Mempercepat Penurunan Angka Stunting, Strateginya?

Liputan6.com, Bogor Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022, kasus stunting di Indonesia sebesar 21,6 persen lebih rendah dibandingkan pada tahun 2021 silam sebesar 24,4 persen. Artinya, upaya yang dilakukan telah berhasil dalam menurunkan angka stunting sebesar 2,8 persen pada tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy berharap angka stunting dapat lebih cepat turun lagi pada tahun 2023. Hal ini demi mencapai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mana target angka stunting turun 14 persen pada tahun 2024.

"Kita harapkan tahun 2023, kita bisa lebih mempercepat penurunan angka stunting sehingga tahun 2024 target kita sampai pada angka 14 persen syukur-syukur dibawahnya," harapnya saat menghadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu.

Demi mencapai target 14 persen penurunan stunting tahun 2024, Muhadjir menyelenggarakan Road Show Dialog Percepatan Penurunan Stunting di 514 kabupaten/kota yang tersebar 34 Provinsi se-Indonesia.

"Road Show Dialog tersebut bertujuan untuk menangani serta mendiskusikan isu dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengentasan stunting di lapangan," lanjutnya.

Terkait dengan penanganan stunting di Indonesia, Jokowi menargetkan penurunan angka stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan sangat penting dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran pada lokus prioritas.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting, karena Indonesia akan menghadapi momentum bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035.

Sehingga pengembangan sumber daya manusia terus dioptimalkan.

"Target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Karena datanya ada," terang Jokowi.

Jokowi juga meminta pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Jokowi menyebut masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstremnya masih di atas rata-rata nasional.

"Target kita di 2024 kemiskinan ekstrem ini harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah. Di 2022, masih 2 persen dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya," jelasnya.

"Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan."

Sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi, Menko PMK Muhadjir Effendy turut membahas tentang percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial.

Ia menyebut percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan mengatasi kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan angka stunting, serta melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui pemanfaatan momentum bonus demografi di Indonesia. Dengan hadirnya bonus demografi, maka angkatan kerja Indonesia juga akan meningkat.

"Jika kita tidak dapat memanfaatkan momentum demografi tersebut, maka yang datang adalah malapetaka dan kita bisa terjebak di negera dengan penghasilan yang biasa saja (income middle trap)," beber Muhadjir melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

Adapun acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023 ikut pula dihadiri oleh seluruh jajaran Menteri dan Kepala Lembaga yang ada di Kabinet Indonesia Maju, Para Gubernur, Bupati, Wali Kota beserta Forkopimda Se-Indonesia.