Aksi Demonstrasi di Georgia Masuk Hari Ketiga, 44 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Liputan6.com, Tbilisi - Sedikitnya 44 orang dilarikan ke rumah sakit akibat aksi demonstrasi yang telah memasuki malam ketiga di Georgia. Warga protes keputusan pemerintah untuk menangguhkan negosiasi terkait bergabung negara tersebut dengan Uni Eropa.

Puluhan ribu demonstran berkumpul di luar gedung parlemen pada Sabtu (30/11/2024) malam, melemparkan batu dan menyalakan kembang api, sementara polisi mengerahkan meriam air dan gas air mata.

Sebuah patung pendiri partai Georgia yang berkuasa, Bidzina Ivanishvili dibakar di depan gedung legislatif.

Kementerian Dalam Negeri Georgia mengatakan pada hari Minggu (1/12) bahwa 27 demonstran, 16 polisi, dan satu pekerja media dirawat di rumah sakit, dikutip dari Japan Today, Senin (2/12).

Perdana Menteri Irakli Kobakhidze memperingatkan bahwa "setiap pelanggaran hukum akan ditindak dengan hukum yang sangat ketat."

Ia menegaskan bahwa tidak benar bahwa integrasi Georgia di Eropa telah dihentikan.

"Satu-satunya hal yang kami tolak adalah aksi pemerasan yang memalukan dan menyinggung, yang sebenarnya merupakan hambatan signifikan bagi integrasi negara kami di Eropa."

Pengumuman pemerintah tersebut muncul beberapa jam setelah Parlemen Uni Eropa mengadopsi sebuah resolusi yang mengkritik pemilihan umum bulan lalu di Georgia sebagai hal yang tidak adil.

Kobakhidze juga menolak pernyataan Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka menangguhkan kemitraan strategisnya dengan Georgia. Pernyataan tersebut mengecam keputusan Georgia untuk menghentikan upayanya menuju aksesi UE.

"Anda dapat melihat bahwa pemerintahan yang akan berakhir berusaha meninggalkan pemerintahan yang baru dengan warisan yang sesulit mungkin. Mereka melakukan ini terkait Ukraina, dan sekarang juga terkait Georgia," kata Kobakhidze.

"Ini tidak akan memiliki signifikansi mendasar. Kami akan menunggu pemerintahan yang baru dan membahas semuanya dengan mereka."

Kobakhidze juga mengonfirmasi bahwa duta besar Georgia untuk AS, David Zalkaliani, menjadi diplomat terakhir yang mengundurkan diri sejak protes dimulai.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas dan komisioner perluasan Marta Kos merilis pernyataan bersama tentang keputusan pemerintah Georgia untuk menangguhkan negosiasi.

"Kami mencatat bahwa pengumuman ini menandai pergeseran dari kebijakan semua pemerintah Georgia sebelumnya dan aspirasi Eropa dari sebagian besar rakyat Georgia, sebagaimana diabadikan dalam Konstitusi Georgia," kata pernyataan itu.

Pernyataan itu menegaskan kembali kekhawatiran serius Uni Eropa tentang kemunduran demokrasi yang terus berlanjut di negara itu dan mendesak otoritas Georgia untuk menghormati hak atas kebebasan berkumpul dan kebebasan berekspresi, dan menahan diri dari penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, politisi, dan perwakilan media.