Kerap melempar bola panas dari satu kementerian ke kementerian lain saat ada masalah menjadi pemandangan lumrah saat ini.
Terakhir, saling lempar tanggung jawab terlihat antara Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog terkait kasus impor beras Vietnam.
Kini, terpilihnya M Luthfi sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) baru menggantikan posisi Gita Wirjawan sangat diharapkan sejumlah kalangan bisa menciptakan kebijakan yang tepat dalam sisa periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Pengamat Ekonomi, Aviliani mengungkapkan, pekerjaan rumah terbesar Mendag baru adalah masalah pangan terkait harga maupun pasokannnya. Dalam menyelesaikan masalah pangan ini, memerlukan kerja sama dengan Menteri Pertanian (Mentan).
"Itu wajib hukumnya (kerja sama) karena biasanya kan terjadi perdebatan seperti kemarin," tegas dia usai Seminar Kiat Pendanaan KPR Saat Bunga Tinggi di Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Di samping itu, Aviliani menilai, penerbitan Undang-undang (UU) Perdagangan yang baru perlu dibarengi dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang harus lebih mudah diaplikasikan di lapangan.
Dia mengkritisi isi UU Perdagangan yang terlampau menggembar-gemborkan semangat nasionalisme yang tinggi. "Tapi apakah semangat ini bisa cocok dengan kondisi kita sekarang ini, misalnya pasar modern harus ada produk domestik sekian persen, itu kan tidak cocok. Seperti supermarket di Sogo yang pengunjungnya kelas atas, bisa tidak laku dong," ucap Aviliani.
PP tersebut, menurut dia, harus juga dikoordinasikan dengan Kementerian lain. Sehingga tidak terjadi kontraproduktif dengan keinginan masing-masing Kementerian.
"Misalnya dengan Menperin, kan inginnya bikin barang jadi. Tapi kalau Mendag kan pengennya asal demand murah, impor. Jadi Mendag harus rukun dengan Menperin dan Mentan karena harus mendukung industri dalam negeri. Mudah-mudahan karena keduanya mantan Ketua Hipmi (Mendag dan Menperin) bisa akur lah," paparnya.
Terkait sosok M Luthfi yang merupakan mantan Duta Besar Jepang, Aviliani menyoroti tak akan berpengaruh terhadap kerja sama antara Indonesia dan Jepang.
"Tidak ada Luthfi pun, kerja sama dengan Jepang sudah jalan. Bahkan Jepang luar biasa membiayai (proyek) di Indonesia, misalnya Jaica karena mereka (Jepang) juga berkepentingan mengimpor otomotif. Jadi tidak ngaruh," tukas dia. (Fik/Nrm)
*Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil ujian CPNS Honorer K2 2013 silakan klik di cpns.liputan6.com
Baca juga:
Muhammad Lutfi Resmi Jadi Menteri Perdagangan
Mengapa SBY Pilih Muhammad Lutfi jadi Mendag Baru?
Empat Pesan SBY untuk Mendag Baru Muhammad Lutfi
Terakhir, saling lempar tanggung jawab terlihat antara Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog terkait kasus impor beras Vietnam.
Kini, terpilihnya M Luthfi sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) baru menggantikan posisi Gita Wirjawan sangat diharapkan sejumlah kalangan bisa menciptakan kebijakan yang tepat dalam sisa periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Pengamat Ekonomi, Aviliani mengungkapkan, pekerjaan rumah terbesar Mendag baru adalah masalah pangan terkait harga maupun pasokannnya. Dalam menyelesaikan masalah pangan ini, memerlukan kerja sama dengan Menteri Pertanian (Mentan).
"Itu wajib hukumnya (kerja sama) karena biasanya kan terjadi perdebatan seperti kemarin," tegas dia usai Seminar Kiat Pendanaan KPR Saat Bunga Tinggi di Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Di samping itu, Aviliani menilai, penerbitan Undang-undang (UU) Perdagangan yang baru perlu dibarengi dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang harus lebih mudah diaplikasikan di lapangan.
Dia mengkritisi isi UU Perdagangan yang terlampau menggembar-gemborkan semangat nasionalisme yang tinggi. "Tapi apakah semangat ini bisa cocok dengan kondisi kita sekarang ini, misalnya pasar modern harus ada produk domestik sekian persen, itu kan tidak cocok. Seperti supermarket di Sogo yang pengunjungnya kelas atas, bisa tidak laku dong," ucap Aviliani.
PP tersebut, menurut dia, harus juga dikoordinasikan dengan Kementerian lain. Sehingga tidak terjadi kontraproduktif dengan keinginan masing-masing Kementerian.
"Misalnya dengan Menperin, kan inginnya bikin barang jadi. Tapi kalau Mendag kan pengennya asal demand murah, impor. Jadi Mendag harus rukun dengan Menperin dan Mentan karena harus mendukung industri dalam negeri. Mudah-mudahan karena keduanya mantan Ketua Hipmi (Mendag dan Menperin) bisa akur lah," paparnya.
Terkait sosok M Luthfi yang merupakan mantan Duta Besar Jepang, Aviliani menyoroti tak akan berpengaruh terhadap kerja sama antara Indonesia dan Jepang.
"Tidak ada Luthfi pun, kerja sama dengan Jepang sudah jalan. Bahkan Jepang luar biasa membiayai (proyek) di Indonesia, misalnya Jaica karena mereka (Jepang) juga berkepentingan mengimpor otomotif. Jadi tidak ngaruh," tukas dia. (Fik/Nrm)
*Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil ujian CPNS Honorer K2 2013 silakan klik di cpns.liputan6.com
Baca juga:
Muhammad Lutfi Resmi Jadi Menteri Perdagangan
Mengapa SBY Pilih Muhammad Lutfi jadi Mendag Baru?
Empat Pesan SBY untuk Mendag Baru Muhammad Lutfi