4 Kunci untuk Bawa Indonesia pada Kemandirian Obat

Liputan6.com, Jakarta Kemandirian obat di suatu negara bukan hanya merujuk pada kemampuan dalam menyediakan obat-obatan, tapi bagaimana obat tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Ketahanan kemandirian obat, bukan hanya kita bisa menyediakan obat itu, tetapi bagaimana obatnya dapat berkhasiat/bermanfaat bagi masyarakat,” kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengutip keterangan di laman BPOM, Senin (3/3/2025).

Dia menambahkan, terdapat empat kunci yang bisa membawa Indonesia pada kemandirian obat.

“Dua kunci pertama adalah memperkuat research and development serta mendorong inovasi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kunci ketiga terkait dengan kerja sama lintas negara. Dan yang terakhir, kunci research and development itu adalah kampus,” jelas Taruna saat memberi materi dalam Kuliah Pakar Program Studi Farmasi Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta), Selasa (25/2/2025).

 “Saat kampus punya peran dan sebaiknya bekerja sama juga dengan BPOM,” tuturnya.

Pentingnya kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang obat, termasuk obat herbal, menjadi fokus Kepala BPOM.

Obat herbal atau obat dari bahan alam dapat menjadi komplemen, pelengkap, dan/atau supporting untuk memenuhi kebutuhan nasional terhadap obat-obatan.

Taruna Ikrar menyebutkan, obat bahan alam memiliki khasiat yang bahkan telah dimanfaatkan sejak dulu. Menurut data BPOM, terdapat lebih dari 15.000 item produk obat bahan alam yang terdaftar sebagai jamu, 77 obat herbal terstandar, dan 20 fitofarmaka. Sementara, masih banyak tanaman obat yang belum diteliti.

Karena itu, lanjut Taruna Ikrar, pengembangan obat herbal sangat terbuka lebar. Di sinilah peran BPOM untuk mempertemukan kampus/perguruan tinggi dengan industri.

BPOM mendukung dan mengawal kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi dan industri. Kerja sama ini perlu dilakukan sejak awal agar hasil penelitian dapat dihilirisasi oleh industri.

Sejauh ini, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) terus berupaya mempercepat kemandirian farmasi dalam negeri, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.

Salah satu fokus utamanya adalah mendorong produksi bahan baku obat di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor.

Dalam keterangan lain, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Lucia Rizka Andalucia, menjelaskan bahwa percepatan ini dilakukan melalui tiga kelompok program utama: penelitian dan pengembangan, produksi, serta jaminan pasar.

“Sejak 2022 hingga 2024, Kemenkes memberikan fasilitasi change source kepada 42 industri farmasi untuk meningkatkan penggunaan bahan baku obat produksi dalam negeri. Fasilitasi ini mencakup pembiayaan uji bioekivalensi (BE) untuk enam bahan baku obat konsumsi terbesar by value, yaitu Atorvastatin, Clopidogrel, Amlodipin, Candesartan, Azitromisin, dan Bisoprolol,” ungkap Rizka di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Selain itu, Kemenkes menjalin kerja sama strategis dengan Medicines Patent Pool (MPP) untuk meningkatkan akses pengembangan obat baru. Kerja sama ini telah mendukung produksi obat-obatan seperti Nilotinib (untuk leukemia), Molnupiravir (antivirus COVID-19), dan Dolutegravir (antivirus HIV).

Dalam mendukung produksi bahan baku obat dalam negeri, pemerintah memberikan insentif kepada industri farmasi yang berkontribusi pada kemandirian farmasi.

“Insentif diberikan dalam bentuk percepatan timeline Nomor Izin Edar (NIE) untuk industri yang change source, yaitu mengubah sumber bahan baku impor ke bahan baku dalam negeri,” lanjut Rizka.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengusulkan 22 bahan baku obat yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri untuk dimasukkan dalam pengaturan tata niaga impor.

Langkah ini bertujuan menciptakan keberlanjutan penggunaan bahan baku lokal dan membangun kemandirian industri farmasi Indonesia.