Pemerintah Bakal Terbitkan SBN Biayai Program 3 Juta Rumah, Nilainya Bakal Jumbo

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa nilai SBN yang akan diterbitkan masih dalam tahap perhitungan, namun dipastikan jumlahnya akan sangat besar. Langkah ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia (BI) yang turut berperan besar dalam mendukung sektor perumahan.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya (SBN) dulu, sesudah kita mengkonsidasikan kesemua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlanya besar. Ini menunjukkan bahwa, tadi saya katakan, dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan," kata Menteri Maruarar dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku akhir-akhir ini sering melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo guna membahas tindaklanjut Program 3 Juta Rumah agar bisa segera terlaksana.

Dampak Besar

Kata Menteri Ara, dalam pertemuan rapat pada Kamis 20 Februari 2025 sore, meskipun belum menyampaikan angka secara rinci SBN yang bakal diterbitkan, ia memastikan bahwa dukungan Kementerian Keuangan dan BI terhadap sektor perumahan akan sangat besar dan memiliki dampak yang signifikan.

Menteri Ara, menekankan bahwa hasil dari pertemuan tersebut akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

"Ini menunjukkan bahwa, tadi saya katakan, dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan. Dan ini suatu langkah terobosan, nanti pada waktunya tentu kita akan ada rapat di DPR, dan juga kepada pihak-pihak yang perlu kami laporkan," ujarnya.

Menteri Ara mengatakan, prioritas utama dalam kebijakan tersebut adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu produk andalan yang sudah terbukti sangat diminati oleh rakyat, serta didukung oleh para developer dan perbankan. Maruarar menilai, meskipun terdapat tantangan, kredit macet dalam program FLPP masih dapat dikelola dengan baik.

"Nanti kita alokasikan, tentu bagaimana rumah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas yang paling utama. MBR salah satu produknya adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang memang terbukti sangat diminati rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa setiap kebijakan Presiden Prabowo selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya rakyat kecil, sambil tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha.

Dalam waktu dekat, pertemuan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait akan dilakukan, termasuk rapat di DPR, untuk melanjutkan pembahasan mengenai kebijakan tersebut.

"Pasti semua kebijakan Presiden Prabowo berorientasi pro-rakyat. Presiden Prabowo mengedepankan pro-rakyat khususnya kepada rakyat kecil, tetapi juga membangun bagaimana dunia usaha bisa berkembang," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ara juga menyampaikan bahwa selain sektor perumahan, Bank Indonesia juga siap mendukung sektor hilirisasi serta pertumbuhan ekonomi, dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang sudah disiapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sebesar 8%.

“Saya terima kasih kepada Pak Gubernur Bank Indonesia, sangat gercep, sangat cepat untuk mensupport. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa Bapak menjawab bahwa ke depan juga bukan hanya sektor perumahan. Tapi juga soal hilirisasi, juga Bank Indonesia juga siap itu,” ujar Ara.

Adapun kata Ara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Dukungan tersebut mencakup penyiapan bank-bank penyalur, termasuk Himpunan Bank Negara (Himbara), seperti Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah, BNI, serta bank-bank swasta lainnya yang diharapkan dapat mempercepat aliran dana untuk sektor perumahan.

Selain itu, Ara menegaskan bahwa kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Bank Indonesia, merupakan langkah terobosan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

“Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa. Kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini dipimpin Pak Suanas dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, perumahan dan kawasan pemikiman ada, Departemen Keuangan yang koordinir di sini, dan juga dari Bank Indonesia,” pungkasnya.