Jadwal Pencairan THR 2025, Prabowo Siap Umumkan Kepastiannya

Liputan6.com, Jakarta Jelang Idul Fitri 2025, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia tengah menantikan kabar baik mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa THR tahun ini akan tetap cair, meskipun rincian lebih lanjut baru akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah kunjungan ke Istana Kepresidenan Jakarta, Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan terkait THR tersebut.

Sri Mulyani juga menambahkan bahwa, meski sudah ada alokasi anggaran untuk gaji ke-13 dan THR, proses penyelesaian peraturan pelaksanaannya masih berlangsung. Oleh karena itu, meski kabar pencairan sudah dapat dipastikan, waktu pastinya masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah. "Nanti diumumkan Bapak Presiden, kami sedang siapkan. Insya Allah segera selesai," ujar Sri Mulyani, dikutip dari ANTARA pada Kamis (4/3). 

Menjelang pengumuman resmi, pemerintah juga mengungkapkan bahwa alokasi dana sebesar Rp 50 triliun telah disiapkan untuk pencairan THR bagi para PNS. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pencairan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta memperkuat ekonomi domestik, khususnya di sektor perdagangan dan jasa.

Pemerintah memastikan bahwa pencairan THR bagi ASN pada Lebaran 2025 akan tetap dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembayaran THR sudah disiapkan, meski teknis pencairan masih dalam tahap persiapan. Menurutnya, pencairan THR ini berfungsi untuk mendukung daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Berdasarkan pernyataan dari Menko Perekonomian, pencairan THR ASN akan dilakukan sekitar tiga minggu sebelum Idul Fitri 2025, dengan estimasi waktu pada minggu kedua Maret. Pemerintah berharap, dengan pencairan tepat waktu, konsumsi domestik dapat meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, pemerintah juga mengingatkan bahwa penetapan tanggal pasti akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk penentuan hari raya Idul Fitri dan kelengkapan administrasi yang terkait dengan proses pencairan. Meski demikian, alokasi dana sebesar Rp 50 triliun sudah siap untuk mempercepat proses ini.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR bagi ASN melibatkan berbagai tahapan administratif yang memerlukan koordinasi antar instansi. Proses verifikasi data ASN dan kesiapan sistem keuangan menjadi bagian dari rangkaian persiapan yang harus dilakukan sebelum dana THR bisa disalurkan.

Kementerian Keuangan juga tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk memfasilitasi pencairan THR. "Terkait pembayaran THR ASN, saat ini masih proses penyelesaian peraturan pelaksanaannya," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro.

Pencairan THR yang dilakukan secara tepat waktu diharapkan dapat mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal pertama 2025. Oleh karena itu, pemerintah berharap semua instansi terkait dapat bekerja sama untuk memastikan kelancaran proses ini.

Pencairan THR bagi ASN diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa percepatan pencairan THR akan mengurangi potensi penurunan daya beli masyarakat dan menghindari ketidakstabilan pasar menjelang Lebaran.

"Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip Kamis (6/3/2025).

Selain itu, pemberian THR juga diharapkan dapat memperkuat sektor-sektor domestik seperti perdagangan, jasa, dan konsumsi. Dengan demikian, pencairan THR akan menjadi salah satu instrumen untuk mendorong perputaran uang di masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah juga menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dana sebesar Rp 50 triliun telah disiapkan untuk memastikan bahwa pencairan THR tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Meski pemerintah telah menetapkan waktu pencairan THR, beberapa faktor teknis seperti kesesuaian dengan kalender Lebaran dan proses administrasi menjadi tantangan dalam penentuan tanggal pasti. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pencairan THR akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, namun tetap memperhatikan kondisi dan proses administrasi yang berlangsung.

Dalam hal ini, MenPANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa pencairan THR bagi ASN biasanya dilakukan sekitar 10 hari sebelum Lebaran. Namun, untuk tahun 2025, pencairan bisa lebih cepat atau lebih lambat, tergantung keputusan dari Kementerian Keuangan.

Penting bagi ASN untuk terus memantau perkembangan informasi terkait pencairan THR dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh instansi terkait agar proses pencairan bisa berjalan lancar dan tepat waktu.

Untuk memastikan pencairan THR berjalan lancar, PNS disarankan untuk memeriksa data pribadi mereka di instansi masing-masing. Pastikan bahwa semua informasi yang tercatat sudah akurat agar tidak ada kendala dalam proses verifikasi data.

Selain itu, penting bagi PNS untuk merencanakan penggunaan THR secara bijak. Sebagian dari THR bisa disisihkan untuk menabung atau investasi guna meningkatkan kesejahteraan finansial jangka panjang.

PNS juga diimbau untuk tetap waspada terhadap informasi yang tidak resmi terkait pencairan THR dan selalu merujuk pada sumber yang sah, seperti pengumuman resmi dari pemerintah atau instansi terkait.

Kapan pencairan THR untuk PNS 2025?

Pencairan THR PNS 2025 diperkirakan akan dilakukan sekitar 3 minggu sebelum Lebaran, yang kemungkinan besar jatuh pada minggu kedua Maret 2025.

Apa saja komponen yang termasuk dalam THR PNS?

Komponen THR untuk PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Apakah semua PNS berhak mendapatkan THR?

Tidak semua PNS berhak menerima THR, terutama bagi mereka yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau bertugas di luar instansi pemerintah.