Cek Fakta: Tidak Benar Pemerintah Akan Hapus Pelajaran Sejarah

Liputan6.com, Jakarta - Klaim tentang pemerintah akan menghapus pelajaran sejarah di bangku sekolah beredar di media sosial. Klaim ini disebarkan akun Twitter Widhi Setyo Kusumo pada 21 September 2020.

Akun Twitter Widhi Setyo Kusumo mengunggah sebuah narasi berisi rencana pemerintah menghapus pelajaran sejarah di bangku sekolah.

"Pantas saja Mata Pelajaran Sejarah mau dihapus...

Ada jejak-jejak Pengkhianat dalam darah Leluhur mereka.

Memang tidak bisa justifikasi semuanya. Tapi hal ini sudahlah merupakan bukti yang valid untuk mewaspadai mereka.

Tidak menghakimi, tapi mewaspadai," tulis akun Twitter Widhi Setyo Kusumo.

Konten yang disebarkan akun Twitter Widhi Setyo Kusumo telah 24 kali disukai dan 1 kali dibagikan warganet.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pemerintah akan menghapus pelajaran sejarah di bangku sekolah. Penelusuran dilakukan menggunakan situs pencari Google Search dengan memasukkan kata kunci "pelajaran sejarah dihapus".

Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah klaim tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Nadiem: Tidak Ada Sama Sekali Rencana Menghapus Mata Pelajaran Sejarah" yang dimuat situs Liputan6.com pada 20 September 2020.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim mengatakan, bahwa tidak benar pihaknya akan menghapus mata pelajaran sejarah.

Hal ini disampaikan melalui video yang diunggahnya di akun Instagramnya @nadiemmakarim, Minggu (20/9/2020).

"Saya ingin mengucapkan sekali lagi, bahwa tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan, penghapusan mata pelajaran sejarah kurikulum nasional," kata Nadiem.

Menurut dia, apa yang keluar di publik hanya salah satu dari puluhan bentuk penyederhanaan kurikulum, yang sampai sekarang masih dilakukan uji publik. Dan belum bersifat final.

"Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," ungkap Nadiem.

Dia menegaskan, penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Dan di tahun 2021, akan ada uji coba yang bentuknya belum skala nasional.

"Jadinya sekali lagi tidak ada kebijakan apa pun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah," jelas Nadiem.

Nadiem mengaku terkejut, ada yang mempertanyakan komitmen dirinya terhadap sejarah. Padahal dirinya ingin memajukan pendidikan sejarah tersebut.

"Padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita," tutur Nadiem.

Dia pun menyinggung silsilah keluarganya, di mana kakeknya adalah seorang tokoh perjuangan di tahun 1945. Dan ayah serta ibunya merupakan aktivis nasional, yang seharusnya ini akan diketahui oleh anak-anaknya, melalui sejarah.

"Anak-anak saya tidak mengetahui bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang," jelas Nadiem.

Karena itu, dirinya yang notabenennya adalah Menteri Pendidikan, ingin menjadikan mata pelajaran sejarah hal yang relevan bagi anak muda.

"Saya ingin menjadikan sejarah sebagai suatu hal yang relevan untuk generasi muda, dengan penggunaan media yang menarik, dan relevan untuk generasi baru kita. Agar bisa menginspirasi mereka," ungkap Nadiem.

Karena itu, dia meminta masyarakat agar tenang. Dan tidak lagi menjadikan hal ini isu yang liar.

"Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat. Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita. Tidak mungkin kami hilangkan," tutup Nadiem.

Klaim tentang pemerintah akan menghapus pelajaran sejarah di bangku sekolah ternyata tidak benar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim mengatakan, bahwa tidak benar pihaknya akan menghapus mata pelajaran sejarah.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia. 

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu. 

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.