Menilik Upaya BNPB dalam Menanggulangi Bencana Secara Inklusif dan Setara

Liputan6.com, Jakarta Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB) Dra. Prasinta Dewi, M.A.P mengatakan, Indonesia telah mengalami cukup banyak kemajuan dalam mendorong penanggulangan bencana yang inklusif.

“Pendekatan penanggulangan bencana yang inklusif dan setara telah diupayakan untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan, skema kelembagaan, program, dan kegiatan layanan publik untuk penanggulangan bencana,” kata Prasinta dalam konferensi pers BNPB dikutip Jumat (19/11/2021).

Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Kepala Badan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana. Ada pula Peraturan Kepala Badan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.

Selain dua peraturan tersebut, banyak pula inisiatif lain seperti penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi kelompok rentan atau berisiko, katanya.

“Upaya ini menggambarkan kontribusi dan inisiatif tidak hanya pemerintah tapi juga komunitas, organisasi masyarakat sipil dan keagamaan, dunia usaha, media, dan berbagai pihak kunci lainnya.”

Berbagai kemajuan penanggulangan bencana yang inklusif perlu diapresiasi, lanjutnya, tapi problem kerentanan dan risiko bencana adalah masalah yang kompleks.

“Upaya mengurainya membutuhkan proses yang sistematik dan bertahap karena sering kali berakar pada sistem sosial dan distribusi sumber daya yang belum sepenuhnya inklusif dan setara.”

Selain itu, penerapan kebijakan dan pedoman kelola risiko bencana, kerangka kerja kesetaraan, dan mekanisme koordinasinya masih menjadi tantangan tersendiri.

Maka dari itu, penanggulangan bencana yang inklusif dan setara menjadi agenda panjang yang perlu terus diupayakan bersama-sama, tambah Prasinta. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan konsep penanggulangan bencana dan pengurangan risiko yang inklusif di tingkat global.

Ia juga mengatakan, basis dari perumusan kerangka global terkait penanggulangan bencana yang inklusif berasal dari apa yang terjadi di tingkat lokal.

“Sebaliknya, konsep dan skema global menjadi rujukan bagi penguatan skema lokal. Sehingga ada timbal balik antara praktik lokal dan skema global.”

Praktik lokal dan skema global kemudian perlu terus dibicarakan untuk menjadi rujukan bersama, pungkasnya.