Baru 43 Hari Menjabat, Mendagri Inggris Suella Braverman Mundur Gara-Gara Salah Kirim Email

Liputan6.com, Jakarta Perdana Menteri Inggris Liz Truss menunjuk Suella Braverman sebagai Menteri Dalam Negeri dalam kabinet pemerintahannya. Namun, baru menjabat selama 43 hari, Suella Braverman mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 19 Oktober waktu setempat.

Pengunduran diri Braverman dilakukan gara-gara ia membagikan dokumen resmi dari email pribadinya. Braverman merupakan sosok eksentrik dari sayap kanan Partai Konservatif yang berkuasa.

Dalam surat pengunduran diri kepada PM Liz Truss yang diunggah di Twitter, Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya. "Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Namun, saya harus pergi," kata dia, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (20/10/2022).

"Sebagai menteri dalam negeri, saya memegang standar tertinggi dan pengunduran diri saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka," imbuhnya.

Namun, Braverman kemudian berkomentar mengenai pemerintahan Truss. "Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini."

Menurutnya, pemerintah Inggris saat ini tidak hanya melanggar janji utama kepada para pemilihnya, tetapi Braverman juga memiliki keprihatinan serius tentang komitmen pemerintah untuk memenuhi janjinya, seperti mengurangi jumlah migrasi secara keseluruhan dan menghentikan migrasi ilegal, terutama penyeberangan kapal kecil yang berbahaya.

Setelah pengunduran diri Braverman, Truss menunjuk mantan Menteri Transportasi Grant Shapps sebagai menteri dalam negeri yang baru.

Jumat lalu, Truss terpaksa memecat Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng, setelah anggaran mini, yang didominasi oleh pemotongan pajak yang besar dan tidak didanai, menyebabkan kekacauan di pasar keuangan.

Truss kemudian menunjuk Jeremy Hunt sebagai menteri keuangan yang baru.

Sejak menjabat, Hunt yang merupakan mantan menteri budaya, kesehatan, dan luar negeri membalikkan hampir semua pemotongan pajak dalam anggaran untuk mengatasi masalah khusus perekonomian.

Sebelumnya Perdana Menteri Inggris Liz Truss meminta maaf atas kesalahan dalam programnya yang menyebabkan kepercayaan investor menguap dan peringkat jajak pendapatnya turun sebelum hampir semuanya akhirnya dihancurkan pada Senin (17 Oktober). Meski begitu, ia mengatakan bahwa dia tidak akan mundur.

"Saya ingin menerima tanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dibuat," kata Truss kepada BBC.

"Saya ingin bertindak tetapi untuk membantu orang-orang dengan tagihan energi mereka untuk menangani masalah pajak yang tinggi, tetapi kami bertindak terlalu jauh dan terlalu cepat."

Dilansir Channel News Asia, Rabu (19/10/2022), Menteri Keuangan Jeremy Hunt, yang diangkat pada hari Jumat setelah Truss memecat sekutu dekatnya Kwasi Kwarteng, membuang papan utama yang tersisa dari agenda pemotongan pajaknya pada hari Senin, termasuk mengurangi skema dukungan energinya yang besar.

Setelah itu, Truss pun mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas kebijakan yang ia buat. 

"Akan sangat tidak bertanggung jawab bagi saya untuk tidak bertindak demi kepentingan nasional seperti yang saya lakukan," katanya.

"Benar bahwa kami mengubah kebijakan."

Liz Truss, yang menjadi pemimpin kurang dari enam minggu lalu, menghadapi kemungkinan pemberontakan dari anggota parlemennya segera minggu ini, menurut laporan.

Sebuah jajak pendapat baru pada hari Senin menunjukkan Partai Konservatif membuntuti Partai Buruh sekitar 36 persen, dan lima anggota parlemen Tory telah secara terbuka menyerukan pengunduran diri Truss.

“Mereka benar-benar ingin dipukul, terus terang, pada pemilihan berikutnya … Dan saya pikir itu akan menjadi pendorong besar untuk mengubah pemimpin dengan benar,” kata Associate Professor Rob Manwaring dari Sekolah Tinggi Bisnis, Pemerintahan dan Hukum di Universitas Flinders. 

Kesempatan Truss di kantornya terbatas karena partainya berjuang untuk mencari pengganti, setelah kehilangan kepercayaan dan kepercayaan dari komunitas bisnis dan ekonomi.

“Satu-satunya hal yang mungkin akan membuatnya tetap menjabat lebih lama, adalah sampai Konservatif dapat menjawab pertanyaan ini tentang siapa yang akan menjadi penerus yang jelas,” kata Assoc Prof Manwaring.