Epidemiolog: PPKM Dicabut atau Tidak yang Penting Pakai Masker dan Vaksinasi COVID-19

Liputan6.com, Jakarta Wacana soal pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah merebak di Indonesia. Berbagai pihak pun telah angkat bicara terkait hal ini. 

Menurut epidemiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya, Windhu Purnomo, dicabut atau tidaknya PPKM ini cenderung tidak ada bedanya.

“Apa bedanya sih sekarang ada PPKM level 1 dengan tanpa PPKM, enggak ada (bedanya) kan. Kenyataannya aktivitas di area publik mana pun bebas, mobilitas bebas. Enggak ada bedanya. Kalau saya sih mau dicabut monggo, enggak dicabut monggo,” kata Windhu kepada Health Liputan6.com melalui sambungan telepon Jumat (30/9/2022).

Meski PPKM akhirnya dicabut, Windhu mengatakan bahwa persyaratan harus tetap berjalan. Persyaratan yang dimaksud adalah vaksinasi lengkap dan menggunakan perilaku yang baru yakni tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes), terutama pakai masker hingga virus hilang.

“Jadi menurut saya, PPKM dicabut atau enggak, sama saja. Cuma secara psikologis, kalau PPKM masih disebut, orang akan ingat bahwa masih ada virus, tapi kan tidak menghambat aktivitas.”

Menurut Windhu, dicabut atau tidaknya PPKM bukanlah perkara yang penting. Hal terpenting adalah penerapan perilaku baru. Yakni mengenakan masker di tempat-tempat kerumunan terutama yang tertutup.

Sementara itu, beberapa negara lain termasuk Amerika Serikat telah mendeklarasikan bahwa mereka bebas dari COVID-19. Berbagai protokol kesehatan di sana pun telah dicabut termasuk ketentuan pakai masker. Terkait itu, Windhu mengimbau Indonesia tak perlu ikut-ikutan.

“Jadi kita enggak usah meniru negara lain lah, negara lain tuh sudah banyak yang bebas tanpa masker, menurut saya kita harus tetap (pakai masker).”

Imbauan Windhu bukan tanpa alasan, menurutnya Indonesia berbeda dengan negara lain.

“Kalau di negara lain, negara-negara maju ya, mereka berani begitu karena fasilitas kesehatannya itu betul-betul siap. Jadi kalau ada orang terpapar dan dia kebetulan komorbid, gejala berat, itu siap untuk ditangani di rumah sakit dan bisa sembuh. Jadi mereka berani buka masker.”

Sedangkan di Indonesia, di kota-kota besar seperti Jakarta fasilitas kesehatannya masih memadai dan bisa menangani kasus berat. Namun, beda halnya dengan di daerah-daerah.

“Jadi enggak usah tiru-tiru negara lain yang sudah buka masker.”

Bila nanti PPKM dicabut hal yang juga perlu tetap diperhatikan adalah menggenjot vaksinasi COVID-19. Ia berharap definisi vaksinasi COVID-19 lengkap bukan cuma dua dosis tapi sudah mendapatkan booster alias dosis ketiga.

“Justru menurut saya harus ada redefinisi tentang vaksin. Yaitu, baru bisa disebut lengkap kalau sudah booster pertama. Sekarang ini mengatakan vaksin lengkap itu kan dua dosis (primer) nah jadi menurut saya pemerintah perlu meredefinisi bahwa vaksin lengkap itu sampai booster.”

Bila disiplin menggunakan masker dan vaksinasi tetap dilakukan, maka aktivitas dan mobilitas bisa dilakukan dengan bebas.

“Makanya, PPKM dicabut atau tidak ya monggo, itu tidak penting. Pada kenyataannya kita sudah hidup seperti tanpa PPKM. Yang penting perilaku yang baik seperti pakai masker itu dilanjutkan. Karena virus masih ada ya pakai masker.”

Usulan pencabutan PPKM ini sendiri berawal dari ahli epidemiologi Pandu Riono. Hal ini ia sampaikan dalam unggahan di Twitter pribadinya pada 20 September lalu.

Dalam unggahan gambar ia menyampaikan bahwa posisi Indonesia di akhir tahun 2022 sangat tepat untuk mulai akhiri pandemi.

"Lakukan secara bertahap, dengan menghapus pembatasan kegiatan masyarakat dan tetap mengejar cakupan vaksinasi," cuitnya dalam akun @drpriono1.

Dalam unggahan tersebut ia menandai akun Twitter Presiden Jokowi dan menulis bahwa September ini, Indonesia perlu mengakhiri pandemi COVID-19 secara bertahap.

“Sebagai periode transisi ke pemulihan sosial-ekonomi dengan memerhatikan kelompok yang paling terdampak. Terus capai vaksinasi lengkap (plus booster) secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya,” katanya.

Cuitan ini mendapat komentar dari warganet yang menyampaikan tanggapan Jokowi terkait akhir pandemi yang sudah ia baca dari media daring.

“Presiden Jokowi menjawab terkait kapan Pandemi COVID-19 di Indonesia berakhir. Jokowi mengatakan jangan tergesa-gesa dan tetap waspada dalam menentukan status pandemi COVID-19,” tulis pengguna Twitter itu.

“Selain itu yang bisa mencabut status pandemi COVID-19 adalah WHO,” tambahnya.