Dampak Darurat Militer yang Diterapkan Korea Selatan, Media Massa Dikendalikan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Keputusan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk menetapkan status darurat militer telah menimbulkan beragam dampak sosial, politik, dan ekonomi. Langkah drastis ini diambil sebagai respons terhadap ancaman internal yang disebut sebagai kekuatan anti-negara yang berpotensi menggulingkan pemerintahan. Kebijakan ini mengatur pembatasan ketat terhadap kebebasan politik, demonstrasi, hingga pengawasan penuh terhadap media.

Dekrit ini diumumkan oleh Jenderal Park An-su, yang ditunjuk untuk memimpin komando darurat, pada 3 Desember 2024 pukul 23.00 waktu setempat. Dampaknya, aktivitas politik hingga penerbitan media berada di bawah kendali penuh pemerintah, menandai perubahan besar dalam dinamika demokrasi Korea Selatan.

Langkah ini diambil dengan alasan melindungi demokrasi liberal dan keselamatan publik, namun berbagai pihak mempertanyakan dampaknya terhadap hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan stabilitas ekonomi. Berikut adalah sejumlah dampak yang timbul dari adanya kebijakan darurat militer di Korea Selatan, dirangkum Liputan6, Rabu (4/12).

Langkah darurat militer di Korea Selatan bukan tanpa alasan, meskipun menuai banyak kontroversi. Keputusan ini diambil untuk menghadapi ancaman kekuatan anti-negara yang dituding memiliki niat subversif terhadap pemerintahan Republik Korea. Pemerintah berargumen bahwa darurat militer adalah upaya terakhir untuk memastikan stabilitas nasional dan mencegah kekacauan sosial yang lebih luas.

Ancaman yang dimaksud terkait dengan meningkatnya aktivitas kelompok yang disebut-sebut berupaya menggulingkan pemerintahan secara ilegal. Dalam konteks ini, darurat militer bertujuan untuk menciptakan situasi terkendali di mana aktivitas politik yang dianggap mengancam dapat dibatasi atau dihentikan sepenuhnya.

Selain itu, darurat militer digunakan untuk melindungi demokrasi liberal yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Korea Selatan. Namun, banyak yang mengkritik langkah ini sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, terutama karena melibatkan pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berkumpul.

Penerapan darurat militer mencakup pelarangan total terhadap semua aktivitas politik, termasuk kegiatan partai politik, majelis nasional, dan unjuk rasa. Kebijakan ini langsung berdampak pada pembatasan ruang gerak masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, baik di jalan maupun melalui forum politik resmi.

Demonstrasi dan aksi protes, yang biasanya menjadi sarana masyarakat menyampaikan aspirasi, kini dianggap sebagai tindakan ilegal. Selain itu, pembentukan organisasi politik baru juga dilarang selama status darurat militer diberlakukan, membatasi segala bentuk oposisi atau kritik terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Situasi ini telah memicu kekhawatiran bahwa Korea Selatan dapat menuju sistem otoriter, meskipun alasan resmi darurat militer adalah untuk melindungi demokrasi. Kritik keras datang dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik internasional, yang menilai kebijakan ini dapat menciptakan preseden buruk bagi demokrasi di kawasan.

Salah satu aspek paling kontroversial dari darurat militer adalah kontrol ketat terhadap media dan penerbitan informasi. Seluruh outlet media, termasuk surat kabar, televisi, dan platform digital, kini berada di bawah pengawasan langsung pemerintah. Penyebaran berita yang dianggap palsu atau memprovokasi opini publik dilarang keras.

Dalam situasi ini, wartawan dan media dihadapkan pada risiko besar jika melaporkan informasi yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, beberapa media telah melaporkan gangguan internet sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membatasi arus informasi ke masyarakat.

Langkah ini menuai kritik tajam dari komunitas internasional yang menilai pembatasan ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan pers. Pengawasan ketat terhadap media juga dianggap dapat menciptakan bias dalam penyampaian informasi kepada publik, yang pada akhirnya merugikan demokrasi itu sendiri.

Selain dampak politik, darurat militer juga memengaruhi kondisi ekonomi Korea Selatan. Mata uang won mengalami penurunan signifikan akibat ketidakpastian yang disebabkan oleh kebijakan ini. Pasar saham, yang biasanya menjadi indikator utama kestabilan ekonomi, juga sempat ditutup untuk mencegah kekacauan lebih lanjut.

Sektor pariwisata, salah satu pilar ekonomi Korea Selatan, turut terdampak dengan larangan perjalanan dan imbauan bagi wisatawan untuk meninggalkan daerah tertentu. Banyak acara dan kunjungan wisata dibatalkan, menyebabkan kerugian finansial yang tidak sedikit bagi pelaku bisnis.

Selain itu, gangguan logistik dan distribusi barang akibat kontrol ketat pemerintah terhadap aktivitas publik menambah beban ekonomi. Situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan darurat militer tidak hanya menciptakan dampak politik tetapi juga risiko signifikan terhadap stabilitas ekonomi.

Setelah kritik luas dari dalam dan luar negeri, pemerintah Korea Selatan akhirnya mencabut status darurat militer pada 4 Desember 2024. Meski begitu, dampak yang ditinggalkan kebijakan ini masih dirasakan oleh masyarakat dan berbagai sektor. Pemulihan kepercayaan terhadap demokrasi dan kebebasan sipil menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol.

Keputusan pencabutan darurat militer dilakukan setelah pemerintah mengklaim bahwa ancaman subversif telah berhasil diredam. Namun, banyak pihak menilai kebijakan ini telah meninggalkan trauma politik yang dapat memperburuk polarisasi di masyarakat.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa meskipun darurat militer telah berakhir, banyak kelompok masyarakat masih mempertanyakan langkah pemerintah dan dampaknya terhadap masa depan demokrasi di Korea Selatan. Tantangan bagi pemerintah ke depan adalah mengembalikan stabilitas politik dan sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi.

Darurat militer diterapkan untuk mengatasi ancaman subversif terhadap pemerintahan dan melindungi demokrasi liberal.

Darurat militer memengaruhi pasar saham, melemahkan mata uang won, dan merugikan sektor pariwisata serta logistik.

Media berada di bawah kendali ketat pemerintah, dengan larangan penyebaran berita yang dianggap palsu atau provokatif.

Darurat militer telah dicabut pada 4 Desember 2024, tetapi dampaknya masih dirasakan hingga kini.