selaras dengan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi negara dari sumber daya alam yang ada.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis hilirisasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2040. 

Ia memperkirakan, hilirisasi dapat mendorong investasi senilai USD 618 miliar atau Rp 9,6 kuadriliun dari 28 komoditas pada 2040 mendatang.Bahlil menyebut, perkiraan ini dibuat ketika ia masih menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM.

"Ini bukan omong-omong kita buat hilirisasi (datangkan investasi) USD 618 miliar, ini pikiran (Presiden Terpilih) Pak Prabowo dan bisa dieksekusi sebagai mesin pertumbuhan," kata Bahlil dalam kegiatan Rakornas REPNAS 2024 di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Saat ini, PDB per kapita Indonesia sekitar USD 5.300, dengan target bisa di atas USD 10.000 untuk menjadi negara maju dan menjadi pondasi Indonesia emas 2045.

"Kalau masih andalkan UMR itu lebih identik pada padat karya, kita harus shifting," Bahlil menambahkan.

Bahlil pun menyoroti kekayaan alam Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal itu bisa dimanfaatkan jika kekayaan ini bisa menjadi bagian dari industri.

"Bukan hanya sektor kelautan dan perikanan, sektor energi dan batu bara juga bisa. Kalau mampu dieksekusi, maka kita bisa minimal pertumbuhan ekonomi tambah 2%" imbuhnya.

Sebelumnya, menjelang berakhirnya kepemimpinan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan banyak manfaat yang dirasakan dari hasil hilirisasi sektor pertambangan, yang tidak hanya dinikmati oleh pelaku industri saja.

Dari hilirisasi sektor pertambangan penerimaan negara mengalami peningkatan yang diperoleh dari pajak, royalti, hingga dividen. Sehingga bisa manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, hingga bantuan sosial (bansos). 

"Kalau semua masuk ke industri, masuk ke industri-industri turunan, akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun bandara baru untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita,"  kata Jokowi saat menghadiri malam puncak hari ulang tahun ke-79 Pertambangan dan Energi, di Jakarta, ditulis Jumat, 11 Oktober 2024.