Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Barcelona mengumumkan pada Jumat, 21 Juni 2024, mengumumkan rencana untuk melarang praktik penyewaan apartemen jangka pendek bagi wisatawan mulai 2028. Dengan kata lain, destinasi liburan utama di Spanyol itu ingin menjadi zona bebas Airbnb.
Mengutip CNN, Selasa, 25 Juni 2024, pelarangan itu dimaksudkan untuk mengendalikan melonjaknya biaya perumahan dan membuat kota tersebut layak huni bagi penduduknya. Wali Kota Barcelona, Jaume Collboni, mengatakan pada November 2028, pihaknya akan mencabut izin sewa jangka pendek dari 10.101 apartemen yang tercatat saat ini.
Baca Juga
"Kami menghadapi apa yang kami yakini sebagai masalah terbesar Barcelona," kata Collboni pada acara pemerintah kota.
Advertisement
Meningkatnya harga sewa hunian jangka pendek membuat banyak penduduk tidak mampu membeli apartemen. Harga sewa apartemen diketahui naik 68 persen dalam 10 tahun terakhir, sedangkan biaya pembelian rumah naik 38 persen, kata Collboni. Ia menambahkan, sulitnya akses terhadap properti telah menjadi pendorong kesenjangan kesejahteraan, khususnya bagi kaum muda.
Collboni yang berasal dari sayap kiri menyebut pemerintah pusat menikmati manfaat ekonomi dari pariwisata, mengingat Spanyol termasuk dalam tiga besar negara yang paling banyak dikunjungi di dunia. Namun, banyaknya wisatawan malah meminggirkan keberadaan penduduk lokal.
Gentrifikasi (migrasi penduduk kelas ekonomi menengah ke wilayah kota yang buruk keadaannya atau baru saja diperbaiki) dan preferensi pemilik terhadap persewaan wisata yang menguntungkan semakin menjadi topik hangat di seluruh Eropa. Sebelum Barcelona, Kepulauan lebih dulu memberlakukan pembatasan sewa jangka pendek untuk wisatawan.
Didukung Pusat, Ditentang Pemilik Apartemen
Menteri Perumahan Sosialis Spanyol, Isabel Rodriguez, mendukung keputusan Barcelona. "Ini tentang melakukan semua upaya yang diperlukan untuk menjamin akses terhadap perumahan yang terjangkau," tulisnya di X, dulunya Twitter.
Platform persewaan liburan Airbnb, yang menampung sejumlah besar listing di Barcelona, ​​​​tidak segera menanggapi permintaan komentar.
"Collboni membuat kesalahan yang akan menyebabkan (lebih tinggi) kemiskinan dan pengangguran," kata asosiasi apartemen wisata Barcelona, ​​APARTUR, dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa larangan tersebut akan memicu peningkatan apartemen wisata ilegal.
Hotel-hotel akan mendapat manfaat dari langkah ini. Pembukaan hotel-hotel baru di kawasan paling populer di kota itu dilarang oleh partai sayap kiri yang memerintah Barcelona antara 2015 hingga 2023. Namun, Collboni mengisyaratkan akan melonggarkan pembatasan tersebut. Asosiasi hotel Barcelona menolak mengomentari pengumuman pada pekan lalu tersebut.
"10.000 apartemen itu akan digunakan oleh penduduk kota atau akan dipasarkan untuk disewakan atau dijual," kata Collboni tentang rencana masa depan setelah larangan diberlakukan.
Advertisement
Menghindari Potensi Apartemen Wisata Ilegal
Pemerintah daerah Barcelona mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan mempertahankan sistem pengawasan yang "kuat" untuk mendeteksi potensi apartemen wisata ilegal setelah larangan tersebut diberlakukan. Tidak ada apartemen wisata baru yang diizinkan di kota ini dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah daerah telah memerintahkan penutupan sebanyak 9.700 apartemen wisata ilegal sejak 2016 dan hampir 3.500 apartemen telah dipulihkan untuk digunakan sebagai perumahan utama bagi penduduk setempat, katanya.
Sebelum pelarangan apartemen ini, Barcelona telah menaikkan pajak wisata yang membuat harga sewa hotel lebih mahal. Pada 2022, pemerintah kota sempat mengumumkan bahwa biaya tersebut akan dinaikkan dalam dua tahun ke depan, dikutip dari lama Euronews, Selasa, 26 Maret 2024.
Pengunjung Barcelona harus membayar pajak wisata regional dan biaya tambahan di seluruh kota. Besaran pajak regional bervariasi, tergantung pada jenis akomodasi Anda menginap.
Naiknya Pajak Wisata
Â
Berdasarkan kenaikan pajak wisata yang berlaku mulai 1 April 2024, pengunjung Barcelona harus membayar 3,25 Euro (setara Rp60 ribu). Itu berarti tamu di akomodasi bintang lima akan membayar total pajak sebesar 6,75 Euro per malam (setara Rp119 ribu) sampai 47,25 euro (setara Rp850 ribu) per orang untuk tinggal seminggu.
Sementara, tamu akomodasi sewa Airbnb harus membayar 5,50 euro per malam (setara Rp90 ribu) atau 38,50 euro (setara Rp650 ribu) untuk menginap selama seminggu. Wisatawan harian kapal pesiar akan membayar 6,25 Euro (setara Rp100 ribu).
Pihak berwenang Barcelona mengatakan kenaikan pajak wisatawan bertujuan untuk menarik pariwisata 'berkualitas' dibandingkan jumlah pengunjung yang besar. Kota ini dikunjungi rata-rata 32 juta pengunjung per tahun, banyak di antaranya datang dengan kapal pesiar.
Pada 2022, ibu kota Catalan meluncurkan langkah-langkah baru untuk mengurangi gangguan dari tur berpemandu termasuk pembatasan kebisingan dan sistem satu arah. Kenaikan pajak turis, yang dibagi antara Generalitat de Catalunya dan Dewan Kota, juga akan meningkatkan anggaran kota.
Advertisement