Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi BBM? Ini Kata Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kebijakan subsidi BBM, subsidi listrik, pupuk, hingga LPG.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Rakor ini dilaksanakan di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Mengawali agenda pekan ini, saya hadir di kantor @kesdm untuk menghadiri rapat bersama Pak @bahlillahadalia, Pak Menko @cakiminow, dan para pimpinan kementerian dan lembaga, membahas mekanisme subsidi — BBM, listrik, pupuk, hingga LPG," tulis Sri Mulyani, dikutip dari Instagram pribadinya.

Harus Tepat Sasaran

Bendahara negara ini menjelaskan bahwa, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, subsidi harus dikelola tepat sasaran. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga terkait sepakat untuk melakukan beberapa uji coba penerapan skema baru subsidi tersebut serta dampaknya terhadap perekonomian.

"Hari ini kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," ujarnya.

Menkeu juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

"Selain itu, yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN," pungkasnya.

Pemerintah Prabowo Subianto berencana mengubah penyaluran subsidi BBM atau bahan bakar minyak dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa angkutan kendaraan umum atau plat kuning tetap akan mendapatkan subsidi BBM.

"Karena nanti gini, andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,"  tegas Bahlil dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).Bahlil menjelaskan bahwa rencana penyesuaian subsidi BBM dan listrik untuk memastikan agar penyaluran lebih tepat sasaran. Pemerintah menilai bahwa penyaluran BBM masih belum tepat sasaran.

"Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, cuman ada yang tidak tepat sesaran. Yang tidak tepat sesaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sesaran, tetap jalan," beber dia.

Saat ini, pemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi oleh BPH Migas dan Pertamina terkait rencana penyesuaian subsidi BBM. Dia pun belum menyebutkan besaran nilai BLT yang diterima masyarakat dari kompensasi subsidi BBM.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden. Saya pikir itu," ucapnya.

Subsidi BBM dan Listrik

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi energi yaitu BBM dan listrik pada tahun 2024 berpotensi tidak tepat sasaran, dengan nilai mencapai Rp100 triliun.

"Sejujurnya, sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik kemungkinan besar tidak tepat sasaran, dan nilainya cukup besar, sekitar Rp100 triliun," ujar Bahlil setelah menghadiri Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11).

Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Bahlil sebagai Menteri ESDM untuk menyusun skema subsidi yang lebih tepat sasaran bagi BBM, LPG, dan listrik.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) agar bantuan ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.