Petugas Pemilu Perlu Waspadai Pusing Sebagai Gejala Kelelahan

Liputan6.com, Jakarta - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diingatkan agar mewaspadai gejala pusing yang jadi indikator kelelahan. Hal ini disampaikan dokter umum RSUD Koja dr Siti Rosidah.

Menurutnya pusing yang disertai gejala lain seperti sulit konsentrasi dan otot lemas bisa jadi awal gejala kelelahan.

"Biasanya pusing kepala serta dilanjutkan dengan gejala sulit konsentrasi, otot-otot lemas bisa menjadi awal kelelahan dan ini perlu diwaspadai agar tidak berlanjut menjadi berat," kata Siti di Jakarta, Senin, dilansir Antara.

Sinyal kelelahan yang diberikan oleh tubuh itu, menurutnya, membuat otak dan organ lain sudah tidak sinkron. Kondisi demikian lalu berlanjut dengan sulit tidur dan tidak nafsu makan.

Idealnya, kata Siti, rata-rata waktu kerja manusia adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.

Siti juga mengingatkan pentingnya beristirahat di sela-sela bekerja. Istirahat itu bisa berupa tidur sejenak atau melakukan peregangan.

"Tapi tergantung jenis pekerjaannya, kalau dokter IGD agak sulit karena pasien yang datang itu hampir setiap jam, setiap menit. Harus ada sistem istirahat yang bergantian. Tidak boleh diforsir, karena itu badan harus memiliki keseimbangan terhadap aktivitas," jelas dia.

Kelelahan kerja dikabarkan dialami petugas KPPS saat bertugas pada Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta merujuk data pada 17 Februari 2024 mencatat dari empat petugas pemilu yang meninggal dunia, dua di antaranya disebabkan kelelahan, satu sakit, dan satu lainnya mengalami kecelakaan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta merujuk data pada 15 Februari lalu menemukan sebanyak 13 orang anggota KPPS harus menjalani perawatan karena mengalami gangguan kesehatan.

Menurut Dinkes, mayoritas penyakit yang dialami para petugas ini yakni penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung dan sakit kepala, serta penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi.

Terkait dengan rencana pemungutan suara ulang di 17 TPS yang terdampak banjir di Jakarta Utara, Dinkes berencana menyiagakan dan memperkuat layanan kesehatan bagi anggota KPPS yang bertugas.

Sebelumnya, pada hari pencoblosan hingga 16 Februari 2024, Dinkes DKI Jakarta membuka posko dukungan layanan kesehatan terintegrasi yang terdiri dari 44 posko statis di tingkat kecamatan dan 267 posko bergerak (mobile) di tingkat kelurahan.