Presiden Korea Selatan Setuju Cabut Pernyataan Darurat Militer, Begini Situasi Politik Terkini di Korsel

Liputan6.com, Jakarta Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah memutuskan untuk mencabut status darurat militer yang sebelumnya diberlakukan pada 3 Desember 2024. Keputusan ini diambil setelah parlemen Korea Selatan sepakat untuk memblokir kebijakan yang kontroversial tersebut. Pencabutan darurat militer ini disetujui oleh kabinet Yoon, meskipun sebelumnya, pengumuman darurat militer tersebut telah menimbulkan protes keras dari masyarakat dan partai oposisi.

Pada awalnya, Presiden Yoon mengumumkan darurat militer dengan alasan untuk melindungi negara dari ancaman eksternal, terutama dari Korea Utara, dan untuk menangani ketegangan politik dalam negeri. Namun, keputusan ini segera menuai penolakan, baik dari masyarakat yang berunjuk rasa maupun dari partai oposisi yang menganggap langkah tersebut sebagai upaya untuk meredam demokrasi dan mengamankan posisi politik pemerintah.

Ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar gedung parlemen berteriak gembira saat mendengar kabar bahwa darurat militer akan dicabut. Keputusan ini menunjukkan betapa besar ketegangan yang terjadi dalam pemerintahan dan masyarakat Korea Selatan.

Pada awal Desember, Presiden Yoon mengeluarkan pernyataan darurat militer dengan tujuan untuk menghadapi "kekuatan komunis" yang dituduhnya muncul di dalam negeri, serta untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Keputusan ini datang di tengah perselisihan sengit antara partai pemerintah, Partai Kekuatan Rakyat, dan partai oposisi, Partai Demokrat. Yoon mengklaim bahwa langkah tersebut diperlukan karena parlemen menolak rancangan anggaran yang dianggap penting untuk kelangsungan negara.

Namun, keputusannya langsung mendapat penolakan keras dari anggota parlemen oposisi yang menuduhnya berusaha memperburuk situasi dan mengalihkan perhatian dari permasalahan internal pemerintah. Yoon juga mengkritik oposisi yang, menurutnya, telah "melumpuhkan pemerintahan demi pemakzulan dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan." Menanggapi tuduhan tersebut, kepala partai oposisi, Cho Kuk, berjanji untuk terus berjuang hingga Yoon dimakzulkan dari jabatannya.

Keputusan untuk memberlakukan darurat militer di Korea Selatan berawal dari ketegangan yang terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran. Oposisi menanggapi kebijakan ini dengan menurunkan anggaran secara signifikan, termasuk anggaran untuk penegakan hukum dan keamanan. Yoon, dalam pidatonya, menuding oposisi sebagai "kekuatan anti-negara" yang berusaha menggulingkan pemerintah.

Pada saat yang sama, Yoon menganggap darurat militer sebagai langkah yang tidak dapat dihindari untuk menjaga stabilitas negara dan melindungi sistem demokrasi dari ancaman. Namun, setelah mendapat reaksi keras dari publik dan parlemen, serta protes besar yang digelar di luar gedung parlemen, Yoon akhirnya setuju untuk membatalkan keputusan tersebut, dengan alasan mendapatkan persetujuan dari kabinetnya.

1. Persetujuan Kabinet

Keputusan untuk mencabut status darurat militer ini baru dapat terlaksana setelah mendapat persetujuan dari kabinet Yoon Suk Yeol. Dalam pengumumannya, Yoon menyatakan bahwa ia akan segera mengumumkan pencabutan darurat militer setelah memperoleh dukungan dari seluruh anggota kabinet. Proses ini melibatkan diskusi internal yang cukup intensif mengenai kebijakan tersebut.

2. Tanggapan dari Masyarakat dan Parlemen

Meskipun pencabutan darurat militer diumumkan, aksi protes di luar gedung parlemen tidak langsung berhenti. Ribuan pengunjuk rasa yang menginginkan perubahan dalam kebijakan ini tetap hadir untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan. Sementara itu, Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama tetap menuntut agar pemerintahan Yoon bertanggung jawab atas langkah yang dianggapnya terlalu ekstrem tersebut.

Presiden Yoon mencabut darurat militer setelah mendapat tekanan dari parlemen dan masyarakat yang menolak kebijakan tersebut. Keputusan ini diambil setelah kabinet Yoon menyetujui pencabutan status darurat tersebut.

Darurat militer yang diterapkan Yoon bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman eksternal, terutama dari Korea Utara, serta untuk menangani ketegangan politik dalam negeri yang muncul terkait dengan rancangan Undang-Undang Anggaran.

Pencabutan darurat militer mengurangi ketegangan politik yang melibatkan pemerintah dan oposisi. Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan bahwa protes masyarakat dan parlemen dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.