Jokowi-JK akan Nasionalisasikan Sistem e-Budgeting

Liputan6.com, Jakarta - Tim transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK berencana menasionalisasikan sistem e-budgeting yang pernah digunakan dalam APBD DKI Jakarta. Hal ini dinilai sebagai sebuah terobosan dalam transparansi anggaran negara.

"Nanti secara nasional harus menyeluruh," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto, usai rapat perdana di Rumah Transisi, Jalan Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014).

Tak hanya membahas mengenai e-budgeting, Hasto mengatakan, dalam rapat perdana itu juga membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Terutama kemiskinan dan pengangguran.

"Kemiskinan, pengangguran, dan beban anggaran yang berat serta subsidi lalu hutang luar negeri," ujar Hasto.

Sebelumnya, Jokowi menerapkan e-budgeting untuk mengontrol APBD DKI 2014 yang ditargetkan mencapai Rp 67 triliun. Sistem ini diterapkan menyusul kemunculan 'anggaran siluman' dalam APBD 2013.

Saat itu ada anggaran yang sudah dicoret Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Namun tiba-tiba muncul kembali. Salah satu anggaran yang muncul lagi yaitu anggaran proyek rehabilitasi sekolah yang membutuhkan biaya hingga mencapai kurang lebih Rp 8 miliar.

Diharapkan penerapan sistem e-budgeting dalam pengelolaan APBD DKI dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran. (Sun)