Kemenhub Akui Tak Berwenang Urusi Kasus Tiket Promo Tigerair

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tak berwenang menangani aduan calon penumpang maskapai penerbangan Tigerair Mandala yang kecewa atas pembatalan tiket promo rute Jakarta-Padang-Jakarta oleh maskapai tersebut.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bambang S Ervan mengatakan sengketa tersebut sudah menjadi keputusan pengadilan. Dia menyarankan aduan disampaikan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

"Ini bukan domain kemenhub, ini keputusan pengadilan. Sudah disarankan ke lembaga sengketa konsumen, kemenhub tidak ada kewenangan rugi atau tidaknya," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Menurut dia, tiket promo merupakan bentuk strategi marketing dan sudah menjadi permasalahan yang menyangkut perusahaan. Hal itu yang menjadi alasan Kemenhub tak berwenang menangani ranah instansinya.

"Sudah strateginya dia, ruginya opportunity, itu pengadilan yang memutuskan. Itu sudah sengketa konsumen, kita nggak bisa menentukan," tutur dia.

Bambang menyarankan, agar konsumen cerdas jangan hanya mencari yang promo saja, dan melihat secara detail tawaran promo.

"Lihat maskapainya apakah maskapai itu sering melakukan pencurangan seperti ini tidak, konsumen harus cerdas untuk memilih-milih. Dia harusnya tahu resikonya seperti apa," pungkas dia.

Sebanyak 78 calon penumpang pesawat Tigerair Mandala mengadu ke Kementerian Perhubungan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait kekecewaan mereka dengan pembatalan tiket promo penerbangan rute Jakarta-Padang.

Koordinator calon penumpang Tigerair Mandala, Farida Rianti menuturkan, awal kekecewaan bermula dari tiket promo yang dikeluarkan maskapai ini pada Maret 2013. Dengan promo tersebut, dirinya bersama para kerabat berencana melakukan tradisi `pulang besamo` ke Padang.

Ada 78 orang yang ikut tradisi pulang kampung bersama dengan memanfaatkan tiket promo Jakarta - Padang-Jakarta yang dibanderol antara Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. (Pew/Nur)