Delegasi dari 36 Negara Bertemu di Siprus Bahas Percepatan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Liputan6.com, Nicosia - Para pejabat dari 36 negara dan sejumlah badan PBB berkumpul di Siprus pada Kamis (21/3/2024) untuk membahas percepatan bantuan kepada warga Gaza melalui jalur laut.

Pertemuan ini dihadiri oleh Sigrid Kaag, koordinator senior kemanusiaan dan rekonstruksi PBB untuk Gaza, serta Curtis Ried, kepala staf Dewan Keamanan Nasional AS, dikutip dari laman Arab News, Jumat (22/3).

Ketika kelaparan melanda Gaza, banyak lembaga yang mencari rute alternatif untuk menyalurkan bantuan ke wilayah tersebut selain melalui jalur darat.

Namun kurangnya infrastruktur merupakan sebuah masalah. Salah satu badan amal yang mengirimkan bantuan dari Siprus pekan lalu membuat dermaga. Sementara AS juga mengumumkan rencana untuk membuat dermaga terapung tempat bantuan.

Berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Israel, kargo dapat menjalani pemeriksaan keamanan di Siprus oleh tim Israel.

Satu kapal meninggalkan Siprus minggu lalu dan mendistribusikan bantuan di Gaza, sementara dua kapal lainnya diperkirakan akan berangkat dalam beberapa hari mendatang, tergantung kondisi cuaca.

“Kami sedang mendiskusikan bagaimana memaksimalkan kapasitas operasional baik dalam hal keberangkatan dan sarana transportasi serta sehubungan dengan metodologi penerimaan dan distribusi,” kata Constantinos Kombos, Menteri Luar Negeri Siprus.

Para delegasi juga membahas pembentukan dana untuk mengkoordinasikan kegiatan operasional inisiatif tersebut. Meskipun ia mengklarifikasi bahwa konferensi tersebut bukanlah konferensi donor.

Ketika ditanya berapa banyak kapal yang akan meninggalkan Siprus dengan bantuan setelah inisiatif ini mencapai kapasitas operasional penuh, Kombos mengatakan “sebanyak mungkin.”

“Kita harus ingat bahwa ada keterbatasan dalam hal penerimaan dan distribusi dan intinya bukan hanya sekedar menimbun bantuan di sini tapi juga penyelesaian yang cepat sehingga kita dapat bekerja seefisien mungkin.”

PBB mengatakan pada Selasa (19/3/2024) bahwa pembatasan ketat Israel terhadap bantuan ke Gaza, dijadikan Tel Aviv sebagai sebagai "senjata perang", termasuk membuat warga di sana menderita kelaparan.

Ini merupakan "kejahatan perang" berdasarkan hukum internasional.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mengecam Israel lantaran kelaparan terus merajalela dan mengancam warga Palestina di Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, Turk mengatakan bahwa "situasi kelaparan adalah akibat dari pembatasan ekstensif Israel terhadap masuk dan distribusi bantuan kemanusiaan dan barang-barang komersial".

"Hal ini juga terkait dengan pengungsian sebagian besar penduduk, serta kehancuran infrastruktur sipil yang penting," katanya, seperti dilansir CNA, Kamis (21/3/2024). 

"Besarnya pembatasan yang dilakukan Israel terhadap masuknya bantuan ke Gaza, dan cara mereka terus melakukan permusuhan, mungkin berarti penggunaan kelaparan sebagai metode perang, yang merupakan kejahatan perang."

Juru bicaranya, Jeremy Laurence, mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa keputusan akhir apakah "kelaparan digunakan sebagai senjata perang" akan ditentukan oleh pengadilan.

Komentar tersebut muncul setelah penilaian keamanan pangan yang didukung PBB menetapkan bahwa wilayah Palestina yang dilanda perang sedang menghadapi kelaparan.

Menurut laporan, perang dahsyat sejak perang Israel Vs Hamas pada 7 Oktober telah menyebabkan sekitar setengah warga Gaza – sekitar 1,1 juta orang – mengalami bencana kelaparan.

"Tanpa gelombang bantuan, kelaparan akan menimpa 300.000 orang di bagian utara Gaza yang dilanda perang pada bulan Mei," bunyi laporan itu.