Fungsi Mahkamah Konstitusi: Pengawal dan Penafsir Konstitusi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, MK mengemban tanggung jawab besar untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Artikel ini akan mengupas secara mendalam mengenai fungsi, wewenang, dan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pembentukan MK merupakan salah satu wujud perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini muncul sebagai upaya untuk melembagakan prinsip checks and balances antar lembaga negara.

Sejarah pembentukan MK di Indonesia dimulai dengan perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR pada 1999-2002. Pada perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001, ide pembentukan MK diadopsi ke dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945.

Selanjutnya, pada 13 Agustus 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sembilan hakim konstitusi pertama dilantik pada 16 Agustus 2003, menandai dimulainya operasional MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa fungsi utama:

1. Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution)

Fungsi pertama dan utama MK adalah menjaga konstitusi untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan fungsi ini, MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 untuk memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. MK juga berwenang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

2. Penafsir Final Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution)

MK berfungsi sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas UUD 1945. Penafsiran yang dilakukan MK atas UUD 1945 bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara, lembaga negara, dan masyarakat.

Fungsi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perbedaan penafsiran atas konstitusi yang dapat menimbulkan kekacauan dalam praktik ketatanegaraan. Penafsiran MK menjadi rujukan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizens' Constitutional Rights)

MK berfungsi melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari pelanggaran yang dilakukan melalui undang-undang. Warga negara dapat mengajukan pengujian undang-undang ke MK jika menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Fungsi ini menjadikan MK sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen's constitutional rights) serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights).

4. Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy)

Dalam kaitannya dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, MK berfungsi sebagai pengawal demokrasi. MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Fungsi ini penting untuk menjamin proses dan hasil pemilu yang jujur dan adil sebagai pilar utama demokrasi. MK juga berwenang memutus pembubaran partai politik yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Untuk menjalankan fungsi-fungsinya, Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang dan tugas sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah rincian wewenang dan tugas MK:

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian ini dapat berupa pengujian formil (terkait prosedur pembentukan) maupun pengujian materiil (terkait isi/materi). Wewenang ini bertujuan untuk memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Dalam menjalankan wewenang ini, MK dapat membatalkan sebagian atau seluruh isi undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK dalam pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat (final and binding).

2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

MK berwenang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa ini muncul ketika terjadi konflik atau perbedaan pendapat mengenai kewenangan konstitusional antar lembaga negara.

Wewenang ini penting untuk menjaga prinsip checks and balances antar lembaga negara dan memastikan tidak ada lembaga yang melampaui kewenangannya. Putusan MK dalam sengketa kewenangan lembaga negara juga bersifat final dan mengikat.

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

MK memiliki wewenang untuk memutus pembubaran partai politik. Pembubaran partai politik dapat diajukan jika ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Wewenang ini bertujuan untuk menjaga ideologi dan konstitusi negara dari ancaman partai politik yang menyimpang. Namun hingga saat ini, belum pernah ada kasus pembubaran partai politik yang diputus oleh MK.

4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Wewenang ini bertujuan untuk menjamin proses dan hasil pemilu yang jujur dan adil.

Dalam menjalankan wewenang ini, MK dapat membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut MK. Putusan MK dalam perselisihan hasil pemilu bersifat final dan mengikat.

5. Memutus Pendapat DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Wewenang ini terkait dengan proses impeachment atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan MK atas pendapat DPR ini akan menjadi dasar bagi MPR untuk memutuskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Salah satu wewenang utama MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Berikut adalah tahapan proses pengujian undang-undang di MK:

1. Pengajuan Permohonan

Proses dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Pemohon dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

Permohonan harus memuat identitas pemohon, posita (alasan-alasan permohonan), dan petitum (hal yang dimohonkan untuk diputus). Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

2. Pemeriksaan Pendahuluan

Setelah permohonan diterima, MK melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan. Dalam tahap ini, hakim memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan jika diperlukan.

3. Pemeriksaan Persidangan

Jika permohonan dinyatakan lengkap, MK akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan. Dalam persidangan, MK akan mendengarkan keterangan dari pemohon, pemerintah, DPR, dan pihak terkait lainnya. MK juga dapat memanggil saksi dan ahli untuk memberikan keterangan.

4. Rapat Permusyawaratan Hakim

Setelah pemeriksaan persidangan selesai, para hakim konstitusi akan melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk membahas dan mengambil putusan. Rapat ini bersifat tertutup dan rahasia.

5. Pengucapan Putusan

Putusan MK diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan MK dapat berupa permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, atau permohonan ditolak. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Beberapa dampak penting dari putusan MK antara lain:

1. Perubahan Materi Undang-Undang

Putusan MK dalam pengujian undang-undang dapat mengubah materi atau isi suatu undang-undang. Jika MK memutuskan suatu pasal atau ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka pasal atau ayat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal ini dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam penerapan undang-undang tersebut. Dalam beberapa kasus, putusan MK bahkan mengharuskan pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi atau membuat undang-undang baru.

2. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Melalui putusannya, MK telah berperan besar dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Banyak putusan MK yang memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak fundamental warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Sebagai contoh, putusan MK telah memperkuat hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak-hak politik warga negara.

3. Penyelesaian Konflik Kelembagaan

Putusan MK dalam sengketa kewenangan lembaga negara berperan penting dalam menyelesaikan konflik antar lembaga negara. Putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai batas-batas kewenangan masing-masing lembaga negara.

Hal ini penting untuk menjaga prinsip checks and balances dan mencegah terjadinya abuse of power oleh lembaga-lembaga negara.

4. Penegakan Demokrasi dan Pemilu yang Adil

Melalui kewenangannya memutus perselisihan hasil pemilu, MK telah berkontribusi besar dalam menegakkan demokrasi dan menjamin pemilu yang jujur dan adil. Putusan MK dalam sengketa hasil pemilu telah membantu menyelesaikan konflik politik dan menjaga stabilitas demokrasi.

5. Perkembangan Hukum Tata Negara

Putusan-putusan MK telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan hukum tata negara Indonesia. Pertimbangan hukum dalam putusan MK sering menjadi rujukan dalam pengembangan teori dan praktik hukum tata negara.

MK juga telah mengembangkan berbagai doktrin hukum tata negara melalui putusannya, seperti doktrin conditionally constitutional, conditionally unconstitutional, dan lain-lain.

Meskipun memiliki peran penting, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik dalam menjalankan fungsinya. Beberapa tantangan dan kritik tersebut antara lain:

1. Judicial Activism vs Judicial Restraint

MK sering menghadapi dilema antara judicial activism (aktivisme yudisial) dan judicial restraint (pengendalian diri yudisial). Di satu sisi, MK dituntut untuk proaktif dalam melindungi konstitusi dan hak-hak warga negara. Namun di sisi lain, MK juga harus menghormati kewenangan lembaga-lembaga negara lain, terutama legislatif.

Beberapa pihak mengkritik MK terlalu aktif dan dianggap melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru melalui putusannya. Sementara pihak lain menilai MK terkadang terlalu pasif dalam menghadapi isu-isu konstitusional penting.

2. Implementasi Putusan

Tantangan lain yang dihadapi MK adalah masalah implementasi putusan. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya sering terjadi kendala dalam pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini terutama terjadi pada putusan-putusan yang memerlukan tindak lanjut dari lembaga lain seperti DPR atau pemerintah.

3. Independensi dan Imparsialitas

Sebagai lembaga peradilan, MK dituntut untuk menjaga independensi dan imparsialitasnya. Namun, dalam praktiknya MK sering menghadapi tekanan politik dalam menangani kasus-kasus sensitif. Beberapa pihak juga mengkritik proses seleksi hakim konstitusi yang dianggap masih rentan terhadap intervensi politik.

4. Beban Kerja dan Keterbatasan Waktu

MK sering menghadapi beban kerja yang berat, terutama dalam menangani sengketa hasil pemilu. Dengan waktu yang terbatas, MK dituntut untuk memutus ribuan perkara dalam waktu singkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas putusan yang dihasilkan.

5. Penafsiran Konstitusi

Sebagai penafsir tunggal konstitusi, MK menghadapi tantangan dalam menafsirkan UUD 1945 yang banyak mengandung pasal-pasal yang bersifat umum dan terbuka. MK dituntut untuk memberikan penafsiran yang tepat dan kontekstual, namun tetap dalam koridor original intent pembentuk UUD.

Konsep Mahkamah Konstitusi tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Berikut adalah perbandingan singkat sistem Mahkamah Konstitusi di beberapa negara:

1. Jerman

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht) dianggap sebagai salah satu model Mahkamah Konstitusi yang paling berpengaruh. Selain memiliki kewenangan yang mirip dengan MK Indonesia, Mahkamah Konstitusi Jerman juga berwenang menangani pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dari warga negara.

2. Austria

Austria adalah negara pertama yang membentuk Mahkamah Konstitusi terpisah pada tahun 1920. Model Austria ini kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia. Mahkamah Konstitusi Austria memiliki kewenangan yang luas, termasuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan traktat internasional.

3. Perancis

Perancis memiliki Dewan Konstitusi (Conseil Constitutionnel) yang agak berbeda dengan model Mahkamah Konstitusi di negara lain. Dewan Konstitusi Perancis awalnya hanya melakukan pengujian undang-undang sebelum diundangkan (preventive review). Namun sejak 2008, Dewan ini juga dapat melakukan pengujian undang-undang yang sudah berlaku.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat tidak memiliki Mahkamah Konstitusi terpisah. Fungsi pengujian konstitusional dilakukan oleh Mahkamah Agung AS melalui mekanisme judicial review. Sistem ini kemudian dikenal sebagai model desentralisasi, di mana semua pengadilan dapat melakukan pengujian konstitusional.

5. Korea Selatan

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki kewenangan yang mirip dengan MK Indonesia. Namun, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga berwenang menangani pengaduan konstitusional dan impeachment terhadap pejabat tinggi negara.

Sejak pembentukannya, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Beberapa kontribusi signifikan MK terhadap demokrasi Indonesia antara lain:

1. Penguatan Checks and Balances

MK telah memperkuat sistem checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui kewenangannya menguji undang-undang dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, MK telah membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Banyak putusan MK yang telah memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. MK telah membatalkan beberapa undang-undang atau pasal dalam undang-undang yang dianggap melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.

3. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Peran MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu telah berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. MK telah membantu menyelesaikan konflik-konflik politik pasca pemilu secara konstitusional dan damai.

4. Pendidikan Konstitusi

Melalui putusan-putusannya, MK telah memberikan pendidikan konstitusi kepada masyarakat. Pertimbangan hukum dalam putusan MK sering menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara.

5. Reformasi Hukum

Putusan-putusan MK telah mendorong terjadinya reformasi hukum di Indonesia. Banyak undang-undang yang direvisi atau dibuat baru sebagai tindak lanjut dari putusan MK.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital sebagai pengawal dan penafsir konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui fungsi dan kewenangannya, MK telah berkontribusi signifikan dalam menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keberadaan MK telah terbukti penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Ke depan, MK diharapkan dapat terus menjalankan perannya secara optimal, dengan tetap menjaga independensi dan integritasnya sebagai lembaga peradilan konstitusi.

Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk memahami peran dan fungsi MK, serta mengawal kinerja lembaga ini. Dengan pemahaman yang baik tentang MK, kita dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya demokrasi konstitusional di Indonesia.