Terlibat Skandal, Jubir PM Jepang Yoshihide Suga Akan Mengundurkan Diri

Liputan6.com, Tokyo - Makiko Yamada, juru bicara utama Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, akan mengundurkan diri setelah dia dan birokrat senior lainnya ditegur karena menghadiri makan malam mahal yang diselenggarakan oleh putra Suga, kata pemerintah.

Yamada akan mengajukan pengunduran dirinya pada Senin (1/3), juru bicara pemerintah Jepang, Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan kepada wartawan seperti mengutip Channel News Asia, Senin (1/3/2021).

Pemerintahan Suga, termasuk Sekretaris Hubungan Masyarakat Kabinet Yamada (60) telah menghadapi kemarahan publik setelah majalah mingguan Shukan Bunshun bulan lalu melaporkan bahwa putra tertua Suga, Seigo Suga, seorang eksekutif di sebuah perusahaan film, telah membayar makan malam mahal untuk birokrat senior.

Hal ini menjadi masalah lantaran Hukum Etika Pegawai Negeri Sipil Jepang melarang pegawai pemerintah menerima hadiah atau hiburan dari perusahaan atau individu yang terlihat menjilat.

Beberapa laporan media lokal juga mengatakan bahwa Yamada telah dirawat di rumah sakit, yang berarti dia akan melewatkan rapat komite parlemen hari Senin di mana politisi oposisi diharapkan untuk menanyainya tentang makan malam dengan Seigo Suga pada tahun 2019, ketika dia menjadi pejabat di Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Sejauh ini, ada 11 pegawai Kementerian Komunikasi Jepang akibat ketahuan makan malam dengan Tohokushinsha Film Corp.

Ketika Makiko Yamada makan malam dengan pejabat perusahaan tersebut, ia sudah bukan lagi anggota Kementerian Komunikasi.

Meski demikian, Yamada siap memotong gajinya sebesar 60 persen selama sebulan akibat skandal ini. Gaji bulanan Yamada diperkirakan mencapai 700 ribu yen (Rp 94 juta).

Makiko Yamada merupakan elite politik yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Hubungan Masyarakat Kabinet PM Suga. 

Berdasarkan hukum etika pemerintahan di Jepang, pejabat pemerintah dilarang mendapatkan hadiah dari stakeholder. 

(1 yen: Rp 134)