Dapat Fasilitas Kawasan Berikat, Industri Garmen Klaten Tembus Pasar Korsel hingga AS

Liputan6.com, Jakarta Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY resmi berikan fasilitas kawasan berikat (KB) kepada perusahaan garmen di Klaten, PT Globalindo Intimates pada Jumat (21/2). Fasilitas ini diberikan sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap industri berorientasi ekspor.

PT Globalindo Intimates memproduksi pakaian jadi untuk pasar global, termasuk Australia, Korea, Jepang, dan Amerika Serikat. Dengan fasilitas KB, perusahaan mendapatkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan prosedural, seperti penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta bebas PPN dan PPh Pasal 22 atas impor.

“Adanya fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri agar lebih kompetitif di pasar global,” ujar Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Bea Cukai Jateng DIY, R. Megah Andiarto.

Fasilitas KB PT Globalindo Intimates tentunya memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Pada 2025, investasi perusahaan diperkirakan mencapai Rp5 miliar, dengan target kenaikan menjadi Rp6,5 miliar pada 2027. Selain itu, perusahaan juga akan menyerap 600 tenaga kerja tahun ini, yang diproyeksikan meningkat menjadi 1.200 karyawan pada 2027.

Selain membuka lapangan kerja, kehadiran perusahaan ini juga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal, terutama bagi UMKM. Sektor yang terdampak positif meliputi pedagang keliling, ojek, usaha kost, warung makan, lahan parkir, hingga pemasok seperti perusahaan printing, bordir, dan carton box. Sektor transportasi dan perhotelan pun diprediksi akan mengalami peningkatan aktivitas.

Direktur PT Globalindo Intimates, Teti Yani Hartono, menyampaikan apresiasinya terhadap Bea Cukai atas bantuan yang diberikan. “Fasilitas kawasan berikat ini sangat penting bagi kami untuk meningkatkan produksi dan ekspor,” ujarnya.

Dengan adanya fasilitas ini, PT Globalindo Intimates diharapkan terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah serta memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global.

Dukung kemudahan berusaha, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta memberikan izin Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT GSK Electronics Indonesia. Rusman Hadi selaku Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta memberikan izin secara simbolis kepada Lenny selaku Direktur PT GSK Electronics Indonesia pada Kamis (20/02).

“Fasilitas PLB merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia agar berkembang dan bersaing secara global,” ujar Rusman.

Pusat Logistik Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Direktur PT GSK Electronics Indonesia, Lenny, menyampaikan bahwa fasilitas PLB ditujjukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan perusahaanya yang bergerak di industri logistik.

Sebagai penyelenggara PLB, pihak perusahaan akan mendapatkan penangguhan pajak impor serta penangguhan bea masuk barang. Selain itu, fasilitas PLB ini juga bermanfaat untuk mempersingkat waktu pengiriman logistik, mengurangi biaya penyimpanan di gudang, dan meminimalkan biaya penanganan di pelabuhan.

“Kami berharap izin PLB telah diberikan akan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penyelenggara PLB, pihak perusahaan harus menaati prosedur dan kebijakan yang berlaku. Kami dari Bea Cukai juga akan mengawasi untuk memastikan penggunaan fasilitas ini memberikan dampak positif bagi perkembangan industri dan ekonomi nasional,” pungkas Rusman.

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY secara resmi memberikan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Jia Wei Indonesia. Pemberian fasilitas ini menjadi wujud upaya pemerintah, khususnya Bea Cukai dalam mendukung industri berbasis ekspor.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, R. Megah Andiarto, menjelaskan bahwa fasilitas kawasan berikat menawarkan berbagai kemudahan fiskal dan prosedural bagi perusahaan yang berorientasi ekspor.

“Dengan fasilitas ini, perusahaan bisa menikmati penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta pembebasan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor, yang tentu akan meningkatkan efisiensi operasional mereka,” ujarnya.

Diketahui, PT Jia Wei Indonesia merupakan perusahaan manufaktur alas kaki yang berlokasi di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Perusahaan ini telah mengekspor produknya ke Jepang dan Vietnam.

Keberadaan PT Jia Wei Indonesia diharapkan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi daerah setempat. Pada tahun 2025, nilai investasinya tercatat sebesar Rp195 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp763 miliar pada tahun 2029. Dari sisi ketenagakerjaan, perusahaan ini akan merekrut 651 tenaga kerja pada tahun 2025, dengan target peningkatan hingga 4.000 orang pada tahun 2029.