Kisah Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah Pertama Bani Umayyah

Liputan6.com, Jakarta Khalifah dikenal sebagai orang yang menggantikan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam serta memimpin umat Muslim setelah beliau meninggal. Dalam sejarah Islam, ada empat khalifah atau Al-Khulafa Al-Rasyidin yang merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Keempat pemimpin umat Islam ini merupakan orang-orang yang dinilai berhasil menjaga kemurnian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk kebaikan umat.

Setelah masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang merupakan Al-Khulafa Al-Rasyidin terakhir, pemerintahan Islam memasuki era baru. Dinasti Umayyah dengan kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi pemegang kekuasaan politik Islam. Kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan membawa perubahan yang cukup besar pada sistem politik Islam pada saat itu.

Muawiyah bin Abu Sufyan adalah orang yang mengubah sistem politik demokrasi partisipatif yang dibangun Rasulullah SAW dan Al-Khulafa Al-Rasyidin. Era pemerintahan Muawiyah menerapkan sistem pemerintahan tertutup yang lebih otoriter. Berikut kisah Muawiyah bin Abu Sufyan yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (9/8/2023).

Muawiyah bin Abu Sufyan lahir sekitar empat tahun sebelum Rasulullah Muhammad SAW memulai dakwahnya di Makkah. Ada beberapa riwayat berbeda yang mengatakan ia lahir dua tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul.

Beberapa riwayat mengatakan Muawiyah memeluk Islam bersama orangtuanya, Abu Sufyan bin Harb dan Hindun binti Utbah ketika terjadi Fathu Makkah. Namun, riwayat lain mengatakan Muawiyah masuk Islam pada peristiwa Umrah Qadha’ tetapi menyembunyikan keislamannya sampai peristiwa Fathu Makkah.

Pada masa hidup Rasulullah, Muawiyah menjadi salah satu pencatat wahyu satas rekomendasi dari Malaikat Jibril. “Ambillah dia sebagai penulis wahyu karena dia jujur,” kata Jibril. Muawiyah juga memainkan peran penting dalam perang dan penaklukan wilayah seperti Palestina, Suriah, dan Mesir di masa Al-Khulafaur Al-Rasyidin.

Ketika Utsman bin Affan menjadi Khalifah, Muawiyah diangkat sebagai gubernur untuk wilayah Syiria dan Palestina, menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi konflik antara mereka, termasuk Perang Shiffin yang berakhir dengan perdamaian.

Setelah Kahlifah Ali bin Abi Thalib wafat, putranya Hasan bin Ali awalnya diangkat sebagai Khalifah. Tetapi kemudian Hasan bin Ali mengundurkan diri dan jabatan Khalifah dan diserahkan kepada Muawiyah. Masa ini dikenal sebagai tahun Amul Jama'ah (Tahun Kesatuan) dalam sejarah Islam.

Muawiyah dikenal sebagai sahabat Rasulullah yang berjasa dan seorang pemimpin ulung. Meskipun beberapa tudingan negatif ada terhadapnya, ia tetap dihormati sebagai sahabat dan memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Muawiyah memiliki kemampuan diplomasi yang diakui dan berhasil membangun Daulah Umayyah, membawa kemajuan dalam agama Islam dan ilmu pengetahuan.

Pemerintahannya diakui oleh sejarah sebagai salah satu yang berhasil dalam menyatukan wilayah dan mengangkat nama Islam. Ia juga berperan dalam menghadapi ancaman dari Byzantium dengan menggunakan kekuatan militer. Setelah memimpin sebagai gubernur dan Khalifah selama beberapa tahun, Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah dalam usia 78 tahun.

Muawiyah bin Abu Sufyan, sebagai Khalifah pertama Bani Umayyah, menerapkan serangkaian kebijakan yang mencakup berbagai aspek pemerintahan dan administrasi. Kebijakan yang diambil kemudian berdampak pada perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan administrasi dalam periode kepemimpinan Muawiyah.

Namun, seiring dengan kontroversinya, kebijakan-kebijakan ini juga memiliki dampak positif dan negatif yang beragam terhadap perkembangan dan peradaban kekhalifahan Bani Umayyah. Berikut adalah beberapa kebijakan yang diimplementasikan oleh Muawiyah.

1. Pembentukan Diwanul Hijabah

Diwanul Hijabah adalah lembaga pengawasan yang didirikan oleh Muawiyah untuk melindungi dirinya dari ancaman pembunuhan seperti yang terjadi pada beberapa Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Lembaga ini bertugas mengawasi dan memberikan perlindungan kepada khalifah.

2. Departemen Pencatatan (Diwanul Khatam)

Departemen Pencatatan didirikan untuk mencatat semua peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah dalam berita acara pemerintahan. Hal ini membantu dalam menjaga catatan resmi dan memastikan transparansi dalam pemerintahan.

3. Departemen Pos

Muawiyah mendirikan departemen pos yang bertugas untuk mengirimkan informasi dari tingkat provinsi ke pemerintah pusat. Hal ini memfasilitasi pertukaran informasi secara efisien dalam kerajaan yang luas.

4. Percetakan Mata Uang

Dinasti Umayyah, di bawah Muawiyah, memulai pembentukan sistem mata uang yang mencetak mata uang resmi bagi kekhalifahan. Ini merupakan langkah dalam membangun perekonomian yang terstruktur.

5. Departemen Pajak

Departemen Pajak didirikan untuk mengelola pajak dari berbagai provinsi di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Para pejabat pajak dipilih oleh khalifah dan bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengiriman pajak ke pusat.

6. Pemberian Gaji Tetap

Muawiyah memutuskan untuk memberikan gaji tetap kepada para pegawai pemerintahan, termasuk tentara profesional dan pegawai birokrasi. Hal ini membantu menjamin stabilitas keuangan bagi mereka dan mendorong profesionalisme.

7. Reformasi Fungsi Baitul Maal

Muawiyah mengubah fungsi Baitul Maal dari departemen yang mengelola harta kekayaan rakyat menjadi harta kekayaan keluarga khalifah. Hal ini mengubah sifat redistribusi kekayaan yang sebelumnya ada pada masa Khulafaur Rasyidin.

8. Perubahan Sistem Pemerintahan

Salah satu kebijakan kontroversial adalah perubahan sistem pemerintahan dari khilafah demokratis menjadi monarki turun-temurun. Muawiyah mengadopsi model monarki dari Persia dan Bizantium, dengan menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerusnya.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Muawiyah merupakan sosok pemimpin yang kontroversial. Tesis berjudul Kontroversi Khalifah Pertama Dinasti Umayyah Muawiyah bin Abu Sufyan yang ditulis oleh Erna Mardiana, menjabarkan tindakan kontroversial apa saja yang dilakukan oleh Muawiyah. 

Salah satu kontroversi utama adalah pergeseran bentuk pemerintahan dari khilafah yang demokratis ke monarki hereditaris di bawah kepemimpinan Muawiyah. Ia dinilai mengambil alih kekuasaan dalam cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan kepala negara oleh rakyat. Muawiyah dipandang kontroversial karena memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah, tempat awal Islam, ke Damaskus. Hal ini dianggap sebagai perubahan signifikan dalam arah pemerintahan dan penekanan kekuasaan.

Muawiyah juga mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi anasir-anasir yang berlawanan dengannya. Ini termasuk tindakan seperti menghapus musuh-musuhnya dan lawan-lawannya, yang mengarah pada ketidaksetujuan dan konflik di antara sebagian pihak.

Meskipun banyak pencapaian dan perkembangan yang terjadi selama masa pemerintahannya, Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah juga melibatkan kontroversi. Beberapa orang melihat ini sebagai langkah positif dalam memperluas pengaruh dan peradaban Islam, sementara yang lain mengkritik aspek monarki dan kebijakan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Muawiyah dikenal karena kemampuan diplomasi dan taktiknya. Meskipun ini membantu dia dalam mengatasi tantangan dan mengamankan kekuasaannya, beberapa orang mungkin melihatnya sebagai manipulatif atau tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun kontroversi mengelilinginya, beberapa pandangan mengakui bahwa Muawiyah memiliki kontribusi positif terhadap kemajuan peradaban Islam pada zamannya. Dia dilihat sebagai seorang pemimpin yang memiliki wawasan politik dan mengembangkan pemerintahan yang stabil.