AS-Indonesia Sukses Atasi Perubahan Iklim dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia merayakan pencapaian bersama dalam mengatasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Keberhasilan ini telah dicapai melalui program Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat Build Indonesia to Take Care of Nature for Sustainability (USAID BIJAK). USAID melalui BIJAK memperkuat upaya Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan melindungi satwa liar di darat dan di laut.

Dalam rilis yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Kamis (29/4/2021) disebutkan bahwa, sejak tahun 2016, program USAID BIJAK dengan dana 19,6 juta dolar (Rp 284,2 miliar) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan mitra utama lainnya dalam merevisi kebijakan, pedoman, dan prosedur untuk memperkuat pelestarian lingkungan hidup.

Kemitraan ini telah membantu Indonesia melindungi ekosistem yang berisiko, menurunkan perambahan dan sengketa lahan, serta memanfaatkan data untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efektif dan transparan. Program ini juga meningkatkan permintaan aksi konservasi taman nasional dan satwa liar, terutama di kalangan orang muda.

Direktur USAID Indonesia Ryan Washburn mengatakan, "USAID gembira dapat merayakan keberhasilan konservasi dan perlindungan satwa liar yang telah kita capai bersama melalui kerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia melalui BIJAK.

Krisis iklim yang parah mengancam kemajuan pembangunan, kesehatan, dan ekonomi kita, dan melalui strategi lima tahun yang baru, kami berharap dapat bekerja sama lebih lanjut dengan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan memajukan tujuan pembangunan Indonesia."

"Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola Kawasan konservasi, isu-isu lingkungan," demikian kata Bapak Ir. Wiratno, MSc., Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, KLHK, dalam sambutannya pada hari Rabu.

"Kita harus mendorong terus kolaborasi pentahelix, menggandeng pemerintah, masyarakat, akademisi, private sector, media massa, dan strong multi-level leadership di pusat dan daerah," ujarnya.

Saksikan Video Berikut Ini:

Pemerintah Indonesia akan menggunakan instrumen yang dikembangkan bersama dengan USAID BIJAK untuk mencapai tujuan mengatasi sengketa lahan seluas 1,8 juta hektar di kawasan konservasi dan melindungi 43 juta hektar habitat dengan stok karbon dan nilai konservasi yang tinggi.

USAID BIJAK menurunkan permintaan konsumen terhadap burung kicau yang ditangkap dari alam liar, dan bekerja sama dengan KLHK untuk mengembangkan rencana aksi yang akan melindungi dan mencegah perdagangan ilegal rangkong gading dan trenggiling yang terancam punah.

Selain itu, program ini juga berkontribusi terhadap upaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melindungi populasi ikan hiu Indonesia dengan menetapkan kuota ikan hiu yang diperdagangkan secara legal.

"Kunci untuk menjaga kesehatan populasi hiu di alam liar adalah pengelolaan perdagangan dan pemanfaatan spesies ini secara cermat," demikian kata Dr. Dirhamsyah M.A, peneliti yang juga pernah menjadi Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.

Pada tahun 2019, USAID BIJAK dan LIPI berkolaborasi dalam non-detriment findings (NDF) hiu lanjaman, rekomendasi ilmiah yang memungkinkan Indonesia untuk menentukan apakah perdagangan hiu lanjaman akan membahayakan populasinya di alam liar.

"NDF merupakan dasar kebijakan penting untuk menetapkan kuota tangkapan, ekspor, dan distribusi domestik hiu, serta merupakan langkah penting untuk menentukan praktik pengelolaan dan tingkat perdagangan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat penurunan populasi spesies yang rentan."

Untuk membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan hasil yang diinginkan, USAID BIJAK memberikan dukungan kepada LIPI dan lembaga mitra utama lainnya dari pihak pemerintah Indonesia untuk menguji coba, memfasilitasi penyempurnaan, dan pelaksanaan inisiatif baru secara efektif setelah program berakhir.