Survei Online Pilpres 2024 Soal Penegakan Hukum Hingga Pemberantasan Korupsi, Begini Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta Ragam isu terkini menjadi perhatian lembaga polling online terhadap tiga kandidat pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2024. 

Hasil survei online kitapolling.com merilis bagaimana respon masyarakat terhadap tiga pasang kandidat yang dianggap mampu menegakkan hukum dan demokrasi. 

Independent Researcher kitapolling.com Budi Satria Dewantoro mengatakan, polling dilakukan dalam kurun waktu 1-7 November 2023 pada sarana yang terdapat di kitapolling.com. 

Hasil polling online menyebutkan 46,7 persen suara dari 1718 audiens, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dianggap punya kompetensi dan integritas dalam melaksanakan reformasi hukum dan mewujudkan supremasi hukum. 

Kemudian Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,4 persen suara. Sedangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming hanya 16,3 persen. Pada topik ini sebanyak 12,7 persen audiens menjawab tidak tahu.

“Suksesi kepemimpinan bangsa melalui Pilpres 2024 menjadi gerbang bagi ikhtiar untuk meningkatkan kualitas demokrasi, hukum (undang-undang), serta penegakan hukum,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

Untuk diketahui, demokrasi di Indonesia masih digolongkan sebagai flawed democracy (demokrasi cacat). Laporan indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) pada awal Februari 2023, Indonesia berada di urutan ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71. 

Skor tersebut sama dengan capaian di tahun 2021. Dengan begitu demokrasi Indonesia bisa dikatakan berjalan dengan stagnan.

“Situasi ini menunjukkan bahwa selama periode kepempinan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, isu demokrasi dan hukum belum menjadi program prioritas,” katanya.

Budi mengatakan, secara eksplisit dalam visi-misi dari masing-masing pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024 menyatakan kehendaknya untuk menggapai Indonesia Emas 2045. 

“Demi terwujudnya masa depan nan gemilang tersebut, tegaknya demokrasi substansial dan supremasi hukum, termasuk hukum yang adaptif dibutuhkan sebagai landasan,” katanya.

Pada jajak pendapat kedua, yakni terkait performa dalam penanganan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hasilnya, pasangan Ganjar-Mahfud memimpin dengan perolehan 66,2 persen dari 3088 audiens. 

Menyusul pasangan Anies-Muhaimin 10,5 persen suara dan Prabowo-Gibran 0,8 persen.

Ganjar-Mahfud kembali unggul dengan angka mencolok dalam hal memajukan iklim demokrasi di Indonesia. Pasangan yang diusung PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura ini mengemas 88,7 persen suara dari 1247 audiens. 

Urutan kedua ditempati Anies-Muhaimin yang mengantongi 10,5 persen suara. Di posisi terakhir, Prabowo-Gibran cuma memperoleh 0,8 persen.