Komite Senat Pakistan Soroti Pekerja Asal Negaranya yang Bermasalah Selama Bekerja di Luar Negeri

Liputan6.com, Islamabad - Selama pertemuan Komite Senat Pakistan mengenai pekerja di Luar Negeri, terungkap bahwa pengusaha di kawasan negara Teluk mengesampingkan pekerja asal Pakistan karena masalah standar.

Di sisi lain, ada laporan mengenai perhatian mereka pada isu-isu seperti tingkat kejahatan yang tinggi, perilaku yang tidak pantas, dan kurangnya keterampilan di antara pekerja Pakistan disorot sebagai masalah utama.

Menurut laporan harian berbahasa Inggris terkemuka di Pakistan, The Dawn, komite senat juga diberitahu bahwa situasi tersebut telah menyebabkan pergeseran preferensi oleh para pengusaha Teluk untuk mempekerjakan tenaga kerja dari negara-negara regional lainnya, seperti Bangladesh.

Rapat Komite Tetap Senat, yang diketuai oleh Senator Zeeshan Khanzada, menekankan bahwa pemerintah Pakistan mengabaikan potensi yang tersedia di sektor ini, dikutip dari vietnamtimes, Minggu (18/8/2024).

Setelah menghadapi kritik dari anggota komite senat mengenai kegagalan pemerintah untuk memanfaatkan potensi diaspora Pakistan, Arshad Mahmood selaku sekretaris Kementerian Pakistan di Luar Negeri dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyajikan gambaran suram tentang situasi tenaga kerja Pakistan di negara-negara Teluk.

Ia mengatakan bahwa 50 persen dari tingkat kejahatan di antara tenaga kerja UEA dilaporkan disebabkan oleh warga Pakistan.

Komite senat juga diberitahu bahwa otoritas UEA baru-baru ini menyatakan keprihatinan atas perilaku tidak pantas beberapa warga Pakistan di negara mereka.

Sekretaris Kementerian Pekerja Pakistan di Luar Negeri mengatakan, ada tren penurunan dalam pekerjaan di luar negeri bagi tenaga kerja Pakistan.

Komite senat juga diberitahu bahwa kurangnya sumber daya dan pengembangan keterampilan tenaga kerja Pakistan telah mengakibatkan penggantian pekerja Pakistan dari negara lain.

Sekretaris kementerian memberi tahu komite senat bahwa selain UEA, negara-negara Teluk lainnya, termasuk Kerajaan Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait, telah menyatakan keprihatinan tentang berbagai masalah yang terkait dengan warga Pakistan di luar negeri.

Menurut laporan media Pakistan, sekretaris memberi tahu komite senat bahwa 0,6 juta hingga 0,8 juta warga Pakistan meninggalkan negara itu setiap tahun, dan hanya 2.00.000 hingga 3.00.000 yang kembali.

UEA memiliki kuota tahunan sebanyak 1,6 juta warga Pakistan yang kini telah melampaui 1,8 juta, menurut laporan.

Kekhawatiran negara-negara Teluk tersebut meliputi warga Pakistan yang bepergian dengan kedok ziarah dan mengemis di negara-negara tersebut, dan baru-baru ini pria Pakistan telah membuat video yang tidak senonoh di depan wanita di Dubai, sementara perawat Pakistan menolak bekerja di Kuwait dan ada pekerja yang menolak mengenakan helm keselamatan selama bekerja di Qatar, lapor The Print.

Menurut laporan, Kuwait baru-baru ini mengangkat masalah mengenai perawat Pakistan, yang dilaporkan menolak untuk melakukan tugas-tugas terkait pekerjaan tertentu dan malah membebankan tanggung jawab pada orang lain.

Selain itu, para perawat Pakistan tidak mencoba mempelajari bahasa lokal, tetapi juga ingin pergi ke Eropa setelah hanya tinggal selama enam bulan di negara Teluk tersebut, menurut pejabat Kementerian Warga Pakistan di Luar Negeri.

Sebagian besar dari pekerja Pakistan juga mengunjungi Arab Saudi dengan visa umrah, sementara otoritas Saudi telah melaporkan bahwa 90 persen dari semua pengemis yang ditangkap di negara itu adalah warga Pakistan, demikian laporan Dawn.

Pemerintah Pakistan kemudian memutuskan untuk menangguhkan paspor 2.000 orang dan memasukkan mereka ke dalam daftar hitam selama tujuh tahun.

Arab Saudi, salah satu tujuan utama pekerja Pakistan, kini telah menyatakan bahwa mereka hanya akan mengizinkan buruh untuk dipekerjakan jika mereka lulus ujian yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Nasional (NCHRD).

Senator Nasir Abbas, anggota komite tetap senat, menyoroti masalah warga Pakistan yang tinggal secara ilegal di Irak untuk mencari nafkah dan mempertanyakan apakah Kementerian Warga Pakistan di Luar Negeri dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat membantu mereka karena mereka sering mengalami perlakuan yang buruk.

Senator di Pakistan menyarankan agar kementerian tersebut memainkan peran proaktif dan mendapatkan gambaran yang jelas serta memberikan bantuan yang memungkinkan kepada warga Pakistan yang terlantar.

Menurut laporan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tahun 2015, Pakistan adalah eksportir migran terbesar kedua ke Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang menyatukan enam negara Arab – Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA.

Lebih dari 7.50.000 pemuda Pakistan yang berpendidikan memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri pada tahun 2022 karena ketidakpastian negara tersebut dalam situasi ekonomi dan politik serta menyusutnya kesempatan kerja.

Jumlah ini hampir tiga kali lipat dari jumlah keberangkatan pada tahun 2021 (2.25.000) dan 2020 (2.88.000), sementara ini juga mencakup 92.000 individu berpendidikan tinggi, seperti dokter, insinyur, pakar IT, dan akuntan.

Biro Emigrasi mencatat bahwa mayoritas imigran ini pindah ke negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi dan UEA, lapor The Print.

Sebuah artikel penelitian tahun 2022 oleh Institut Ekonomi Pembangunan Pakistan (PIDE) juga menemukan bahwa selama 40 tahun terakhir, sekitar delapan juta pekerja telah pindah ke luar negeri melalui jalur formal, sebagian besar ke Timur Tengah, kata laporan itu.

UEA dan Arab Saudi telah menjadi tujuan utama bagi para pekerja Pakistan, tetapi para pekerja juga telah pergi ke negara-negara kaya minyak lainnya seperti Oman, Kuwait, Bahrain, dan Qatar.