Pemerintah Carolina Utara Pertimbangkan Investasi Bitcoin

Liputan6.com, Jakarta - Carolina Utara tengah mempertimbangkan undang-undang baru yang memungkinkan pemerintah negara bagian untuk berinvestasi dalam aset digital.

Rancangan Undang-Undang (RUU) ini, yang disebut "Undang-Undang Investasi Aset Digital," bertujuan untuk mendiversifikasi portofolio investasi negara dengan memasukkan produk perdagangan Bitcoin (ETP).

RUU ini diajukan sebagai HB92 oleh Ketua DPR Carolina Utara, Destin Hall, yang menetapkan hanya aset digital dengan kapitalisasi pasar rata-rata minimum USD 750 miliar dalam setahun terakhir yang memenuhi syarat sebagai investasi negara. Saat ini, hanya Bitcoin yang memenuhi kriteria tersebut.

Maksimal Alokasi 10 Persen

RUU ini juga memiliki batasan investasi, di mana alokasi dana untuk aset kripto tidak boleh melebihi 10% dari total saldo dana negara bagian. Selain Destin Hall, RUU ini juga mendapat dukungan dari Perwakilan Stephen Ross, Mark Brody, dan Mike Schietzelt.

Dalam pernyataannya, Hall menyoroti potensi aset digital untuk memberikan keuntungan bagi negara bagian serta menempatkan Carolina Utara sebagai pemimpin dalam inovasi keuangan dan teknologi.

Langkah ini sejalan dengan tren yang berkembang di berbagai negara bagian AS, di mana lebih dari selusin negara bagian lain, seperti Texas, Pennsylvania, Ohio, dan Oklahoma, juga tengah mempertimbangkan regulasi serupa terkait investasi Bitcoin.

Dukungan terhadap Bitcoin juga semakin kuat di tingkat nasional, terutama setelah mantan Presiden Donald Trump menyuarakan pandangan pro-kripto dan mendorong ide untuk menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan nasional.

Keputusan Carolina Utara untuk mempertimbangkan investasi dalam Bitcoin mencerminkan minat yang semakin besar terhadap aset kripto sebagai alternatif investasi yang sah di tingkat pemerintah negara bagian.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Negara bagian Florida tengah mempertimbangkan langkah besar dalam strategi keuangannya dengan memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio investasi publik.

Dilansir dari Bitcoin.com, Rabu (12/2/2025), rancangan Undang-Undang (RUU) SB 550, yang diajukan oleh Senator Joe Gruters, memungkinkan kepala keuangan negara bagian untuk mengalokasikan hingga 10% dana publik ke dalam aset digital seperti Bitcoin.

Langkah ini bertujuan untuk menjadikan Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan menjaga daya beli dana negara di tengah ketidakpastian ekonomi. RUU tersebut menyatakan Bitcoin dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai dan membantu melindungi cadangan keuangan Florida dari fluktuasi ekonomi.

Jika disahkan, negara bagian dapat menyimpan Bitcoin dengan tiga cara utama. Pertama, Bitcoin dapat disimpan secara langsung melalui solusi penyimpanan yang aman. Kedua, negara dapat menggunakan kustodian yang berkualifikasi untuk menjaga aset digital tersebut.

Ketiga, Bitcoin juga bisa disimpan dalam bentuk produk yang diperdagangkan di bursa yang telah disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Selain itu, RUU ini juga memungkinkan pemerintah untuk meminjamkan kepemilikan Bitcoin dalam kondisi tertentu guna memperoleh keuntungan tambahan, selama tidak meningkatkan risiko keuangan bagi negara.