PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka opsi untuk membangun pabrik pemurnian atau smelter tembaga di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Saat ini PT Freeport tengah membahas potensi kerja sama dengan investor asal CHina , Tsingshan Steel yang merupakan salah satu investor di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang berlokasi di Halmahera.

"Memang benar bahwa kami di-approach (didekati) oleh Tsingshan yang berkeinginan juga untuk membangun pabrik tembaga di Halmahera dan kami masih dalam tahap pembicaraan," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dikutip dari Antara, Jumat (11/12/2020).

Pemerintah sebenarnya membuka dua pilihan untuk lokasi smelter tembaga PT Freeport Indonesia. Pertama adalah di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Sedangkan pilihan kedua bertempat di Kawasan Industri Weda Bay milik PT IWIP, Halmahera Tengah.

Perwakilan dari pemerintah dalam hal ini Mining Industry Indonesia (MIND ID) sebagai holding milik BUMN, melalui Direktur Utama Orias Petrus Moedak mendukung rencana PT Freeport Indonesia untuk menggandeng Tsingshan tersebut dan memilih lokasi di Weda Bay.

Namun Orias mensyaratkan bahwa biaya pembangunannya nanti harus lebih kecil dibanding hitungan awal di Gresik yang membutuhkan investasi sebesar USD 3 miliar, di mana MIND ID selaku induk usaha harus menanggung beban USD 1,2 miliar hingga USD 1,5 miliar.

Sedangkan jika smelter tersebut dibangun di Weda Bay, nilai proyeknya diperkirakan akan turun menjadi USD 1,8 miliar.

“Jadi, kami mendukung (smelter di Halmahera). Tapi saat ini semua masih dalam tahap awal pembicaraan,” kata Orias dalam kesempatan yang sama.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan McMoran Inc telah meneken pokok-pokok kesepakatan divestasi atau Head of Agreement (HoA) saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam kesepakatan ini, Inalum akan menguasai 41,64 persen PT Freeport Indonesia. Langkah ini untuk menggenapi 51 persen kepemilikan saham oleh pihak nasional.

Proses yang akan dilakukan, Inalum mengeluarkan dana sebesar USD 3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di Freeport Indonesia dan 100 persen saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di Freport Indonesia.

Ada banyak isu dan komentar miring menyusul penandatanganan HoA tersebut. Salah satunya adalah soal saham Freeport yang dikuasai hanya 51 persen atau menyebut harusnya pemerintah menunggu sampai 2021 agar bisa menguasai tambang secara keseluruhan tanpa Freeport. Belum lagi ada pihak yang menuntut pengusiran Freeport dari Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menjelaskan alasan pemerintah mengambil alih 51 persen karena pertimbangan teknologi.

"Kita bisa saja berusaha lebih besar, tapi masih butuhkan kerja sama. Baik kerja sama teknologi, juga kerja sama daripada pemasaran dan manajemen proyek besar ini," kata Jusuf Kalla, Jakarta Timur, Rabu, 18 Juli 2018.

Di luar itu, ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan apabila Freeport berhenti beroperasi. Berikut sejumlah risiko jika Freeport berhenti operasi.