Kendalikan Garam, Lemak, dan Gula, Langkah Nyata Menuju Indonesia Lebih Sehat

Liputan6.com, Jakarta - Penyakit jantung dan tekanan darah tinggi semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah konsumsi garam berlebih dan lemak trans. Data Kementerian Kesehatan mencatat bahwa hampir 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), yang sejatinya dapat dicegah dengan pola makan yang lebih sehat. Penyakit kardiovaskular (PKV), seperti serangan jantung dan stroke, menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, merenggut hampir 800.000 nyawa setiap tahunnya.

Menanggapi situasi ini, berbagai pemangku kebijakan dan pakar kesehatan dari Kementerian Kesehatan, lembaga pemerintah terkait, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk memperkuat strategi pangan dan inisiatif gizi nasional. Salah satu fokus utama pertemuan ini adalah penghapusan lemak trans dan pengurangan garam, strategi yang telah terbukti efektif dalam menekan angka PKV di berbagai negara. Diskusi juga membahas penelitian terbaru mengenai dampak positif kebijakan ini terhadap kesehatan dan ekonomi Indonesia.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D, kebijakan pengendalian garam dan lemak trans bukan sekadar langkah preventif di bidang kesehatan, tetapi juga strategi penting untuk menekan lonjakan biaya sistem kesehatan nasional.

“Beberapa negara yang telah menerapkan regulasi pembatasan kadar garam dan eliminasi lemak trans terbukti mampu menekan angka kematian akibat PKV serta mengurangi beban pembiayaan kesehatan secara signifikan. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa membantu masyarakat hidup lebih sehat sekaligus mengendalikan eskalasi belanja kesehatan yang telah meningkat 7,8% per tahun dalam satu dekade terakhir,” paparnya.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Marklund dari Johns Hopkins University dan The George Institute dengan dukungan dari Resolve to Save Lives (RTSL) mengungkapkan bahwa penghapusan lemak trans dapat menghemat biaya kesehatan hingga 213 juta dolar AS dalam 10 tahun pertama serta menyelamatkan lebih dari 115.000 nyawa jika diterapkan pada tahun 2025. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan gizi yang fokus pada pencegahan PTM tidak hanya mampu menekan angka kematian dini, tetapi juga mengurangi biaya kesehatan yang timbul akibat pola makan yang buruk.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., menegaskan bahwa strategi pengendalian PTM terus diperkuat melalui berbagai langkah konkret.

“Kami fokus pada pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat. Ini mencakup edukasi gizi seimbang, promosi pola makan sehat, serta peningkatan kesadaran akan risiko PTM untuk mendorong perubahan perilaku sejak dini,” jelasnya.

Berbagai negara telah membuktikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak positif, dan Indonesia perlu segera mengambil langkah nyata untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pola makan tidak sehat. Dr. dr. Sukadiono, M.M., Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pengendalian konsumsi garam dan lemak tidak sehat.

“Tantangan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat memang besar, tetapi bukan tidak bisa diatasi. Pemerintah berkomitmen mendorong kebijakan yang memastikan ketersediaan pilihan makanan lebih sehat serta meningkatkan edukasi agar masyarakat lebih bijak dalam memilih makanan yang baik bagi kesehatan mereka,” ungkapnya.

Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci keberhasilan inisiatif ini. Dr. Moh. Subuh, MPPM. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) itu menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah sangat krusial dalam implementasi kebijakan ini.

“Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus aktif dalam sosialisasi dan penerapan kebijakan ini. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai sektor, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, kita bisa mempercepat pencapaian target kesehatan nasional yang lebih baik,” katanya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam transformasi kebijakan pangan nasional. Dengan kerja sama lintas sektor dan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat menekan angka kejadian penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, serta mengurangi dampak ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan PTM. Langkah konkret yang diambil hari ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.