Komisaris Tinggi HAM PBB Angkat Bicara Soal Situasi di Papua

Liputan6.com, Jenewa - Komisaris Tinggi PBB bidang Hak Asasi Manusia atau KTHAM PBB (UN OHCHR) angkat bicara soal situasi terkini di Papua.

Dalam sebuah keterangan resmi, Michelle Bachelet mengatakan "Saya terganggu dengan meningkatnya kekerasan dalam dua minggu terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia, dan terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan," demikian seperti dikutip dari situs resmi OHCHR.org, Rabu (4/9/2019).

Bachelet mengatakan bahwa peningkatan kekeraasan itu "adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018, dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia."

Perempuan asal Chile itu menambahkan, "Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam, dan saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka, serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan. Penggunaan kekuatan."

Penutupan internet, tambah Bachelet, kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi dapat memperburuk ketegangan.

"Saya menyambut seruan yang dilakukan oleh Presiden Widodo dan tokoh-tokoh tingkat tinggi lainnya terhadap rasisme dan diskriminasi - masalah lama dan serius di provinsi Papua dan Papua Barat - dan seruan mereka untuk dialog dan ketenangan," tambah sang komisaris.

"Saya mencatat bahwa beberapa penangkapan telah dilakukan dan beberapa anggota pasukan keamanan telah ditangguhkan sehubungan dengan serangan kekerasan awal terhadap siswa Papua di Surabaya dan Malang, tetapi saya khawatir tentang laporan bahwa milisi dan kelompok nasionalis juga aktif terlibat dalam kekerasan."

"Para pembela hak asasi manusia setempat, pelajar dan jurnalis telah menghadapi intimidasi dan ancaman dan mereka harus dilindungi."

Simak video pilihan berikut:

Pemerintah Indonesia, sejak awal 2018, telah mengajukan undangan kepada Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk mengunjungi Papua Barat. Namun, rencana itu belum kunjung rampung hingga tahun ini.

"Rencana kunjungan KTHAM (OHCHR) ke Papua yang akan diwakili oleh Regiobal Office KTHAM di Bangkok masih dibicarakan dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait jadwal yang disepakati dan hal-hal teknisnya," kata duta besar Hassan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa --yang merupakan markas OHCHR-- dalam sebuah pesan singkat yang diterima Liputan6.com pada 28 Agustus 2019.

Undangan masih berlaku sampat saat ini, kata Kleib, seraya menekankan bahwa jika sekiranya lawatan terlaksana, maka itu "tidak terkait dengan situasi terkini di Papua", melainkan sudah terjadwal sejak lama.

"Itu merupakan tindak lanjut dari undangan Pemerintah RI kepada KTHAM sebelumnya (pada masa Komisioner Zeid Al Hussein) tahun lalu," lanjut Kleib.