Kata LBH Brigade NKRI soal Kasus Dugaan Penggelembungan Suara Pemilu 2024 KPU Kabupaten Garut Jabar

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) masih bungkam terkait putusan sanksi terhadap Ketua KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar) yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Hingga kini, proses penyelidikan dan pembuktian Pengawas Internal (Wasnal) KPU Jabar yang membuktikan pelanggaran, masih menggantung.

Sebelumnya, LBH Brigade NKRI (LBH-BN) yang mengadvokasi para Panitia Pemilihan Kecamatan alias PPK Kabupaten Garut melaporkan aksi KPUD Garut. Ketua KPUD Garut diduga melakukan pelanggaran terkait penggelembungan suara pada Pemilu Legislatif 2024.

"Terkait laporan LBH-BN menyulut penyelidikan Wasnal KPU Jabar dan Sidang DKPP Bawaslu Jabar. Kedua lembaga itu menemukan bukti pelanggaran penggelbungan suara yang dilakukan perangkat KPUD Garut," ujar Ketua LBH Brigade NKRI Ivan Rivanura, melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

Namun, menurut dia, tindaklanjut pembuktian itu masih menggantung, lantaran KPU RI masih belum mengumumkan putusan sanksi. Penggelembungan suara itu sendiri diduga menguntungkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai NasDem Lola Nerlia Oktavia di Jabar XI.

"Dalam penggelembungan suara ini, diduga turut ada gratifikasi yang totalnya mencapai Rp8,5 miliar. Dana tersebut tak lain untuk oknum Ketua KPU Kabupaten Garut untuk meminta Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) mengubah suara yang diperoleh Lola, melalui akun Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)," papar Ivan.

Dia mengatakan, penggelembungan suara melibatkan 24 PPK yang tersebar antara lain di 24 kecamatan yang berada di Garut meliputi Cisewu, Cilawu, Pameungpeuk, dan Pakenjeng, dan lain-lain.

Lebih jauh, kasus itu pun telah disidang DKPP dan menjalani sidang etik yang menyatakan Ketua KPU Garut terbukti melakukan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode perilaku dan proses penyelenggaraan pemilu dan tindak pidana pemilu 2024 di Kabupaten Garut.

"Laporan dan pembuktian yang terbit pada Desember lalu itu, belum dieksekusi KPU RI hingga sekarang. KPU RI sampai saat ini belum memutuskan dan mengumumkan hasil Wasnal yang telah di dilaksanakan di KPU Jawa Barat," kata Ivan.

Dia mengungkapkan setelah mendatangi KPU RI pada Rabu lalu, proses tersebut masih mandek di bagian SDM dan Biro Hukum dan Inspektorat Utama. Persoalan kemudian, lanjut Ivan, Insepektorat Utama mengaku belum mendapatkan putusan resmi KPU RI.

"Hal ini menjadi misteri untuk masyarakat Garut. Apa jangan jangan ada main mata atau ada pemufakatan jahat yang hendak di lakukan oleh KPU RI terhadap keputusan tersebut sehingga keputusan tersebut sampai saat ini belum di umumkan ke publik," terang Ivan.

Dia menutuntut agar KPU patuh terhadap asas penyelenggaraan Pemilu yang Profesional, Transparan dan kepastian hukum.

"Prinsip Luber dan JurdilL saat ini sudah menjadi kiasaan potret demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilu 2024 yang tidak profesional, transparan dan akuntable hanya menjadi menara gading dalam iklan iklan yang di promosikan oleh KPU RI," tutup Ivan.